Baubau
Pelayanan tanpa sekat slogan Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse menjadi rambu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi patron pula dalam meningkatkan fungsi pelayanan Pemerintah Kota Baubau kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan dr Lukman SpPD mengejawantahkan pelayanan tanpa sekat tersebut dengan pelayanan prima. Mendorong standarisasi tata kelola manajemen pelayanan Dinas yang dipimpinnya, juga 17 Puskesmas yang tersebar di Negeri Syara Patanguna.
Sejak dilantik, Kamis 28 Juli 2022, ia terus menekankan perbaikan mutu pelayanan.
“Bagaimana cara mewujudkannya ?, yah maka Dinas, dan semua Puskesmas harus kita standarisasi. Karena akan sulit kita bicara standar pelayanan, standar mutu, kalau kita tidak punya standarisasi,” tegasnya.
Berjalan dua bulan sudah Lukman menahkodai Dinkes.
Bulan Agustus lalu, bersama jajarannya, saat peringatan Dirgahayu Kemerdekaan RI, Lukman menggelar lomba video kesehatan. Lomba bukan sekedar lomba biasa saja, melainkan lomba yang bernilai edukasi, serta bernilai sosialisi tentang kesehatan. Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan prima.
Tiga terbaik dari lomba video nantinya akan dibahas dalam dikusi bertajuk paradigma sehat.
“Untuk menjaring masukan-masukan masyarakat, stakeholder bidang kesehatan, maka kita gelar diskusi publik,” ujarnya. Sebagai upaya untuk melakukan pembenahan pada sisi lemah layanan kesehatan yang diberikan selama ini.
Lomba video ini melibatkan semua insan kesehatan, yang bisa mendapat masukan positif untuk mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), juga paradigma hidup sehat di masyarakat. Dengan harapan dapat mengubah perilaku, dalam meningkatkan derajat kesehatan di Negeri Pemilik Benteng Terluas di Dunia ini.
Siap Dikritik
Lukman tak menampik, bahwa permasalahan kesehatan bukanlah kewenangan atau tugas ekslusif Dinas Kesehatan sendiri, melainkan perlu peran aktif, partisipatif seluruh elemen masyarakat, stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi. Dinas Kesehatan garda terdepannya pelayanan.
Sehingga bagi Lukman, sistem pelayanan Dinas Kesehatan harus terbuka, dan mampu mendengar, melihat serta merasakan realitas ditengah masyarakat. Menerima berbagai kritik serta saran positif, konstruktif.
“Ini untuk kebaikan daerah kita, untuk mengakselerasi capaian-capaian peningkatan derajat kesehatan, untuk membantu visi pimpinan menjadikan daerah ini maju sejahtera dan berbudaya,” katanya.
Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI) Kota Baubau ini berkomitmen
menjadikan lebih baik manajemen pelayanan kesehatan. Ia meminta kepada seluruh tenaga kesehatan Puskesmas, sebagai wajah pelayanan kesehatan terdepan, untuk memperbaiki layanan.
Caranya kata Lukman, dengan harus bersiap diri melakukan standarisasi, akreditasi. Karena menurutnya, Puskesmas yang terakreditasi, paling tidak standar minimal layanannya berjalan.
“Dengan adanya standar pelayanan minimal yang baik, itu memberi kepastian kepada masyarakat kita,” terangnya.
Zero Stunting, Kematian Ibu dan Anak
Yang juga menjadi fokus utama Lukman, yakni menekan angka stunting serta angka kematian ibu dan anak. Sampai ZERO.
Penurunan angka stunting menjadi konsen, sebagai investasi kesehatan. Sebab apa yang dilakukan saat ini, bisa terlihat didua atau lima tahun kedepan.
“Jadi kita serius menangani ini dengan upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dengan berbagai stakholder, dan melakukan pendataan. Itu bagian dari keseriusan dinas,” ungkapnya.
Berbagai upaya relevan tadi kata dia, harus masif dilakukan, untuk mendorong kesadaran bersama mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi di Baubau.
Saat ini kata Lukman, pihaknya juga tengah menyukseskan kegiatan survey starus status gizi, yang diperkirakan tuntas pekan depan.
“Nanti dari situ kita bisa melihat sudah sampai sejauh mana intervensi yang kita lakukan selama ini. Kita berharap ada penurunan angka, atau kemungkinan terjadinya stunting di daerah kita. Demikian juga angka kematian ibu dan anak. Itu juga terus dilakukan penyuluhan,” urainya.
PONED
Dinas Kesehatan Baubau belum lama ini mendapat suntikan anggaran DAK dari Kementerian Kesehatan, untuk membangun PONED di dua Puskesmas, BWI dan Bungi.
PONED akronim dari Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri, dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil,
ibu bersalin, maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya.
PONED merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia yang masih tinggi, dibandingkan di Negara-negara Asean lainnya.
“Dengan ini pelayanan lebih komprehensif, akan dimatangkan ulang tim PONED-nya, mulai dari dokter, perawat, dan bidan, untuk mendeteksi hal-hal emergensi yang bisa dilakukan penanganan lebih awal. Sehingga kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak,” ulasnya. [Red]
Komentar