Ekonomi Sultra Tumbuh 5,53 Persen, Gubernur Ali Mazi Paparkan Strategi Atasi Harga Pangan, Mendagri Ajak Tiru Presiden!

Kendari

Gubernur Sulawesi Tenggara H Ali Mazi SH mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di daerah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Rakor digelar via zoom meeting, Gubernur Ali Mazi dan jajarannya, mengikuti dari Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (5/3/23).

PPID Utama Sultra merilis, Rakor dipimpin Menteri Tito Karnavian, diikuti Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Dr Pudji Ismartini, Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) Dr Andriko Noto Susanto, Staf Khusus Bidang Hubungan antar Lembaga Kementerian Perdagangan Syailendra, Satgas Pangan Polri, dan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri.

Hadir pula JAM Datun Kejagung, Staf Bidang Ekonomi, Keuangan Perdagangan Eko Nursanto, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga, para Gubernur, Bupati, Wali Kota se Indonesia beserta jajarannya, para Forkopimda se- Indonesia, dan semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dihadapan peserta Rakor, Gubernur Ali Mazi memaparkan, momentum pertumbuhan ekonomi yang positif terus berlanjut, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Sultra tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,53%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,10%. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang membanggakan ditengah tingginya resiko perlambatan ekonomi diberbagai wilayah.

Gubernur Ali Mazi menguraikan, inflasi di Sultra sepanjang tahun 2022 menunjukkan angka yang cukup tinggi, sebesar 7,39%, yang diakibatkan oleh tingginya harga angkutan udara sepanjang tahun 2022. Inflasi kelompok transportasi merupakan yang tertinggi di indonesia. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih terkendali.

Terdapat potensi risiko inflasi terutama menjelang bulan ramadhan dan hari Raya Idul Fitri yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :

Pertama, kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat menjelang bulan ramadhan dan hari besar keagamaan idul fitri;

Kedua, tarif angkutan udara yang mulai menunjukkan peningkatan harga di kota baubau diperkirakan akan menjadi pendorong utama inflasi kota baubau yang persisten setidaknya sampai dengan bulan juli 2023;

Ketiga, kenaikan harga beras seiring dengan pasokan beras melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan (sphp) yang gencar dilakukan oleh bulog;

Keempat, kenaikan harga minyak goreng seiring dengan kelangkaan pasokan yang terjadi secara nasional akibat keterlambatan dan kurangnya distribusi minyak goreng hasil domestik market obligation (dmo) atau kewajiban memenuhi pasokan dalam negeri yang menjadi kebijakan kementerian perdagangan. Fenomena nasional ini berpotensi meluas di sulawesi tenggara sebagaimana yang terjadi di tahun 2022;

Kelima, kenaikan harga komoditas hortikultura akibat keterbatasan pasokan dari luar daerah yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan rendahnya hasil produksi daerah akibat keterbatasan lahan tanam komoditas;

Keenam, kenaikan harga eceran tertinggi (het) lpg bersubsidi 3 kg yang ditetapkan pada 24 februari 2023 diperkirakan dapat memberikan efek rambatan pada sejumlah komoditas lainnya.

Gubernur Ali Mazi pun menjelaskan langkah konkret mitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sultra. Pihaknya mengusulkan inisiatif quick wins pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertama, mendukung pengamanan stok yaitu Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjaga jumlah pasokan minyak goreng, melaksanakan kerjasama antar daerah;

Kedua, meningkatkan komunikasi efektif;

Ketiga, meneruskan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait;

Keempat, meningkatkan frekuensi operasi pasar atau pasar murah dan sidak pasar menjelang dan selama hbkn ramadhan dan idul fitri;

Kelima, peningkatan efektivitas program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP);

Keenam, melaksanakan kegiatan-kegiatan Satgas Pangan;

Ketujuh, meningkatkan realisasi dana-dana terkait pengendalian inflasi;

Kedelapan, meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi, untuk dapat mengembangkan solusi pengendalian inflasi.

Rakor diikuti pula Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Adik Afrinaldi, Forkopimda Sultra, Sekda Sultra selaku Ketua Harian TPID Sultra, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sultra Hj Yuni Nurmalawati, dan Kepala BPS Sultra Agnes Widiastuti. Selain itu, ada pula perwakilan Kamar Dagang dan Industri Sultra Hj Trinop Tijasari, para Kepala Dinas dan Kepala Biro lingkup Pemprov Sultra, Sekdis Bappeda dan Ketapang, serta para pejabat terkait.

Paparan Menteri Tito Karnavian, survey yang telah dilaksanakan oleh BPS terjadi kenaikan inflasi dibulan Januari 5,28% menjadi 5,47%, ini perlu perhatian semua, pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, seluruh provinsi maupun kabupaten/kota agar bisa mampu menekan inflasi. Ini menjadi hal penting, dengan melaksanakan rapat secara rutin, atau mingguan, agar bisa terkendali. Mampu kendalikan, awas, memonitor terus menerus setiap hari, setiap minggu.

“Silahkan bapak ibu mengikuti langkah bapak Presiden turun ke pasar mengecek langsung harga-harga. Beliau sangat paham harga beras, kemudian juga hafal harga cabai pun beliau mengerti. Bawang merah, telur ayam ras, daging ayam dan daging sapi, hafal beliau luar kepala,” ujarnya.

Dalam Pengendalian Inflasi di daerah, lanjut mantan Kapolri ini, setiap kepala daerah harus memperkuat kerja sama antar daerah. Melalui pemenuhan komoditas dari daerah surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas, serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda transportasi barang/jasa.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Dr Pudji Ismartini, pada 1 Maret, BPS telah menyampaikan perkembangan inflasi, baik bulan maupun tahunan. Jadi dilihat dari garis besar inflasi bulan pada Februari 2023 0,6%, sementara inflasi tahunan 5,47%. Dilihat inflasi bulannya memang terlihat menurun dibandingkan inflasi bulan Januari 2023 sebesar 0,34%.

Namun demikian lanjut Menteri Tito Karnavian, inflasi tahunan lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan Januari 2023, terletak dikelompok makan, minuman, tembakau masih sama polananya. Sehingga kelompok pengeluarannya menyumbang bulannya terbesar, dimana komoditas penyumbang inflasi terbesarnya adalah beras, rokok kretek, bawang merah, cabai merah dan rokok putih.

“Harus diwaspadai komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Ramadhan seperti bahan bakar, rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras dan beberapa komoditas lainnya,” ujarnya.

Perwakilan BI Sultra mengatakan, inflasi Gabungan Kota indeks Harga Konsumen ( IHK) di Sultra, pada Februari 2023 mengalami deflasi sebesar -0,36% (mtm), lebih dalam dibandingkan deflasi bulan sebelumnya sebesar -0.29% (mtm), dan berbeda arah dari Nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm).

Deflasi pada Februari 2023 secara bulanan utamanya didorong oleh deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang didorong oleh penurunan harga berbagai komoditas ikan segar. Hal ini disebabkan oleh membaiknya jumlah pasokan seiring dengan membaiknya kondisi cuaca di perairan Sultra. Disisi lain, kelompok transportasi juga turut mengalami penurunan harga, seiring dengan penurunan tarif angkutan udara dan penurunan harga avtur pada Februari 2023.

(Redaksi)