Gubernur Sultra H Ali Mazi SH
Baubau
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Baubau, 20 Marer 2023. Giat yang resmi dibuka oleh Gubernur H Ali Mazi SH in, sebagai percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.
Gubernur mengatakan, bahwa Musrenbang RKPD ini adalah yang terakhir dimasa kepemimpinannya didampingi Wakil Gubernur Dr H Lukman Abunawas SH MH, periode 2018 2023.
“Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ini merupakan wujud salah satu komitmen kita untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah,” kata Gubernur, mengawali pidato sambutannya.
Gubernur melanjutkan, hasil dari penyelenggaraan Musrenbang, nantinya menjadi bahan perencanaan dokumen perencanaan tahunan, yaitu rencana kerja pemerintah (RKP) dan RKPD Tahun 2024. Untuk itu perencanaan pembangunan tahun 2024 harus disusun dengan sebaik-baiknya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, permasalahan dan isu strategis yang masih dominan, serta target-target tujuan dan sarana pembangunan yang belum tercapai sampai dengan tahun 2023.
Gubernur lantas memaparkan empat aspek permasalahan, isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama dalam Musrenbang kali ini:
Pertama, isu pembangunan manusia, Kedua, isu inflasi ketahanan pangan dan penaggulangan kemiskinan, Ketiga, isu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan pembangunan, Keempat, tata kelola pemerintahan.
Pembangunan Manusia
Meskipun indeks pembangunan di Sultra terus merangkak naik, yang pada tahun 2022 mencapai 72,23, angka tersebut masih dibawah rata-rata nasional 72,91. Untuk itu isu peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sultra masih menjadi isu utama.
“Kualitas pendidikan menengah dan pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja, masih dirasakan belum optimal, sehingga masih menjadi fokus kita. Disamping itu peningkatan derajat kesehatan melalui optimalisasi sistem pelayanan kesehatan, terus ditingkatkan, terutama menghadapi isu stunting, dan persoalan kesehatan lainnya,” urainya.
Inflasi, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan
Sebagaimana kita ketahui bersama, kata Gubernur, Pemprov Sultra dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya menggiatkan perekonomian daerah agar kembali pulih. Upaya yang dilakukan beberapa sektor prioritas, diantaranya adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pemberdayaan, dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.
“Kita juga perlu berupaya meningkatkan kapasitas sektor riil dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
Meskipun angka pertumbuhan ekonomi sulawesi Tenggara saat ini 5,53% , lebih tinggi dari nasional 5,31%, infrastruktur dasar dan kewilayahan di Sultra masih belum optimal. Pertumbuhan ekonomi Sultra dan pemerataan pembangunan, perlu didorong melalui transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, hilirisasi pertambangan, serta program padat karya. Untuk menyerap tenaga kerja di samping itu persoalan pendidikan.
“Kita patut bersyukur bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sultra hanya 3,36%, lebih rendah dari angka nasional yang mencapai sebanyak 5,86%,” bebernya.
Tata Kelola Pemerintahan
Kata Gubernur, belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan belum optimalnya inovasi daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, masih menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan tata kelola akan dilakukan melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik sistem informasi pemerintahan daerah, serta kebijakan satu data.
Kepala Bappeda Sultra J Robert memgatakan, tahapan perencanaan untuk 2024, sudah dilakukan sejak Februari, termasuk tahapannya dengan melakukan konsultasi publik, sebagai penampung aspirasi melalui Musrenbang Kabupaten/Kota.
“Dalam pembahasan Provinsi, apakah lewat APBD atau APBN, kita juga sudah berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, lewat pra contact enbang. Muaranya sekarang di provinsi, dan itu akan terakumulasi, untuk kemudian dibahas dalam Musrenbang Pusat,” jelasnya.
Kata Robert, terkait dengan program dan kegiatan yang banyak diusulkan, dalam pembahasan khusus pra contect enbang provinsi, pra contact nasional, hanya me-list kurang lebih 20 usulan yang paling prioritas. Sementara ratusan usulan, yang tersebar di kabupaten/kota, ter-pending.
Ditambahkan Robert, negara saat ini mempunyai kebijakan, seperti pembangunan Jembatan Buton-Muna, belum dibangun pada periodisasi RPJMN 2020-2024. Akan tetapi skenarionya RPJP nasional periode 2025-2030, bisa terealisasi ditahun 2025 keatas (Jembatan Buton-Muna).
“Studi kelayakan sudah disusun dan akte ekonominya. Nilai ekonominya akan nampak ditahun 2030, maka inilah yang digunakan oleh pemerintah pusat sebagai pertimbangan, kenapa belum dimasukan sekarang,” ungkapnya.
Sedangkan pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau Muna dan Konawe Selatan, lanjut Robert, sampai saat ini masih dalam tahapan perencanaan. Sesuai hasil studi kelayakan, yang sudah dikalkulasi oleh pemerintah pusat, kelayakan ekonomisnya diatas tahun 2020.
Namun dalam usulan perencanaannya, kata Robert, pemerintah pusat tetap bisa menjadikannya sebagai prioritas, karena daratan Sulawesi merupakan bagian dari kebijakan nasional. Sultra menjadi salah satu lokasi pembangunan beberapa proyek strategis nasional.
“Adanya kawasan industri, dan seterusnya untuk mendukung mobilitas antara tiap-tiap daerah, dengan arahan prioritas nasional. Kita berharap pulau Muna dan daratan Sulawesi itu masuk juga doorprint jangka panjang pemerintah pusat,” urainya.
Robert menambahkan, terkait perpanjangan dan pelebaran Bandara Betoambari dan Bandara Matahona, hingga bagaimana dengan penerbangannya. Kemudian juga Bandara Kolaka Utara, Pelabuhan Pelabuhan Kapal Ferry, yang saat ini konstruksinya agak dibawah standar.
Musrenbang dihadiri Dirjen Bina p
Pembangunan Daerah Kemendagri Ir Restuardy Daud MSc, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional (P3IPN), Kedeputian Bidang Sarana dan prasarana Drs Sumedi Andono, mewakili Menteri Dalam negeri, yang hadir secara virtual. Juga yang mewakili Menteri PPN/Bappenas.
Hadir pula Ketua DPRD Sultra H Abdurrachman Saleh SH MH, serta para Kepala Daerah, Ketua DPRD se Sultra, serta jajaran OPD lingkup Pemprov dan lingkup Pemkab/Pemkot.
(Redaksi)
Komentar