Tak Disambut, Roni Muhtar Tetap Berkantor Penuhi Kewajiban Moral Sebagai ASN dan Perintah Konstitusi

Dr Roni Muhtar MPd

Baubau

“Saya berharap ada jiwa besar pada siapapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekda. Karena kalau tidak ada jiwa besar, keraguan tentang adanya persepsi yang beragam di masyarakat, bisa terjadi,” ungkap Roni Muhtar.

Dr Roni Muhtar MPd angkat bicara tentang hari pertama ia kembali masuk bekerja sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, Senin 3 Juli 2023. Ironis baginya yang tidak mendapat sambutan hangat, ruang kerja Sekda terkunci rapat, dan ia tidak diperkenankan untuk menempati, sebagaimana biasa ia menunaikan tugas fungsi Jenderal ASN di negeri Syara Patanguna.

Roni Muhtar mengungkapkan, yang mendasari ia kembali bekerja sebagai Sekda adalah terbitnya Penetapan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, yakni Penetapan Nomor : 30/G/ 2023/PTUN-Kdi, substansinya pada “Menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Baubau Nomor : 101/1/2023, Tanggal 31 Januari 2023, tentang pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023, atas nama DR Roni Muhtar MPd, sampai dengan adanya penetapan sebaliknya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari”.

Menurutnya, yang menjadi objek sengketa adalah SK “non job” dirinya dari jabatan Sekda, yang dalam Penetapan PTUN Kendari ditunda pelaksanaannya. Karena ditunda pelaksanaannya, maka semua hal yang terkait dengan pemberlakuan SK itu, juga tidak bisa dilaksanakan. Pun menyangkut Pj Sekda, dibatalkan sementara, sebab dasar adanya Pj Sekda, adalah SK non job Roni Muhtar, yang sudah ditunda pelaksanannya sesuai Penetapan PTUN Kendari. Include dengan proses seleksi Sekda yang juga tidak bisa dilanjutkan, karena sama, dasar adanya seleksi Sekda, juga sudah dibatalkan sementara.

“Kalau ada perdebatan apakah pak Roni Muhtar masih Sekda, sudah disampaikan Kuasa Hukum, tetap saya jadi Sekda. Bahwa setiap pelaksanaan tugas saya, yah harus saya yang tangani, harus saya yang laksanakan, harus saya yang kerjakan, bukan orang lain,” tuturnya.

Ia menguraikan, substansi mengapa Surat Pemberitahuan Penetapan diberikan kepada dirinya selaku pihak Penggugat, agar untuk dapat melaksanakan perintah yang telah ditetapkan PTUN Kendari. Sebaliknya bila ia tidak melaksanakan perintah Penetapan itu, maka dirinyalah yang melanggar konstitusi, melanggar hukum. Oleh karena itu, bila ada orang lain yang menjalankan tugas Sekda Baubau, maka orang tersebut tidak memiliki legal standing. Bahkan bila terjadi penggunaan anggaran, maka dapat dijerat dengan Pasal Tipikor, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023, berlakunya Penetapan PTUN Kendari.

Persoalan pihak Tergugat mau mengindahkan atau tidak, kata Roni Muhtar, kewajiban moral sebagai seorang ASN, dirinya harus tetap berkanto (Seperti yang dilakukan Senin 3 Juli 2023. Roni Muhtar merasa ada permasalahan diinternal Pemerintah Kota Baubau, karena faktanya ia tidak bisa masuk ke dalam ruang kerja Sekda, sehingga ia belum berperan maksimal dalam menjalankan tugas.

“Tapi saya kira ini wajar, dihari pertama kerja, dari sesuatu yang terbiasa dalam kondisi tertentu, tiba-tiba berubah, itu biasa. Ada hal yang mungkin butuh penyesuaian, penyelarasan,” bijaknya.

Ia mengaku dapat menerima, dan sangat memahami kondisi yang dialaminya saat ini. Terlebih ia hadir di kantor Wali Kota (Sekretariat Daerah) untuk melaksanakan tugas sebagai Sekda. Dan bila ada permasalahan, sebagai konsekuensinya, ia legowo duduk diluar ruang kerja Sekda.

