oleh

Ungkap Dugaan Tipikor Dana Desa Moko, Kejaksaan Negeri Buton Tunggu Ahli

BUTON

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton hingga saat ini masih menunggu keterangan Ahli Bidang Konstruksi, atas hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan di Desa Moko, yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi (Tipikor). Keterangan Ahli ini, merupakan hasil pemeriksaan / penghitungan yang dilakukan Ahli, dalam tahapan penyelidikan, yang belum lama ini dilakukan Kepala Seksi Pidana Khusus bersama Ahli, dengan turun langsung ke Desa Moko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (Buteng).

“Yang diperiksa masih sebatas itu. Jadi kami menunggu keterangan Ahli. Kami terus meminta dari Ahli, kami koordinasi ke Ahli, untuk secepat mungkin diserahkan ke kami. Kami sudah lakukan pemeriksaan, sudah turun ke lapangan,” demikian penegasan Kasi Intel Kejari Buton, La Ode Firman, dikonfirmasi, Rabu (4/3/20) di kantor Kejari Buton, Pasarwajo.

Firman menerangkan, pihaknya belum menghitung dugaan kerugian negara, melainkan baru melakukan opname, pengecekan fisik. Namun begitu, Firman memastikan, Kejari Buton telah melakukan penyelidikan atas dugaan Tipikor dimaksud.

“Yang jelas sudah dilakukan penyelidikan resmi, tidak ada yang abal abal. Pidsus langsung yang tangani,” tegasnya.

Ketua LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barakati), La Ode Syarifudin, mengungkapkan, Pengaduan dugaan Tipikor di Desa Moko, diajukan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) pada tanggal 28 Oktober 2019. Kemudian, oleh Kejati Sultra, Pengaduan didisposisi kepada Kejari Buton, sekitar akhir November 2019, untuk dilakukan upaya pengembangan terkait Pengaduan dugaan Tipikor tersebut. Kata Syarifudin, tanggal 6 Februari 2020, Tim Kejari Buton dan Ahli melakukan pemeriksaan lapangan di Desa Moko.

Pengaduan tersebut, lanjut Syarifudin, terkait dugaan Tipikor (Mark Up) Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) Desa Moko Tahun 2017, pada pekerjaan penimbunan dan penataan kawasan wisata Desa Moko, dengan ukuran 100 m x 32 m dengan Pagu anggaran Rp 675.112.500, dengan dugaan Mark up kurang lebih Rp 100.583.000. Serta, pada pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan Desa Moko Tahun Anggaran 2018, dengan Pagu anggaran Rp 732.380.000, dengan dugaan indikasi Mark Up Rp. 27.980.800.

Pengaduan turut melampirkan salinan dokumen APBDes Desa Moko Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. “Kami menduga masih ada lagi indikasi mark up lainnya,” sebutnya.

Syarifudin menambahkan, temuan dugaan Mark Up Tahun 2017 itu berdasarkan hasil perhitungan pengganggaran biaya timbunan seluas 100 m × 32 m × 1 m, dengan harga satuan lapangan, dengan menambahkan biaya overhead sebesar 15% dan PPn 10%, masih terdapat selisih.

“Sehingga kami menjadikan itu sebagai dugaan awal, bahwa diduga telah terjadi indikasi Mark Up, atau penggelembungan anggaran dalam pekerjaan tersebut, yang mengakibatkan dugaan terjadinya indikasi kerugian negara,” sebutnya.

Kata Syarifudin, LSM Barakati menilai, pihak Kejari Buton terkesan lamban dalam penanganan pemeriksaan perkara ini. Namun begitu, LSM Barakati tetap berharap, Kejari Buton dapat segera menuntaskan perkara ini, bekerja secara profesional dan transparan dalam menuntaskan Perkara dugaan Tipikor di wilayah hukumnya tersebut.

[RED]

Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed