Baubau
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Selasa 16 Januari 2024, menggelar Rapat Koordinasi Manajerial Pelaksanaan Anggaran Regional Kepulauan Buton (Kepton) Tahun 2024. Dihadiri Pj Walikota Baubau, Sekda dan Kepala BKAD Buton, Kepala BKAD Butur, Asisten II Busel, yang mewakili Pj Bupati Buteng, Bupati Wakatobi, serta para Kuasa Pengguna Anggaran Satker mitra kerja KPPN, instansi vertikal, juga BUMN, mengusung tema “Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Eksekusi Belanja APBN Sejak Dini”.
Dalam pidato sambutan, Kepala KPPN Baubau, Hariyanto, menjabarkan tentang progres Pagu dan realisasi belanja APBN se- Kepton, 2022 dan 2023, dengan uraian belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Juga transfer ke daerah, berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dana insentif fiskal, DAK non fisik, dan Dana Desa.
Hariyanto juga memaparkan rekap kategori nilai IKPA Satker mitra KPPN Baubau T.A 2022-2023, serta hal penting relevan lainnya, lingkup wilayah kerja KPPN Baubau, meliputi Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, dan Wakatobi, dengan 105 Satker.
Sebelum membuka Rakor, Kakanwil DJPB Sultra, Syarwan, menguraikan langkah- langkah strategis pelaksanaan
anggaran, yang dirumuskan guna mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, serta dalam rangka mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia, yang inklusif dan berkelanjutan. Ini sehubungan dengan telah diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah TA 2024, sesuai arahan Menteri Keuangan.
Langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
4. Melakukan percepatan pengadaan barang/jasa;
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan
Bantuan Pemerintah;
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang;
7. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek
yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024;
8. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan
efektivitas belanja (value for money); dan
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.
“Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, dengan tetap menjaga
transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, diharapkan pelaksanaan anggaran pada instansi bapak/ibu sekalian dapat mewujudkan belanja pemerintah yang berkualitas,” jelas Syarwan, dihadapan seluruh mitra KPPN yang hadir.
Iapun menguraikan, bahwa Kanwil Perbendaharaan Sultra, melalui empat
KPPN, tahun 2023 telah menyalurkan belanja Pemerintah Pusat melalui satuan-satuan kerja K/L sebesar Rp
Rp8.704,57M atau 97,43%. Realisasi Belanja K/L tersebut, tumbuh sebesar 18,28% yang disumbangkan dari kenaikan realisasi seluruh jenis belanja, yaitu kenaikan belanja modal sebesar 4,01%, belanja barang sebesar 44,99%, belanja
pegawai 2,21%, serta belanja bansos sebesar 17,61%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh akselerasi belanja yang dilaksanakan Satker, terutama satker dengan Pagu besar.
Disamping menyalurkan dana untuk pembayaran Belanja Pemerintah
Pusat, kata Syarwan, KPPN lingkup Sultra juga menyalurkan dana Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemda. TKD merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah, untuk dikelola
dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai TKD yang disalurkan sangat signifikan, sehingga memiliki peran yang vital dalam menggerakkan pembangunan dan
perekonomian regional.
Pada tahun 2023, lanjutnya, total TKD yang disalurkan di Sultra mencapai Rp20,43 triliun atau 99,55 persen dari total Pagu Rp20,52 triliun. Hampir seluruh jenis TKD disalurkan dengan tingkat realisasi diatas 95 persen. Pada tahun 2024, alokasi TKD untuk Pemda se-Sultra, mencapai Rp18,57 triliun. Jika dibandingkan dengan TA 2024,
Pagu TKD yang disalurkan memang mengalami penurunan sekitar 9,53
persen.
“Penyebab utamanya adalah adanya penyaluran DBH kurang bayar, dan DBH tambahan diakhir tahun 2023,” sebutnya.
Namun demikian, Pagu TKD ditahun 2024 masih dimungkinkan untuk mengalami pertambahan. Masih terdapat alokasi TKD yang ditambahkan. Alokasi tersebut kata Syarwan, dapat berasal dari Tambahan Dana Desa bagi desa-desa yang memiliki kinerja baik.
Selain itu, Pemda yang memiliki kinerja baik berpeluang untuk memperoleh Insentif Fiskal. Ditahun 2023, terdapat delapan Pemda yang memperoleh Insentif Fiskal. Diantaranya, yang berasal dari wilayah kerja KPPN Baubau adalah Wakatobi dan Buton Tengah. Kedua kabupaten ini memperoleh Insentif Fiskal atas kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga ditahun ini, kinerja belanja Pemda dapat ditingkatkan, sehingga semakin banyak Pemda yang memperoleh Insentif Fiskal dari Sulawesi Tenggara,” harapnya.
Lebih detail Syarwan menjelaskan, salah satu jenis TKD yang berperan dalam pembangunan daerah adalah DAK Fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik di daerah.
