Modusnya Bikin “Geleng-geleng”, Tersangka Korupsi BPR Bahteramas Ditahan Polres Baubau

Konfpers: Kapolres Baubau AKBP Bungin Masokan Misalayuk didampingi Kasat Reskrim AKP Nadjamuddin dan Kasi Humas AKP Abdul Rahmat.

Baubau

Inisial AK (51), mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Baubau yang menjabat (2011-2017), sesuai SK Gubernur Sultra No 97 Tahun 2011 Tanggal 18 Februari 2011 tentang Pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sultra dalam dugaan praktek rasuahnya menggunakan modus operandi yang tak biasa, terlebih bagi para pekerja profesional dan berintegritas dalam dunia perbankan. AK dengan sengaja menggunakan kewenangan jabatannya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, melakukan penempatan dana deposito berjangka dan penerimaan dana bunga deposito berjangka sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

AK menggunakan identitas orang lain dalam proses pengajuan fasilitas kredit (kredit fiktif) PD BPR Bahteramas Baubau,” demikian dijelaskan Kapolres Baubau, AKBP Bungin Masokan Misalayuk, dalam konferensi pers, Rabu (11/1/23).

Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Baubau Ipda Ahmad Sayogi, Str.K diapit Penyidik Tipikor Bripka Adrian Amilin (Kiri) dan Bripka Kaharuddin Nur (Kanan).

Atas perbuatannya, kini AK telah ditetapkan sebagai Tersangka, setelah penyidik Tipikor Satreskrim Polres Baubau melakukan penyelidikan dan naik ke tahap penyidikan.
Atas tindak penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada pengelolaan dana PD BPR Bahteramas Baubau Tahun Anggaran 2014-2017.

Kata Bungin, dana tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) dan Pemerintah Kota Baubau.

“Hal itu untuk mendapat keuntungan dan pemberian kemudahan pada proses perjanjian kredit nasabah berupa agunan kredit yang nilainya tidak sesuai dan merupakan inisiatif tersangka sendiri,” terangnya.

Karena perbuatan pelaku, PD BPR Bahteramas Baubau atau negara mengalami kerugian sebesar Rp1.085.166.666,67.

Selain itu, berdasarkan data PD BPR Bahteramas Baubau sampai dengan berakhirnya masa audit pada 21 Februari 2022, telah terdapat setoran pembayaran angsuran pinjaman pokok senilai Rp72.636.515,00.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AK disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. (Red)

Komentar