Tersangka Korupsi Belum Ditahan Lukai Hati Publik?

Uang rakyat dikembalikan Tersangka M

Buton

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah (Perum DAM Buteng) inisal M telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi, namun yang berangkutan belum ditahan oleh Kejaksaan Negeri Buton. Hal ini mengundang reaksi, dinilai melukai hati publik yang secara norma sosial menganggap perilaku rasuah adalah asusila, (KBBI, Kesusilaan: adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban).

Salah seorang warga Buteng merespon belum ditahannya Tersangka M. Padahal menurutnya M sudah terbukti mengembalikan uang yang diduga haram, hasil korupsi, dengan nilai yang cukup fantastis. Pengembalian uang tersebut belum seluruhnya, dari total hitungan Tim Penyidik Kejari Buton.

“Aneh ini proses hukum seperti yang dilakukan Kejari. Bagi kita yang awam hukum adalah bisa coba-coba mencuri uang rakyat, nanti kalau ketahuan akan dikembalikan, dan jika tidak ketahuan maka tidak apa-apa, alias tidak mengembalikan kerugian negara”.

“Kita akan bingung semua… Jika sudah ditetapkan sebagai Tersangka namun tidak ditahan karena TSK kooperatif, aneh,” respon warga Buteng, dikirim ke redaksi Kasamea.com.

LAKI Merespon

Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Baubau, Lukman menganggap hal yang wajar bila publik bereaksi atas belum ditahannya Tersangka M. Sebab bagi publik, perilaku rasuah adalah suatu perilaku tidak terpuji dimata masyarakat, yang tentu saja melukai hati masyarakat.

Apalagi kata Lukman, bila dugaan Tipikor tersebut dilakukan seorang pejabat publik. Terlebih bila berkaitan dengan program pro rakyat, pemenuhan layanan air bersih yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

“Saya kira hal yang wajar ketika ada yang merasa kecewa. Korupsi ini kan extra ordinary crime. Ada uang rakyat yang dicuri, untuk memperkaya para koruptor itu sendiri, dengan kroni-kroninya,” ungkapnya.

Namun begitu, Lukman mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Buton, yang sudah membuktikan kehadiran mereka, bersungguh-sungguh memerangi korupsi di wilayah hukumnya.

“Kejari Buton saat ini sudah menunjukkan bahwa hukum tidak hanya tajam kebawah dan tumpul keatas. Pejabat sekalipun bisa diproses, diadili, dan dihukum bila terbukti bersalah,” tegas aktivis anti korupsi yang juga berprofesi sebagai Advokat ini.

Lukman mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Buton Tengah, untuk bersama-sama mengawal proses hukum perkara dugaan Tipikor pada Perum DAM Oeno Lia Buteng. Dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah tentunya, dan mempercayakan kepada Kejari Buton untuk mengungkap, memproses hukum, menuntaskan, semua orang yang terlibat dalam pencurian uang rakyat tersebut.

Kajari Buton Menjelaskan

Kajari Buton Ledrik Victor Mesak Takaendengan menanggapi bijak reaksi publik atas belum ditahannya Tersangka M.  Bahwa penahanan Tersangka merupakan diskresi Penyidik, dan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga itu dilakukan. Dalam hal ini, penyelamatan kerugian negara menjadi sangat penting, dan menjadi skala prioritas.

Penahanan Tersangka dapat dilakukan kapanpun, tetapi proses penanganan dan penyelesaian perkaranya masih panjang dan terus berjalan. Ledrik melanjutkan, dalam prosesnya, Tersangka M koperatif, dan semua bukti-bukti telah Penyidik peroleh.

“Penyidiklah yang lebih tahu kapan ditahan, kapan tidak ditahan. Itu semua menjadi strategi Penyidik dalam penanganan suatu perkara korupsi,” jelasnya.

Disisi lain, lanjut Ledrik, Penyidik melakukan penahanan, maka dia akan dikejar waktu, karena penahanan ada batas waktunya. Itu semua harus diperhitungkan oleh Penyidik yang profesional, tidak emosional.  

Untuk penanganan kasus korupsi, sebagaimana pesan Jaksa Agung, penanganan perkara tidak boleh emosional, tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati atau ada motif lain. Harus bisa profesional, harus bisa mengedepankan hati nurani. Itu penting.

“Main tahan orang, akhirnya habis masa penahanan lalu diprotes masyarakat, dianggap lamban, tidak profesional. Kalau penahanan itu kapan saja, menunggu waktu kapan saja.” tegasnya.

Lebih jauh Ledrik menguraikan, bahwa ada penilaian-penilaian subjektif Penyidik terhadap seorang yang diduga sebagai Pelaku atau yang sudah ditetapkan Tersangka. Apakah orang tersebut secara karakter atau dari pribadinya, Penyidik bisa melihat, apakah dia patut untuk dilakukan penahanan. Karena azas objektifnya, apakah dia akan menghilangkan barang bukti, akan mempersulit proses pengungkapan perkara, atau memang dia orangnya bisa kooperatif, bisa membantu Penyidik dalam mengungkap perkara ini lebih jauh.

Yang terpenting menurut Ledrik, bagaimana seorang Penyidik yang baik itu, terhadap setiap orang yang diduga pelaku atau yang telah ditetapkan sebagai pelaku, bisa terungkap atau bisa yang bersangkutan mengungkapkan secara jujur, apa adanya, hal-hal yang membuatnya merasa takut. Tetapi dia bebas mengatakan secara terbuka, kooperatif, sehingga tindak pidana itu menjadi terang benderang.

“Inilah apabila pelaku-pelaku seperti ini kita harus memberikan apresiasi dari sisi atitud, sehingga Penyidik mempunyai penilaian-penilaian tertentu secara subjektif, bahwa perlu tidak yang bersangkutan kita tahan,” tutur Ledrik.

Kajari yang konsisten menindaktegas para koruptor ini memastikan, saat ini pihaknya fokus pada ‘follow the money’, mengejar pengembalian uang hasil korupsi. Dan untuk ini pintu masuknya juga bisa dari yang bersangkutan (Tersangka), Bila Tersangka bisa membuka aliran dana hasil korupsi, maka pengembalian uang hasil korupsi akan lebih cepat.

Ledrik menambahkan, skala prioritas dalam penanganan suatu tindak pidana korupsi tentu sudah didesain oleh Penyidik, sehingga kewenangan itu menjadi diskresi Penyidik, dan atasan Penyidik, tergantung strategi yang akan dimainkan oleh Penyidik.  Harapannya, dengan apa yang dilakukan oleh Penyidik ini pengungkapan aliran dana, dan pelakunya bisa segera terungkap, kemudian dituntaskan.

“Sekali lagi masalah penahanan itu tinggal waktunya saja, toh dia akan ditahan juga. Karena prosesnya, sidang, kalaupun belum ditahan, misalnya ada perkara yang kemarin sudah lewat, misalnya kasus KONI yang ditangani Penyidik Polres, itukan tidak ditahan sampai sidang itu. Toh juga setelah putus, ditahan juga”.

“Penahanan Tersangka hanyalah masalah waktu, bisa ditingkat Penyidikan, bisa ditingkat penuntutan, bisa juga pada saat eksekusi, tetap juga harus ditahan. Jadi itu bagian dari langkah-langkah strategis Penyidik, yang bertujuan untuk mengungkap secara terang benderang penanganan suatu perkara, alur perkaranya, modus operandinya, sehingga kita bisa menyelamatkan kerugian negara lebih besar. Dan ini menjadi skala prioritas,” pungkas Ledrik.

Baca juga ⬇️

[Red]

Komentar