Pada tahun 2023, tingkat penyaluran DAK Fisik se- Sultra, sudah cukup tinggi, yakni mencapai Rp1,75 triliun atau 99,52 persen daritotal Pagu-nya. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang kiranya dapat
menjadi upaya perbaikan bersama.
Pertama, Pagu DAK Fisik masih belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
Di Sultra, tahun 2023 hanya sebanyak 97,2 persen dari Pagu DAK Fisik yang dapat dikontrakkan. Dengan kata lain, dari total
Pagu Rp1,81 triliun, terdapat Pagu Rp50,84 miliar yang tidak dimanfaatkan.
Kedua, realisasi kontrak DAK Fisik masih belum mencapai 100 persen.
Diantaranya adalah keterlambatan penyampaian dokumen syarat salur. Selain itu, dibeberapa daerah mengalami kendala akibat cuaca.
Pada tahun ini, Pagu DAK Fisik se- Sultra mengalami penurunan. Pagu DAK Fisik tahun 2024 adalah sebesar Rp1,57 triliun
atau turun 12,94 persen dibandingkan tahun 2023.
“Kami berharap, meskipun mengalami penurunan, beberapa kendala
yang dihadapi ditahun sebelumnya, telah dapat diantisipasi. Sehingga
Pagu tersebut dapat dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk pembangunan
dan pelayanan publik,” harapnya lagi.
Di samping DAK Fisik, Dana Desa juga salah satu fiscal tools, yang pemerintah harapkan dapat mempengaruhi perekonomian, terutama di perdesaan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prioritas Desa. Dana Desa digunakan untuk program Ketahanan Pangan dan Hewani, program pencegahan dan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui BLTDD.
Menurutnya, tahun 2023, penyaluran Dana Desa se- Sultra mencapai 99,97 persen dari total Pagu sebesar Rp1,512T. Tahun 2023, Kabupaten se- Sultra mendapat tambahan Dana Desa sebesar Rp47.420.253.000, dan tahun 2024 Pagu DD sebesar Rp1.473.299.542.000.
“Hampir seluruh Kabupaten telah menerima penyaluran Dana Desa dari
KPPN dengan baik, namun kita bersama-sama perlu menjaga penggunaan
Dana Desa yang lebih baik dan akuntabel. Serta menghindari perilaku koruptif dan fraud dalam pengelolaan Dana Desa,” ucapnya.
Menyangkut belanja pemerintah, pemerintah memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian. Disamping belanja, masih terdapat instrumen-instrumen fiskal lain yang dapat memutar roda perekonomian masyarakat, salahsatunya melalui penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi).
Pada tahun 2023, di Sultra telah disalurkan KUR kepada lebih dari 63 ribu debitur dengan nilai salur Rp3,62 triliun. Disamping KUR, UMi juga disalurkan kepada lebih dari 17 ribu debitur dengan nilai salur Rp71,9 miliar.
“Kami harapkan kerjasama para pihak yang terkait dalam penyaluran KUR dan UMi, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan semakin
besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan, sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat,” spiritnya.
Dipenghujung sambutannya, Syarwan menekankan, bahwa belanja pemerintah yang berkualitas serta aktivitas perekonomian masyarakat akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan. Bahwa di Sultra, indikator perekonomian sebenarnya telah bergerak ke arah yang lebih baik.
Kata dia, per triwulan III 2023, perekonomian tumbuh 4,92 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, hanya selisih sedikit dari pertumbuhan ekonomi
nasional. Setelah mengalami penurunan akibat pandemi di tahun 2020, secara konsisten perekonomian Sultra mulai meningkat.
Tingkat inflasi Sultra tahun 2023, mengalami tren penurunan. Data akhir tahun 2023, tingkat inflasi berada pada 2,58 persen. Kondisi ketenagakerjaan Sultra berlangsung terus berada pada level positif, dengan didukung oleh tingkat pengangguran yang mengalami penurunan, baik di perkotaan ataupun pedesaan. Berdasarkan data November 2023, tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,15 persen. Pun untuk indikator-indikator perekonomian lain seperti tingkat ketimpangan (rasio Gini), Nilai Tukar Petani (NTP), Indeks Pembangunan Manusia, serta Neraca Perdagangan, semuanya menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik.
“Semua tren positif tadi, tidak lepas dari peran Bapak/Ibu sekalian sebagai
pengambil kebijakan dalam pelaksanaan belanja pemerintah. Oleh karena itu, kami harapkan kita dapat terus bekerja sama dalam peningkatan kualitas belanja, demi meningkatkan pertumbuhan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sultra,” semangatnya.
Syarwan membuka Rakor dengan harapan semoga rapat koordinasi ini menjadi awal bagi kerja sama yang solid, baik dari satker lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk dapat melaksanakan anggaran dengan berkualitas. Hingga akhirnya, tujuan
pembangunan dapat dicapai bersama, kesejahteraan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Serta layanan publik mendasar, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. (Redaksi)
Komentar