Buton Selatan
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berhasil menekan stunting, yang sebelumnya ditahun 2021 ada diangka 45,2 persen, tahun 2022 turun hingga 32 persen. Pada tahun 2023, daerah yang dipimpin Pj Bupati La Ode Budiman ini kembali berupaya maksimal untuk mewujudkan Busel zero stunting.
Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), berbagai langkah/program sistematis dan terukur pun dilakukan. Kepala DPPKB Ashari memastikan pihaknya telah merencanakan, dan merealisasikan kiat-kiat pengentasan stunting di tujuh kecamatan, menjangkau seluruh desa, hingga pelosok, kepulauan negeri beradat tersebut.
Ashari menjelaskan, pihaknya bekerja didasarkan pada dua hasil survey yang menjadi rujukan di Indonesia. Survey EPPGBM yang dilakukan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, setiap Posyandu, yang datanya dilaporkan per dua bulan. Juga survey SSGI, yang dilakukan per tahun oleh tim SSGI yang diisi tenaga-tenaga berkompeten, dipercaya pemerintah pusat. Survey yang dilakukan secara random.
“Tadinya di Sultra, Busel tertinggi, alhamdulillah kita sekarang sudah turun, dan tertinggi Buteng, kemudian Bombana dan seterusnya. Berkat arahan pak Bupati, kerja keras Pemda dan instansi lainnya,” ujarnya.
Busel mampu menekan angka stunting tentu tidak mudah. Kata Ashari, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja sama semua pihak, tidak terlepas peran Ketua TP-PKK bersama pengurus, yang turun langsung membentuk Tim Pendadmping Keluarga (TPK).
Pihaknya sendiri, lanjut Ashari, tengah melatih TPK, yang ditempatkan di setiap desa, terdiri atas tiga orang, satu bidan, satu TP-PKK, dan satu kader KB. Mereka inilah yang bekerja di seluruh desa, memantau semua warga, khususnya penderita stunting.
Salahsatu yang juga mempengaruhi pola hidup masyarakat Busel, menurut Ashari, dalam kehidupan sehari-hari masih ada yang mempercayai adanya mitos atau kebiasaan lama.
“Misalnya kalau habis melahirkan itu tidak boleh makan ikan, katanya nanti bau badan dan sebagainya. Itu kebiasaan lama yang tidak benar adanya. Justru dengan memakan ikan, baik untuk ibu menyusui, supaya banyak asinya,” jelasnya.
Selain terbentuknya TPK, Bupati juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa. Selanjutnya, Ashari menyebutkan tentang pembentukan PPKBD sub PPKBD ditingkat desa. Kemudian PLKB non PNS di desa, yang berjumlah 404 orang se Busel.Semua elemen inilah yang solid bekerja, mendampingi keluarga agar konsisten dalam menjalankan pola hidup sehat, menkonsumsi asupan gizi, vitamin, yang baik untuk tubuh
DPPKB juga bekerjasama dengan Dompet Dhuafa menggandeng Kimia Farma, yang memberikan fasilitas kesehatan secara cuma-cuma di Kecamatan Lapandewa, dengan menggaji bidan, selama kurang lebih dua tahun, selama penanganan stunting.
“Jadi itu bagian dari upaya yang kami lakukan, agar tahun ini bisa kembali menekan penurunan angka stunting sekitar 10 persen, seperti tahun sebelumnya,” jelasnya.
Ditambah lagi, lanjut Ashari, sejak awal tahun 2023 ini, telah digalakkan program orang tua asuh, baik dari pihak Pemda, maupun instansi lainnya, juga swasta. Besaran sumbangsih orang tua asuh ini tidak ditentukan, semua sesuai kemampuan, kerelaan, dan akan diserahkan kepada penerima yang tepat, yang sudah terdata di masing-masing desa/kelurahan.
“Kalau orang tua asuh mau kasi asupan gizi, vitamin, tinggal melapor supaya bisa sampai tepat sasaran. Jadi terserah mau kasi susu, ikan, sayur mayur atau buah-buahan, atau asupan lainnya. Termasuk sembako, karena yang kita jaga bukan hanya anaknya yang stunting, tetapi juga orangtuanya,” ungkapnya.
Ashari menambahkan, penanganan stunting juga meliputi urusan pra nikah, maksudnya, tiga bulan sebelum menikah, sudah harus diperhatikan. Mengingatkan dalam perencanaan untuk memiliki momongan, harus memperhatikan kondisi kesehatan orang tua. Sebab bila orangtuanya tidak sehat, maka kelahiran bayi timbangan dibawah 2,6 Kg dianggap kelahiran stunting (Kelahiran 2,6 Kg keatas tidak stunting).
“Untuk pernikahan kita tidak mencampuri aturan kementerian agama, tetapi kalau kami mendengar akan ada pernikahan, maka TPK menyampaikan, kalau bisa sebelum menikah periksa dulu, kemudian diinput dalam sistem yang disebut ELSIMIL (Elektronik Siap Menikah dan Melahirkan). Sehingga sudah dibawah pemantauan, kita kontrol, dan untuk itu kami bekerjasama dengan Kementerian Agama,” jelasnya lagi.
DPPKB Busel juga rutin melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, yang tujuannya untuk pendewasaan usia pernikahan, mengantisipasi resiko pernikahan. Program ini oleh BKKBN disebut PIK Remaja. (Redaksi)
Komentar