Independensi Media Massa Menghadapi Tahun Politik

Penulis: Darwin Ode SPi

Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai Negara Demokrasi. Nilai demokrasi pada pemilihan umum anatara lain setiap tahapan penyelenggara Pemilu sesuai mengandung kepastian hukum (predictable procedur), setiap tahapan penyelenggara pemilu berdasarkan asas pemilu yang demokratik yakni langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) serta akuntabel (free and fairelection), proses penyelenggara pemilu mengandung sistim pengawasan untuk menjamin setiap pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan juga hasil Pemilu yang akurat dan sesuai dengan hasil pilihan pemilih (Electoral Integrity).

Menurut Tim peneliti LIPI, kriteria tentang Pemilu yang jujur dan adil diukur dari lima parameter dalam konteks penentuan kadar demokratis pemilu yakni : Universalitas (Universality) adalah nilai-nilai demokrasi universal artinya konsep, system, prosedur, perangkat dan pelaksana Pemilu harus mengikuti kaidah demokrasi yang universal itu sendiri. Kesetaraan (Egality) : Pemilu demokrasi harus mampu menjamin kesetaraan masing-masing kontestan untuk berkompetisi secara free and fair, oleh karena itu regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya ketidaksetaraan politik (political inequality).

Kebebasan (freedom) : Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kebebasan pemilih menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian sesuatu yang akan mempengaruhi pilihan pemilih. Kerahasiaan (secrecy) : Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan politik pemilih, bahkan oleh panitia pemilihan sekalipun. Kerahasiaan sebagai sebuah prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

Transparansi (transparency) : Pemilu yang demokratis harus menjamin transparansi dalam segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu yang dilakukan oleh semua pihak dalam proses Pemilu, yakni penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu.

Mendekati Pemilu 2024 suhu politik semakin memanas, oleh karena itu penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas, professional dan akuntabel yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, legitimate dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama (one person, one vote, one value).

Penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih dan semua pihak yang terkait, harus bersikap dan bertindak jujur dan adil sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak manapun.

Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung-jawaban yang jelas.

Untuk itu Media harus mempunyai peran menyiarkan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Media dituntut untuk lebih mengedepankan informasi sebagai alat yang independen atau netral pada saat pemilu berlangsung.

Pakar Jurnalisme dan Ketua Committee Of Concerned Jounarlists Bill Kovach saat peluncuran buku Sembilan Elemen Jurnalisme, Desember 2003, mengemukakan, jurnalisme dan demokrasi tumbuh bersama-sama. Demokrasi tidak akaneksis tanpa jurnalisme, politik yang baik atau jurnalisme yang menjadi propaganda politik menyebar berita bohong (hoaks) akan meracuni demokrasi.

Dalam kondisi tertentu, peneliti menunjukan bahwa media massa benar-benar dapat menentukan agenda bagi khalayak yang spesifik, paling tidak pada suatu tingkat agregatif (cf. Shaw dan McCombs, 1977).

Dalam Pemilu, jurnalisme mesti menyajikan fakta-fakta dan informasi independen tentang peristiwa dan isu-isu yang akan menjadi referensi bagi masyarakat dalam mengambil keputusan. Tujuan yang paling penting bagi jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan, masyarakat agar mereka dapat hidup merdeka dan mengatur diri sendiri.

Dalam konteks penerapan jurnalisme politik pada instiusi media dipengaruhi kemampuannya mengimbangi pesan-pesan periklanan politik yang diterimanya, dengan muatan jurnalisme politik yang kritis terhadap kesalahan yang dilakukan pemasang iklan itu. Hal ini dapat dilakukan, antara lain dengan poling rutin media menyiarkan visi-misi dan program partai politik, Calon Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Capres dan Cawapres, dengan waktu/ruang yang memadai sehingga dapat membantu pemilih menseleksi informasi politik yang dibutuhkan.

Pesatnya perkembangan dunia televisi saat ini telah menjadi televisi sebagai industri, maka tidak heran jika produk televisi sekarang sudah tidak bisa lepas dari kepentingan bisnis dan politik pemiliknya. Sebagian media penyiaran dimanfaatkan untuk memback up para pemiliknya berpetualang di dunia politik.
Karena media penyiaran masih dipercaya masyarakat sebagai media yang mempresentasikan informasi dan opini.

Jika kita menonton sejumlah televisi yang pemiliknya sudah berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, kita akan merasakan bagaimana perbedaannya, bagaimana dalam upaya menjunjung independensi dan keobyektifan dari media penyiaran tersebut sulit diwujudkan. Hal ini dapat menimbulkan stigma dan mindset negatif penonton dari segi psikologis, terlihat jelas memasuki tahun politik atau masa pemilu banyaknya propaganda, pengalihan berita sekedar memuaskan syahwat politik.

Contoh pemberitaan secara berulang-ulang tentang isu pelanggaran HAM berat kasus 1998 yang tayang 5 tahun sekali setelah Pilpres tidak tayang lagi, isu komunis, SARA, teroris, radikalisme, china tionghoa, organisasi terlarang dan lain-lain. Yang semua pemberitaan tersebut menurut penulis ibarat kaset rusak yang diputar kembali yang tidak asyik didengar dan sangat membosankan.

Pemilik media harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, lebih peka terhadap publik, apakah tayangan tersebut mendapat apresiasi masyarakat atau tidak. Menjadi politisi tidak semestinya segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan, tetapi perlu diperhatikan norma, budaya, adat istiadat dan aturan yang berlaku.

Komentar