Rama
Baubau
Dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Kota Baubau pascakonsumsi makanan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 16 September 2025, terus menuai sorotan. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Baubau, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas.
LKBHMI Baubau menganggap kasus ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan persoalan hukum serius, yang menunjukkan kelalaian fatal dalam pengawasan jalannya program MBG.
Direktur Bidang Pengabdian Masyarakat LKBHMI Baubau, Rama, menegaskan, fakta bahwa seluruh dapur penyedia MBG tidak memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) adalah salah satu bukti nyata kelalaian.
“Pemerintah tidak boleh cuci tangan. Puluhan siswa jatuh sakit bukan angka statistik, melainkan nyawa yang terancam akibat lalainya standar kesehatan,” tegasnya.
Menurutnya, peristiwa ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Lebih jauh, penyelenggara MBG, dan pemerintah (pusat dan daerah) juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana, karena mendistribusikan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan, sebagaimana Pasal 196 UU Kesehatan.
“Dari sisi perlindungan konsumen, kasus ini juga melanggar pasal 8 UU nomor 8 tahun 1999,” bebernya.
Rama menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama terhadap program MBG yang selama ini dijalankan tanpa pengawasan ketat.
LKBHMI Baubau mendesak pemerintah segera evaluasi total program MBG. Bukan sekadar menghentikan sementara distribusi, tetapi melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat, benahi sistem pengawasan, pastikan standar kesehatan dipenuhi, dan berikan kompensasi penuh kepada korban.
“Jika evaluasi tidak dilakukan, maka program ini akan terus menjadi ‘bom waktu’ bagi kesehatan siswa,” tegasnya lagi.
Sebagai bentuk advokasi, LKBHMI Baubau akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk menempuh jalur hukum, maupun mengajukan laporan ke Ombudsman RI terkait dugaan kelalaian administrasi. Program yang seharusnya menyehatkan anak-anak malah berubah jadi ancaman.
“Ini alarm keras bagi pemerintah. Evaluasi menyeluruh adalah harga mati, dan pemerintah pusat maupun daerah harus menunjukkan keberpihakan pada keselamatan rakyat,” pungkasnya.
Berita terkait:
https://www.kasamea.com/puluhan-siswa-keracunan-masak-di-baubau/
https://www.kasamea.com/terungkap-dugaan-dapur-mbg-di-baubau-belum-kantongi-slhs/
https://www.kasamea.com/legislator-soroti-keracunan-masal-mbg-minta-pemkot-serius-dan-konkrit/
(Redaksi)
Komentar