KPPN Baubau Rilis Progres Penyaluran Dana APBN Semester I Tahun 2022

Baubau

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau merilis progres penyaluran dana APBN Semester I Tahun 2022. Bertempat di Lantai 2 kantor KPPN Baubau, Selasa 12 Juli, Konferensi Pers digelar hybrid secara daring dan luring, dengan mengundang seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah stakeholder KPPN Baubau.

Dipimpin langsung Kepala KPPN Baubau Hariyanto, menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2022, pagu belanja APBN yang dialokasikan melalui KPPN Baubau sebesar Rp.1.661,82 miliar, tersebar pada 106 Satuan Kerja Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga, dan enam Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Buton.

Progres realisasi penyaluran sampai dengan akhir Semester sebagai berikut:

• Realisasi Belanja Negara sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp.611,23 miliar atau 36,78% terhadap pagu APBN lingkup KPPN Baubau tahun 2022, tercatat tumbuh 18,65% YoY terutama dipengaruhi oleh kinerja Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang tumbuh sebesar 65,35% YoY.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.334,10 miliar (43,33% terhadap pagu alokasi DIPA tahun 2022), terkoreksi sebesar 3,88% YoY, hal ini sangat dipengaruhi oleh sedikit penurunan realisasi Belanja Modal (terkoreksi 22,83% YoY dan Belanja Begawai terkoreksi sebesar 9,46% YoY. Sedangkan Belanja Barang sejalan dengan meningkatnya aktivitas operasional pemerintah telah
mencapai pertumbuhan sebesar 21,60% YoY.

Terkoreksinya Belanja Modal lebih dipengaruhi dengan turunnya alokasi Belanja Modal pada tahun 2022 sebesar Rp.23,92 miliar dibandingkan pada alokasi pagu tahun 2021. Selain itu juga masih terdapat pagu blokir untuk Belanja Modal sebesar Rp27,59 miliar (16,28% dari total pagu Belanja Modal) serta jadwal pembayaran termyn Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru akan jatuh pada Semester II Tahun 2022.

Sedangkan terkoreksinya Belanja Pegawai lebih dipengaruhi dengan jadwal pembayaran Gaji/Tunjangan Ketiga Belas untuk 94 Satuan Kerja sebesar Rp4,90 miliar, yang baru bisa dibayarkan sejak awal bulan Juli tahun 2022.

Hariyanto menguraikan, Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp.277,13 miliar (31,11% terhadap pagu alokasi DIPA BUN-TKDD tahun 2022), tumbuh sebesar 65,35% YoY. Pertumbuhan signifikan pada Belanja TKDD, selain disebabkan adanya percepatan penyaluran Dana Desa yang tumbuh sebesar 27,11% YoY, juga sangat dipengaruhi oleh adanya jenis Belanja TKDD baru yang disalurkan mulai tahun 2022, yaitu DAK Non Fisik yang sampai dengan akhir Semester telah tersalurkan sebesar Rp.84,45 miliar (56,33% terhadap pagu DIPA DAK Non Fisik).

“Dari progres realisasi belanja APBN tersebut, tentunya diharapkan pencapaian output dan outcome-nya menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Hariyanto mengumumkan penghargaan kepada satuan kerja dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik periode Semester Tahun 2022, yang dinilai berdasarkan aspek nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Aspek Laporan Pertanggungjawaban, dan Aspek Implementasi Digital Payment. Penghargaan juga diberikan kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik periode Semester Tahun 2022 atas progress penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta tingkat kepatuhan pelaksanaan Rekonsiliasi perpajakan yang dipungut/disetor Pemerintah Daerah.

Satuan kerja dengan peringkat pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu besar (di atas 10 miliar) diraih oleh Lembaga Pemasyarakatan Baubau (peringkat I). UPBU Betoambari Baubau (peringkat II), dan Polres Baubau (peringkat III).

Satuan kerja dengan peringkat pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu sedang (3 miliar s.d 10 millar) diraih oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton (peringkat I), Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara (peringkat II), dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi (peringkat III).

Satuan kerja dengan peringkat pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu kecil (di bawah 3 miliar) diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton (peringkat I), MTsn 2 Buton Selatan (peringkat II), dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan (peringkat III).

Pemerintah Daerah dengan tingkat kepatuhan pelaksanaan Rekonsiliasi perpajakan dan penyalur Dana Alokasi Khusus Fisik terbaik diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.

Pemerintah Daerah dengan tingkat kepatuhan pelaksanaan Rekonsiliasi perpajakan dan penyalur Dana Desa terbaik diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.

Penghargaan tersebut adalah bentuk dari apresiasi KPPN Baubau atas kinerja satker dan pemda selama periode penilaian. Dengan pemberian penghargaan, diharapkan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi seluruh satker dan pemda dalam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing, serta mendukung program simplifikasi mekanisme pembayaran pemerintah diantaranya melalui sistem marketplace pemerintah (digital payment), sehingga selalu dapat menjadi salah satu faktor pengungkit bagi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Buton dan sekitarnya.

Kata Hariyanto, pada momentum monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Semester Tahun 2022 tersebut, dalam rangka pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Baubau juga kembali menyampaikan sosialisasi dan mengajak semua stakeholder untuk selalu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menghindari dan mengikis perbuatan koruptif.

“Salah satu upaya tersebut, Kementerian Keuangan RI telah menyediakan sarana pengaduan dengan nama Whistleblowing System (WISE) Kemenkeu, sebagai salah satu tool deteksi dini pencegahan terjadinya pelanggaran disiplin/korupsi,” tutupnya.

Usai Konferensi Pers, Hariyanto menyerahkan piagam penghargaan kepada perwakilan lembaga dan satuan kerja yang hadir.

Konferensi Pers juga dihadiri sejumlah insan media Kepulauan Buton, Sultra.[Red]

Komentar