oleh

Banjir Halmahera Utara, Kader GMNI Dorong Pemerintah Bangun Sistem Mitigasi Bencana

JAKARTA

Sekretaris Bidang Organisasi DPP GMNI asal DPC Halmahera utara, Jenfaher Lahi, mendorong pemerintah segera membangun sistem mitigasi bencana, sebagai salah satu langkah konkrit menyikapi, penindakan, atas terjadinya musibah banjir di Kabupaten Halamahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Senin 2 Maret 2020.

Ratusan rumah warga di empat Desa terendam banjir dalam musibah ini, Desa Yaro, Leleo, Toguli dan Katana, dengan tinggi air bervariasi, dari 90 hingga 190 sentimeter. Menurut data, paling parah terjadi di Desa Yaro, Leleo dan Toguli.

“Kalau Desa Katana itu hanya jembatan saja yang putus. Untuk Desa Yaro dan Leloto, ketinggian hingga tadi pagi mencapai 120 sentimeter, sedangkan di Desa Soguli mencapai 170 sampai 190 sentimeter,” katanya.

Pemuda Aktivis yang akrab disapa Angker ini mengungkapkan, akibat banjir tersebut, ratusan rumah terendam, bahkan empat diantaranya roboh dan terbawa arus. Yang terjadi di Desa Yaro, 16 rumah terendam banjir, Desa Leleo 75 rumah, dan data sementara di Desa Togoli 31 rumah terendam, dan 4 rumah roboh terbawa arus.

Kata Angker, penyebab banjir dikarenakan tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur dari malam hari, juga luapan sungai. Data yang diperolehnya, lanjut Angker, jumlah warga yang mengungsi saat ini di Desa Toguli ada 380 jiwa, dan masih bertambah warga Desa Leleoto dan Yaro, yang saat ini masih dilakukan pendataan.

Ia berharap, untuk mencegah terjadinya bencana susulan yang lebih besar, pemerintah daerah Halmahera Utara ataupun Pemprov Maluku Utara segera memitigasi bencana. Semisal, berapa potensi jumlah bencana banjir di Maluku Utara, khususnya wilayah Halmahera Utara.

Selain itu, sistem peringatan dini, dan anggaran penanggulangan bencana, harus diperbaiki untuk langkah jangka panjang. Sementara langkah tercepat yang dapat dilakukan, Angker mendorong pemerintah setempat segera medehabilitasi fasilitas-fasilitas vital publik.

“Karena banjir merupakan persoalan ekologi yang disebabkan perubahan iklim akibat industri pertambangan, solusinya wajib menerapkan sistem peringatan dini. Makanya anggaran tahap bencana harus ideal dan rehalibitasi infrasturktur harus cepat. Pemerintah juga perlu melakukan pembangunan harus berbasis ekologi,” dorongnya.

Angker juga mendorong wacana anggaran hijau (Green Ekologi Bajeting VB) serta pendidikan kebencanaan.

[RED]

Komentar

News Feed