Baubau
Menertibkan administrasi kependudukan, memenuhi hak identitas warga binaan, Lapas Baubau menggandeng dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sinergi dua instansi ini dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.
Penandatanganan SPK dihadiri langsung Kalapas Herman Mulawarman bersama jajaran, dan Kepala DKPS Arif Basari juga bersama jajarannya.
Dalam pidato sambutannya, Kalapas menyampaikan, PKS sebagai upaya dalam menerbitkan data kependudukan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang juga dapat digunakan dalam proses pembinaan WBP. Lewat perekaman identitas diri langsung di Lapas.
Herman berharap, program ini akan memudahkan dalam proses pembinaan WBP, khususnya yang menggunakan KTP di antaranya pengurusan BPJS Kesehatan bagi WBP yang sakit, kemudian jika WBP telah bebas nanti dan akan mengikuti pelatihan di Badan Latihan Kerja juga akan memerlukan identitas diri yakni KTP” ungkap Herman
Sejalan, Kepala DKPS merasa bersyukur karena PKS juga merupakan perintah dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, untuk dilaksanakan bersama instansi-instansi vertikal. Melalui PKS ini, maka DKPS memberikan kesempatan bagi instansi lain untuk dpat mengakses bersama data yang ada, serta dapat melakukan rekam cetak kepada WBP yang belum sama sekali melakukan perekaman.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena merupakan perintah dari pusat dan provinsi. Kemudian bagi WBP yang belum sama sekali memiliki NIK, maka syarat yang harus dipenuhi adalah mengambil rekomendasi ataupun pengantar dari kelurahan,” jelasnya.
Ia juga memperkenalkan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang memuat Data Kependudukan BPJS, NPWP, serta Daftar Pemilih.
“Kantor kami saat ini lagi giat-giatnya registrasi KTP Digital, yang diharapkan nanti tahun 2024 penduduk dapat terregistrasi. Kami akan mulai dari ASN, TNI/Polri, BUMN, yang tentunya akan memudahkan kita dalam melihat identitas pribadi,” pungkasnya. (Redaksi)
Lapas Baubau Gandeng DKPS Penuhi Hak Identitas WBP
Komentar