Seperti diketahui saat ini proses hukum administrasi sedang berjalan di PTUN Kendari, berdasarkan atas gugatan Roni Muhtar. Kata Roni Muhtar, ia sudah mengirimkan pesan elektronik kepada mantan Pj Sekda Sitti Munawar, tentang apa yang dialaminya. Bahwa pintu ruang kerja Sekda tidak bisa terbuka.

“Mengapa saya kirim ke beliau, karena sebelumnya kan beliau berkantor disana. Saya kirim juga ke Kabag Umum, karena Kabag Umum ini kan yang mengatur kaitan dengan hal-hal yang ada disana. Jadi kewajiban saya untuk menyampaikan sesuai fakta yang terjadi. Kalau ke pak Wali Kota kan atasan kita, tidak mungkin saya mau repotkan beliau dengan ini,” jelasnya.

Sebagai seorang birokrat, Roni Muhtar memastikan akan melaksanakan tugas yang dipikul di pundaknya, dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Sehingga keberadaannya sebagai Sekda betul-betul fungsional. Pun bila dihalangi, ia berserah diri saja, sebab dalam proses pemerintahan ada interaksi antar person, antar unsur. Ada hubungan-hubungan yang terbangun, diantara organ-organ pemerintah.

Roni Muhtar juga memastikan, bila keberadaannya tidak dimanfaatkan, ia tidak akan marah. Dan ia tetap akan masuk berkantor. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri, sesuai kaidah hukum, sesuai aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Namun begitu, Roni Muhtar juga tak tinggal diam. Bila kehadirannya untuk menjalankan tugas fungsi sebagai seorang Sekda tetap dihalangi, ia melalui Kuasa Hukumnya akan melakukan langkah-langkah. Menyampaikan kepada Gubernur Sultra, hingga ke Mahkamah Agung.

Kuasa Hukum Roni Muhtar, Apriludin SH menjelaskan, merujuk pada poin 31 pertimbangan Penetapan PTUN Kendari, bahwa pelanggaran terhadap Penetapan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum, atau mengingat
Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termuat didalam konstitusi, maka pelanggaran terhadap hukum juga
dipersamakan dengan pelanggaran konstitusi Negara.

“Jadi pasti ada upaya Tim Kuasa Hukum yang dipimpin oleh bapak H Adi Warman. Hari ini saya menjadi Jubir di Kota Baubau, kita akan lakukan upaya hukum untuk mencapai keadilan bagi pak Roni Muhtar selaku Sekda Kota Baubau,” tegasnya.

Ditambahkan Roni Muhtar, bijaknya Penetapan PTUN Kendari, dan kehadirannya kembali menjalankan tugas fungsi Sekda disikapi secara positif. Sebab masih berproses secara hukum, mengapa tidak diberi ruang untuk dilakukan. Jangan dihalangi, sebab PTUN Kendari sudah membuka ruang dengan adanya Penetapan, yang sehausnya dipatuhi bersama.

Roni Muhtar justru menyayangkan, karena pelaksanaan Penetapan PTUN Kendari adalah hal sederhana. Janganlah dibuat rumit, buka ruang untuk dirinya bekerja, sebab bila tidak bekerja, dirinyalah yang salah. Sembari menanti akhir atas proses hukum yang bergulir.

“Saya berharap ada jiwa besar pada siapapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekda. Karena kalau tidak ada jiwa besar, keraguan tentang adanya persepsi yang beragam di masyarakat, bisa terjadi. Kan sederhana itu, kalau saya dibukakan ruang untuk melaksanakan tugas, berhenti persepsi yang beragam itu. Toh ini baru proses, kenapa sih tidak mau membukakan ruang untuk saya bertugas, saya punya legal standing untuk bekerja sebagai Sekda. Kok hal gampang dibikin rumit,” ucapnya dihadapan beberapa awak media Pers, Senin 3 Juli 2023, di kediamannya.

Roni Muhtar mengajak semua pihak untuk berpikir jernih, menggampangkan hal yang gampang, jangan hal gampang dibikin rumit. (Redaksi)

Baca juga:

Komentar