Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi, Warga Baubau Serbu Pangan Bersubsidi
Baubau
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat upaya pengendalian inflasi di Kota Baubau melalui Gerakan Pangan Murah yang digelar selama dua hari, 18–19 November 2026. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara ini dipusatkan di dua lokasi, yakni area Lapangan Lembah Hijau dan Stadion Betoambari.
Gerakan ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan, Gerakan Pangan Murah sengaja dilaksanakan di Kota Baubau karena daerah ini menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi.
“Ini dalam rangka pengendalian inflasi, utamanya untuk Kota Baubau dan stabilisasi harga pangan,” kata Aristos.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya berupaya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga mendekatkan akses masyarakat terhadap komoditas kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli sejumlah bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau tanpa persyaratan khusus.
Beras SPHP hingga Telur Disediakan
Untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Baubau, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara membawa sejumlah komoditas pangan.
Di antaranya sekitar 4 ton beras SPHP, 1 ton beras premium, gula sekitar 300 kilogram, telur sebanyak 250 rak, bawang merah dan bawang putih masing-masing sekitar 50 kilogram, serta minyak goreng, termasuk Minyak Kita dan minyak premium.
Aristos mengatakan, pembelian diberi batasan untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.
“Memang kami prioritaskan untuk masyarakat, tetapi dengan pembelian terbatas. Sengaja kami batasi supaya masyarakat lebih luas bisa merasakan dampaknya,” ujarnya.
Untuk beras SPHP, misalnya, pembelian dibatasi sekitar empat bungkus per orang.
Menurut Aristos, masyarakat yang datang tidak dibebani persyaratan khusus untuk berbelanja. Kebijakan tersebut diambil karena tekanan kenaikan harga pangan dan inflasi dapat berdampak luas terhadap masyarakat.
“Kami tidak pakai persyaratan khusus. Kenapa? Karena kita semua hampir terdampak inflasi,” katanya.
Ia berharap, intervensi tersebut dapat membantu masyarakat, sekaligus memberikan dampak terhadap stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen.
Empat Daerah Jadi Fokus Pengendalian Inflasi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya melakukan intervensi di Baubau. Menurut Aristos, terdapat empat wilayah yang menjadi perhatian karena menjadi daerah yang digunakan sebagai barometer pengukuran inflasi di Sulawesi Tenggara, yakni Kota Baubau, Kota Kendari, Konawe, dan Kolaka.
“Untuk sementara ini kami lakukan di Baubau. Kemudian Kolaka dan Konawe mungkin minggu depan. Kota Kendari sudah dilakukan kemarin,” jelasnya.
Intervensi tersebut, kata dia, tidak menutup kemungkinan diperluas ke daerah lain sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Aristos menegaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, terus didorong untuk bergerak bersama menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Ini bukan urusan satu pihak, tapi urusan semua. Bermacam-macam stakeholder harus ikut mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Melalui Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat memperoleh akses pangan yang lebih mudah dan terjangkau, sementara stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, di tengah tekanan harga pangan dan dinamika inflasi di daerah.









Komentar