KPPN Baubau Rilis Progres Fiskal APBN Kuartal I T.A 2023

Kepala KPPN Baubau Hariyanto (Duduk ditengah) didampingi jajaran, memaparkan Realisasi APBN Kuartal I TA 2023 dan Digitalisasi Mekanisme Pembayaran, di wilayah Kepton.

Baubau

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Baubau merilis Realisasi APBN Kuartal I TA 2023, lingkup KPPN Baubau, dirangkaikan dengan Koordinasi Digitalisasi Mekanisme Pembayaran. Giat dihadiri secara langsung oleh perwakilan Kepala Satuan Kerja Vertikal Kementerian/Lembaga (Di wilayah Kepulauan Buton), dimaksudkan sebagai forum koordinasi pelaksanaan anggaran ditingkat manajerial, sekaligus dalam rangka peningkatan literasi pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat luas.

Penyerahan piagam penghargaan.

Kepala KPPN Baubau Hariyanto menyampaikan, pagu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui KPPN Baubau TA 2023 sebesar Rp.4.700,49 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat bagi 103 satker instansi vertikal Kementerian/ Lembaga sebesar Rp.751,71 miliar, dan Belanja Transfer ke Daerah untuk enam Kabupaten/Kota sebesar Rp.3.948,78 miliar. Pada Belanja Pemerintah Pusat, dari alokasi pagu sebesar Rp.751,71 miliar, hingga akhir April telah terealisasi sebesar Rp.224,85 miliar (29,91%).

“Realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut, terdiri dari Belanja Pegawai Rp107,37 miliar, Belanja Barang Rp83,72 miliar, dan Belanja Modal 68,37miliar,” urai Hariyanto melalui Press Conference, di Aula KPPN Baubau, Kamis (25/5/23).

Hariyanto menyebutkan, bahwa terjadi tren peningkatan realisasi belanja, khususnya pada jenis belanja pegawai dan belanja barang, pada akhir 2023, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Belanja Transfer ke Daerah, dari alokasi pagu sebesar Rp3,948,78 miliar, telah terealisasi sebesar Rp1.151,45 miliar, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa.

Dari sisi capaian kinerja pelaksanaan anggaran, lanjut Haryanto, terlihat adanya peningkatan nilai indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), pada satuan kerja lingkup KPPN Baubau, dari sebelumnya 95,26 triwulan I tahun 2022, menjadi 97,32, triwulan I tahun 2023. IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN, untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, baik dari sisi kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil, yang terdiri dari delapan indikator.

“Perbaikan pada nilai IKPA triwulan I 2023, menunjukkan bahwa satker telah menerapkan tata kelola pelaksanaan anggaran, yang dengan perbaikan terus menerus. Dimana tingkat perhatian dan kepatuhan satker terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran, mengalami peningkatan,” jelasnya.

Disela pemaparannya, Hariyanto mengharapkan seluruh satker mewujudkan suatu langkah yang konsisten, sinergis antar unit kerja, serta terus berkomitmen dan membina koordinasi yang baik dengan KPPN. Agar kinerja pelaksanaan anggaran dapat diraih dengan optimal, melalui percepatan realisasi belanja dan pencapaian output dan outcome, serta dapat mencari solusi terbaik apabila terdapat kendala/permasalahan teknis yang menghambat pelaksanaan anggaran.

“Direktorat Perbendaharaan dalam beberapa tahun terakhir terus melakukan berbagai inovasi, agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, antara lain melalui implementasi Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Digipay Satu. Dengan adanya digitalisasi pembayaran tersebut, diharapkan penggunaan uang tunai dapat digantikan dengan mekanisme pembayaran yang lebih efisien dan modern,” urainya.

Hariyanto menambahkan, hingga akhir April 2023, 48 satker telah aktif menggunakan CMS dalam pengelolaan rekening bendaharanya, 27 satker pengguna KKP, dan sembilan satker yang telah aktif menggunakan Digipay Satu. Digitalisasi pembayaran ini sejalan dengan program pemerintah dalam pengembangan UMKM, melalui penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah. Untuk itu diharapkan agar satker dapat lebih aktif mendukung implementasi digitalisasi pembayaran.

Dalam giat ini juga diberikan piagam penghargaan kepada satker dengan kinerja terbaik triwulan I TA 2023, yang terbagi dalam tiga kategori. Untuk kategori Pagu Besar, peringkat I sampai III berturut-turut adalah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, Lembaga Pemasyarakatan Baubau, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan. Kategori Pagu Sedang, peringkat I sampai III berturut-turut adalah: Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi, BPS Kabupaten Buton Utara, dan Balai Pemasyarakatan Baubau. Sedangkan kategori Pagu Kecil, peringkat I sampai III berturut-turut adalah: Madrasah Aliyah Negeri 1 Wakatobi, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Buton Tengah, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton Selatan.

Selain pemberian penghargaan kepada satker terbaik per kategori pagu, penghargaan juga diberikan KPPN Baubau kepada 15 satker yang berhasil memperoleh nilai IKPA 100 pada triwulan I 2023.

Diakhir uraiannya, Kepala KPPN Baubau juga mengajak kepada semua pihak, untuk bersama-sama berkomitmen mengimplementasikan budaya anti korupsi dan anti gratifikasi. Semua layanan publik yang diberikan oleh KPPN Baubau adalah bebas biaya (nol rupiah), dan sebagai wujud komitmen tersebut, KPPN telah menyediakan sarana pengaduan melalui tautan linkr.bio/beras103. (La MIM / Redaksi)

Komentar