Reses Muhamad Ahadyat Zamani Dominan Masalah Air Bersih

Baubau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau telah menyelesaikan reses. Mendengar, menyerap, serta menampung aspirasi masyarakat, konstituen, di daerah pemilihan masing-masing.

Seperti yang dilakukan Ketua Komisi III DPRD Baubau (membidangi pendidikan, kebudayaan, sosial, keagamaan, kesejahteraan rakyat), Muhamad Ahadyat Zamani ST MT, 21 – 28 Januari 2022, menunaikan amanah, bertatap muka dan berdialog langsung dengan warga di Kelurahan Wajo, Lipu, Katobengke (satu titik di kantor Kecamatan Betoambari), Lanto, Waborobo, dan Lamangga.

Legislator Partai Nasdem ini telah merangkum berbagai permasalahan, kebutuhan warga. Diantaranya pemenuhan air bersih, program keluarga harapan (PKH), program kartu Indonesia pintar (KIP), pengaspalan jalan, dan genangan air.

Warga meminta solusi, terkait PKH, masih ada warga yang sudah terdata tetapi belum menerima bantuan. Begitu pula program KIP, warga sudah memiliki kartu, tetapi belum memperoleh bantuan.

Masalah lainnya, kata Ahadyat, permintaan pengaspalan jalan lorong/ lingkungan. Termasuk genangan air di beberapa ruas jalan, yang cukup mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas.

“Paling banyak aspirasi terkait pelayanan air bersih. Masyarakat mengeluhkan kebutuhan air bersih yang belum optimal terlayani. Termasuk kwalitas airnya, sehingga diminta untuk program sumur bor,” terang Ahadyat, Sabtu (29/1/22).

Ahadyat menjelaskan, bantuan sumur bor terkendala kebijakan Pemkot, yang tidak mengakomodirnnya. Hal ini disebabkan adanya dampak pada struktur tanah, yang bisa berpotensi pada terjadinya longsor.

Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), lanjut Ahadyat, banyak warga meminta bantuan etalase, dan gerobak untuk menunjang usaha mereka berjualan. Termasuk bantuan kredit dengan bunga rendah.

Aspirasi warga, lanjut Ahadyat, akan tindak lanjuti. Menyandingkannya dengan hasil Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan untuk hal-hal yang sifatnya usulan program kegiatan, akan disampaikan sebagai Pokir.

Menurutnya, diantara aspirasi yang terserap, nantinya dapat pula dikoneksikan dengan program organisasi perangkat daerah (OPD).

“Untuk masalah sosial akan disampaikan dalam Raker bersama OPD terkait,” tuturnya.

Ia berharap, tahun ini musibah covid-19 berangsur membaik sampai berakhir. Sehingga tak terjadi lagi refocusing anggaran. Agar Pemkot bisa lebih leluasa lagi dalam mengakomodir pemenuhan pemintaan/kebutuhan masyarakat. [Red]