oleh

Dongkrak PAD, BPKAPD Baubau Dorong Penggunaan Alat Perekam Pajak

Jusmin Anwar

Kasamea.com Baubau

Pandemi covid 19 menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau tahun 2020 menurun. Penutupan sementara sejumlah tempat hiburan malam (THM), juga tempat usaha lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan atau ramainya orang, pemicu penyebaran covid 19, mengurangi pemasukan usaha-usaha tersebut, yang juga berdampak pada menurunnya PAD Kota Baubau tahun 2020, khususnya dari sektor usaha tempat hiburan.

Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) mendorong pengelola usaha yang sudah dipasangi alat perekam pajak untuk lebih maksimal menggunakannya. Dorongan ini, agar PAD Kota Baubau dari sektor usaha tempat hiburan bisa kembali terdongkrak ditahun 2021 ini.

Diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau, Yulia Widiarti, melalui Kepala Bidang Pendapatan, Jusmin Anwar, bahwa Tahun 2020 pihaknya mendapati, adanya beberapa THM yang tidak maksimal menggunakan alat perekam pajak, Transaksi Monitoring Device (TMD) dan MMPOS.

Kata Jusmin, alat perekam pajak ini sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), yang mewajibkan penggunaannya. Pemerintah Kota Baubau telah menempatkannya di rumah makan, hotel, tak terkecuali THM.

PAD adalah salah satu sumber anggaran pembangunan. Menurut Jusmin, sejak 2019 lalu pihaknya telah menerapkan penggunaan alat perekam pajak dimaksud. Alhasil, saat itu pajak pendapatan daerah, khususnya dari usaha THM atau pajak hiburan meningkat hingga 133 persen.

“Dari target 800 juta rupiah, Pemkot mendapatkan lebih 1 miliar rupiah. Sebelum alat dari KPK dipasang kita juga mencapai target, hanya agak rendah, tidak seperti setelah adanya alat ini,” kata Jusmin.

Lanjut Jusmin menjelaskan, tahun 2020 pihaknya menargetkan pendapatan daerah dari sektor usaha THM sebesar Rp 1Miliyar. Namun target ini tak tercapai.

Atas penurunan tersebut, pihaknya kemudian menurunkan target pendapatan dari Rp 1Miliyar menjadi Rp 800Juta. Namun target ini juga tidak tercapai.

Pihaknya kata Jusmin, hanya bisa mengumpulkan pendapatan daerah dari sektor usaha THM sebesar Rp 443Juta, dari Rp 800 juta yang ditergetkan.

Mengantisipasi pengusaha nakal, Jusmin memastikan pihaknya telah membentuk Tim Pengawasan PAD. Seorang personilnya ditugaskan untuk memantau tiga rumah makan, atau THM yang telah menggunakan alat perekam pajak.

“Jadi kalau ada THM atau rumah makan yang terlihat off line atau tidak ada transaksi selama 4 jam, mereka inilah yang turun langsung memantau. Jadi dengan begitu kita bisa memantau penggunaan alat itu,” bebernya.

Jusmin juga memastikan, bila pihaknya mendapati usaha THM atau rumah makan yang terbukti melakukan pelanggaran, maka pihaknya tak segan-segan memberikan sangsi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pungutan Retribusi Pajak Daerah Berbasis Daring.

“Pasal 17 disebutkan ada empat sangsi yang diberikan, pertama teguran tertulis, kemudian pemasangan plan belum bayar pajak, penutupan sementara, dan pencabutan izin usaha,” tegas Jusmin.

[Red]

Komentar

News Feed