Kejari Buton Dalami Penyertaan Modal PDAM Buteng

Siti Darniati, SH

Buton Tengah

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton, tengah melakukan penyelidikan terkait anggaran penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Ini dilakukan guna pemenuhan alat bukti (pembuktian) atas dugaan kerugian negara dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam penggunaan anggaran penyertaan modal dimaksud.

Pemkab Buteng melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buteng Tahun Anggaran (T.A) 2020, menganggarkan penyertaan modal PDAM Buteng sebesar Rp13 Miliar. Dalam realisasi penggunaannya, diduga terjadi kerugian negara dan diduga terjadi perbuatan melawan hukum.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Buton, Siti Darniati SH, mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah mendalami, memperkuat pelanggaran hukum pidana, dalam penggunaan anggaran penyertaan modal PDAM Buteng tersebut.

“On progress. Mohon doa serta dukungan semua pihak, khususnya masyarakat Buteng. Kami berharap semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa naik ke tahap berikutnya,” kata Siti Darniati, Senin (14/3/22).

Siti Darniati tak menampik, karena keterbatasan jumlah personil, sehingga pihaknya mesti bekerja ekstra dalam menangani perkara yang ada.

Penelusuran Kasamea.com, dari sumber terpercaya, anggaran penyertaan modal PDAM Buteng dimaksud, digunakan untuk pengadaan pipa (pekerjaan perpipaan) di pulau Talaga.

Untuk membuktikan dugaan kerugian negara, Kejari Buton perlu mendalami anggaran biaya operasional yang berkisar Rp1 Miliar, dan anggaran penyambungan pipa rumah (SR) Rp12 Miliar. Mencermati rasionalitas harga pipa, ukuran serta standarisasi (aspek kwalitas dan kwantitas).

Sedangkan pada dugaan PMH, Kejari Buton perlu mendalami aspek pengangkatan direksi. Sesuai Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Diantaranya, menyangkut pengangkatan direksi PDAM yang disesuaikan dengan jumlah pelanggan PDAM itu sendiri. Juga terkait pengalaman seseorang yang diangkat untuk menempati jabatan direksi.

Publik tentu sangat berharap, hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Yang benar ya benar, dan bila terbukti bersalah, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan aturan hukum itu sendiri.

https://www.kasamea.com/anggaran-rp13-miliar-laki-desak-kejari-buton-usut-penyertaan-modal-pdam-buteng/

[Red]

Komentar