Kendari
Gubernur Sulawesi Tenggara H Ali Mazi SH menekankan tiga isu besar pembangunan tahun 2023, yaitu:
1. Penurunan angka kemiskinan,
2. Prevalensi penurunan stunting, dan
3. Revitalisasi pendidikan vokasi guna menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdayasaing, sebagai modal untuk keluar dari negara berpenghasilan menengah.
Tiga poin penting ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester II Tahun Anggaran (T.A) 2022, Serta Percepatan Pelaksanaan APBD Semester I T.A 2023.
Diungkapkan Gubernur Ali Mazi, bahwa hal tersebut mencerminkan peningkatan capaian kinerja seluruh elemen pembangunan, dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 Tahun 2022 lalu. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut tak terlepas dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemprov Sultra, juga kabupaten/kota, sebagai salah satu penggerak utama perekonomian pasca pandemi covid-19.
Lebih jauh Ketua DPD Partai Nasdem Sultra ini menguraikan, keberhasilan pelaksanaan anggaran dapat diketahui dari realisasi penyerapan anggaran. Olehnya itu, pelaksanaan anggaran yang ideal, ditandai dengan penyerapan anggaran yang tinggi. Disertai dengan output (Keluaran) dan outcome (Hasil) yang optimal.
“Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan bahwa, pemerintah daerah tidak mampu menyerapi anggaran belanja secara maksimal, untuk meningkat kesejahteraan rakyat,” sambungnya.
Oleh karena itu kata dia, kinerja pengelolaan anggaran yang baik harus terus dijaga dan ditingkatkan. Melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten, dengan pola realisasi belanja yang merata. Sehingga dapat menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian di daerah.
Rakor digelar Senin 13 Maret 2023 di Bali Room Hotel Claro Kendari, dihadiri Wagub Sultra, Ketua DPRD Sultra, Dirjen Bina Keuangan Daerah bersama Kepala Pusdatin Kemendagri, Forkopimda Sultra, dan kepala BPK RI perwakilan Sultra. Hadir pula, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, para Bupati/Walikota, dan para Ketua DPRD Kabupaten/ Kota serta para Sekda Kabupaten/Kota se Sultra. Juga para pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, dan lingkup Pemkab/Pemkot se Bumi Anoa.
Dikesempatan berharga ini Gubernur Sultra Ali Mazi juga memaparkan data BPS, yang menunjukan pertumbuhan ekonomi Sultra Tahun 2022, sebesar 5,53%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, sebesar 5,31%.
“Walaupun pandemi telah berlalu, pemulihan pada berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 secara umum telah berangsur-angsur terjadi. Namun kecepatan untuk pulih akan bergantung pada struktur ekonomi dan tata kelola yang dibangun pemerintah daerah,” urainya.
Sebagai Kepala Daerah, lanjut Gubernur Ali Mazi, diharapkan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Karena itu, dalam kondisi perekonomian saat ini, APBD sebagai instrumen fiskal yang harus benar benar dimanfaatkan secara efektif, inklusif dan terukur. Agar memiliki dampak langsung kepada masyarakat, dan untuk pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual, melalui pembayaran kepada pihak ketiga, juga perlu didorong. Untuk mencegah idle money dan idle aset, yang dapat menunda kemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat. (Redaksi)
Komentar