oleh

Geser APBD, Rp 23.9 Milyar Untuk Penanganan Covid 19 di Kota Bau-Bau

kasamea.com BAU-BAU

Rapat yang digelar Badan Anggaran DPRD Kota Bau-Bau dengan Pemerintah Kota Bau-Bau akhirnya menyepakati pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau T.A 2020, sebesar Rp 33,9 Milyar. Rp 23,9 Milyar untuk penanggulangan penyebaran virus corona (covid 19), diperuntukan bagi Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, juga Sekretariat Gugus Tugas. Kemudian, pembayaran iuran BPJS selama tiga bukan kedepan Rp 7,6 Milyar, dan untuk belanja tak terduga Rp 2,3 Milyar.

Ketua DPRD kota Bau-Bau, H Zahari mengungkapkan, pergeseran APBD dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pergeseran APBD. Anggaran tersebut kata Zahari, diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bau-Bau.

“Sebagian besar dari anggaran perjalanan Dinas OPD (Organisasi Perangkat Daerah), termasuk perjalanan dinas Sekretariat DPRD, anggota DPRD. Pokoknya merata itu. Termasuk juga anggaran untuk kegiatan fisik yang tahun ini dianggap belum terlalu mendesak untuk dilakukan,” jelasnya.

Dari penjelasan pihak Pemerintah Kota, lanjut Zahari, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penanggulangan penyebaran covid 19, diantaranya, untuk biaya belanja pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), biaya intensif tenaga kesehatan, para dokter, tenaga kebersihan, Satpam. Pada intinya, kata Zahari. DPRD menyepakati item item penggunaan anggaran tersebut, dan mendorong untuk segera diproses, agar anggaran tersebut dapat secepatnya digunakan dalam penanganan, penanggulangan penyebaran covid 19.

Zahari juga menyampaikan kabar baik, dari data yang diperoleh DPRD per Selasa 31 Maret 2020, terjadi penurunan drastis Orang Dalam Pemantauan (ODP), tersisa sekitar 280 orang, dan tidak ada Pasien Dalam Pengawasan (PDP), suspect, atau positif covid 19, di Kota Bau-Bau.

Zahari berharap, untuk kepentingan seluruh masyarakat, Pemerintah Kota dapat segera merealisasikan seluruh item yang telah disepakati, sebagai langkah konkrit penanganan, penanggulangan penyebaran covid 19. Pihaknya juga kata dia, terus mendorong Pemerintah Kota dalam mengantisipasi dampak lain yang ditimbulkan covid 19, seperti kenaikan harga, kepastian stok kebutuhan pokok, juga barang lainnya.

Menyinggung adanya surat yang diajukan Wali Kota kepada Menteri Perhubungan, dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tentang penutupan sementara Pelabuhan Murhum dan Pelabuhan Ferry antar Pulau, dan Bandara, termasuk penghentian sementara Kapal PT Pelni singgah di Pelabuhan Murhum, Zahari menyebutkan, bahwa semua kembali pada kewenangan Pemerintah Pusat.

Semua kata dia, telah ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang itu.

“Lock down itu kewenangan pusat, sehingga pemerintah daerah bersurat. Kalau karantina wilayah, seperti yang kita lihat atau dengar, dilakukan di daerah lain, misalnya, ditingkat Kelurahan atau tingkat terkecil RT yang menanggulangi penyebaran covid 19, dengan membatasi keluar masuk orang di wilayah, lingkungannya mungkin itu sah sah saja, tetapi harus ada koordinasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota, aparat Kepolisan, bagaimana mekanismenya, agar tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan,” tutur Zahari.

Zahari menambahkan, Pemerintah Kota, melalui Sekda, Direktur RSUD, juga Dokter Spesialis, memastikan, saat ini segala fasilitas yang dibutuhkan RSUD sebagai RS rujukan covid 19 telah disiapkan.

“Persiapan, 8 ruang isolasi dianggap cukup untuk saat ini, juga SDM, sesuai protap instruksi dari WHO untuk penanggulangan penyebaran covid 19,” pungkas Ketua DPR Partai Golkar Kota Baubau, saat dikonfirmasi, Selasa (31/3/20) malam.

[RED]

Komentar

News Feed