WAKATOBI
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wakatobi Subardin Bau angkat bicara tentang kerugian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipimpinnya. Subardin menjelaskan, pihaknya merugi disebabkan pendapatan, atau pemasukan PDAM Wakatobi yang masih minim. Sementara, beban biaya operasional yang dikeluarkan mencapai ratusan juta rupiah, guna membiayai operasional 12 titik sumber mata air. Diantaranya, sumber mata air yang ada di Kecamatan Binongko, Togo Binongko, Tomia, Kaledupa Selatan, termasuk sumber mata air yang mengaliri Wangi-wangi Raya.
Biaya operasional tersebut dengan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan Daya Listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan solarcell.
“Sementara tarif listrik naik, harga BBM juga naik,” kata Subardin, merasionalkan biaya dimaksud.
Ia menyebutkan, biaya operasional yang dikeluarkan PDAM Wakatobi, tak seimbang dengan pendapatan Badan Usaha tersebut, yang hanya berkisar Rp 200juta perbulannya. Kata dia, rendahnya pendapatan, karena tarif iuran air masih menggunakan tarif lama. Sehingga tak berbanding lurus dengan biaya operasional yang besar, dan otomatis PDAM Wakatobi merugi.
Lanjut Subardin menjelaskan, biaya iuran air perkubik bervariasi, tergantung golongan/klasifikasinya. Untuk Masjid dikenakan Rp 1.500,-, masyarakat berpenghasilan rendah Rp 2.500,-, dan untuk pengguna rumah tangga (umum) Rp 3.500,- per kubik. Sedangkan tarif khusus hanya satu, dikenakan pada pabrik es di Desa Sombu.
Selain itu, penyebab lain pendapatan PDAM Wakatobi menurun, karena sering terjadi tunggakan pembayaran iuran air.
“Kalau kita ingin perusahaan untung bisa saja kita naikan tarifnya menjadi 6000 atau 7000 per kubik. Tetapi pertanyaannya, masyarakat mau atau tidak,” jelasnya.
Subardin menambahkan, saat ini PDAM Wakatobi memiliki sekitar 7000 pelanggan,” hampir setengah penduduk Kabupaten Wakatobi menggunakan air dari PDAM Wakatobi,” tuturnya.
Sebelumnya, Senin (8/7), DPRD Wakatobi membahas kerugian yang dialami PDAM Wakatobi, dalam Rapat Kerja Amandemen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018.
Anggota DPRD Wakatobi La Moane Sabara mengatakan, biaya operasional PDAM Wakatobi cukup besar. Ia juga membeberkan kejanggalan, saat melakukan kunjungan kerja di PDAM Wakatobi. Adanya pelanggan yang enggan membayar iuran air, karena kurang mendapatkan air. Ia menyayangkan kerugian yang dialami PDAM Wakatobi.
Disambung Wakil Ketua 1 Fraksi PAN, H India. Selain di Wangi-wangi, di Kecamatan Binongko juga selama dua tahun terakhir, masyarakat tidak membayar iuran air.
“Kerugian terbesar itu di pulau Binongko. Karena beberapa Desa di Binongko tidak membayar rekening (iuran air, red), sudah berapa tahun ini. Karena pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat,” tegasnya.
Hadir dalam rapat kala itu, Asisten I Setda H Kamalu, serta Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
[MG – editor LAMIM]
Komentar