Mubar – Penjabat Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri menyampaikan hal penting terkait peningkatan kwalitas pelayanan publik saat menjadi salah satu narasumber dialog publik yang diselenggarakan Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pengembangan Desa (PSKP2D) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), bekerjasama dengan Ombudsman Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menurut Bahri, salah satu tantangan dan problematika terkait pelayanan publik, dari aspek SDM, yakni jumlah petugas layanan masih kurang, dan juga kompetensi pelaksanaan belum memadai, baik front office maupun back office.
“Solusinya adalah penempatan aparatur disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan, kemudian membuka ruang dan kesempatan untuk peningkatan kompetensi penyelenggara layanan.
Serta Komitmen untuk tidak melakukan mutasi atau rotasi terhadap aparatur yang memiliki keahlian, dan studi banding,” tegasnya.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu menambahkan, tiga unsur penting dalam pelayanan publik di daerah, yakni pemerintah sebagai regulator layanan, masyarakat sebagai penerima layanan, dan kepuasan penerima layanan.
Selain itu, jebolan STPDN 07 ini menjelaskan upaya peningkatan kwalitas pelayanan publik di daerah. Yaitu revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi pelayanan publik. Kemudian peningkatan profesionalisme pejabat publik. Dan korporatisasi unit pelayanan publik, serta pengembangan dan pemanfaatan e-government bagi instansi pelayanan publik.
“Selanjutnya peningkatan partisipasi masyarakat, pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Bahri juga menjelaskan, faktor-faktor yang menentukan kualitas pelayanan publik di daerah, yaitu kepercayaan (reliability), daya tanggap (responsivenes), jaminan, empaty, dan bukti fisik (tangibles). [Red]
Dr Bahri Sampaikan Hal Penting!
