oleh

Gaduh Dugaan Pungli Sumbangan Warga untuk MTQ, Ini Penjelasan Inspektorat Bau-Bau

BAU-BAU

“Orang yang kontra ada alasannya, orang yang pro menyatakan saya mau menyumbang, tidak ada masalah. Untuk benar dan tidaknya, silahkan mengadukan ke penegak hukum, kalau ada yang keberatan,” tegas Kepala Inspektorat Kota Bau-Bau, La Ode Abdul Hambali.

Inspektorat Kota Bau-Bau telah memeriksa Camat Bungi dan seorang Lurah di Kecamatan Bungi, terkait dugaan pemotongan atau penggunaan dana operasional Kelurahan, dan telah menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut (termuat dalam berita Kasamea.com berjudul “Dugaan Pungli untuk MTQ, Begini Hasil Pemeriksaan Inspektorat Bau-Bau”). Dalam hal ini, Inspektorat tidak melakukan pemeriksaan terhadap Camat atau Lurah lainnya, karena tidak mendapat informasi tentang adanya dugaan pemotongan atau penggunaan dana operasional Kelurahan yang sama dengan yang terjadi di Kecamatan Bungi.

Disisi lain, sebelumnya, Kasamea.com menerima informasi, adanya dugaan permintaan sumbangan dari warga, yang dilakukan Ketua-Ketua RT. Permintaan sumbangan dari warga ini disebut-sebut sebagai perbuatan pungutan liar (pungli), sebab dilakukan tanpa permintaan persetujuan warga itu sendiri, dan tanpa melalui rapat kepanitiaan, atau rapat bersama warga.

Kasamea.com mengkonfirmasi kepada Kepala Inspektorat Kota Bau-Bau La Ode Abdul Hambali. Ia menyatakan, pihaknya tidak mendapatkan informasi tentang adanya dugaan terjadinya pemotongan atau penggunaan dana operasional Kelurahan yang sama dengan yang terjadi di Kecamatan Bungi. Dan tentang permintaan sumbangan dari warga, yang diduga dilakukan Ketua RT, Hambali menyebut hal tersebut tanpa sepengetahuan, dan bukan atas instruksi Pimpinan Daerah, baik Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota Bau-Bau, maupun Sekretaris Daerah.

Berita terkait

Hambali menerangkan, bila ada undangan kegiatan MTQ, dan undangan tersebut dijadikan oleh Camat sebagai dasar untuk melakukan rapat, dan meminta sumbangan, itu Camat yang melakukan. Ia kembali memastikan, bahwa tak ada instruksi Pimpinan Daerah.

Lanjut, Hambali mencontohkan, semisal ada undangan yang diterima Pemerintah Daerah untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan organisasi eksternal Pemerintah, diluar daerah, dan anggaran atau biaya untuk menghadiri undangan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD, maka anggaran atau biaya untuk menghadiri kegiatan tersebut diambil dari partisipasi bersama secara sukarela diinternal Pemerintah Daerah. Ia lantas menjelaskan, adanya undangan dari organisasi eksternal tersebut, bukan berarti untuk meminta sumbangan. Undangan dari organisasi tersebut, yang dijadikan dasar untuk menutupi anggaran atau biaya, guna dapat menghadiri kegiatan tersebut.

“Kalau kegiatan sosial keagamaan, kalau masyarakat mau berpartisipasi tidak ada salahnya, syiar agama misalnya. Kita persempit saja seperti yang terjadi di Kota Bau-Bau saat ini, memang tidak ada anggaran di Kelurahan, tidak ada anggaran di Kecamatan, tidak ada anggaran di Kesra, sementara ada kegiatan yang harus kita sukseskan, bagaimana caranya?. Kemudian Camat juga karena barangkali ada lomba penilaian Kafilah, masing mencari juga, bagaimana caranya harus juga kita tampil bagus. Sepanjang tidak memberatkan masyarakat, tidak memberatkan orang,” jelasnya.

Hambali menuturkan, bukan pungli bila sumbangan tersebut telah disepakati sebelumnya.

“Apa bedanya dengan memperingati hari ulang tahun proklamasi, ketika karang taruna meminta sumbangan kepada kita (warga, red) untuk mengikuti baris berbaris,” katanya.

Hambali meneruskan, saat melakukan pemeriksaan terhadap Camat Bungi, pihaknya telah menyampaikan, sumbangan tidak haram apabila melalui proses yang wajar. Ketika menghadapi MTQ tingkat Kota Bau-Bau seperti saat ini, kata Hambali, bila tidak ada anggaran di kantor Kecamatan, maka dibentuk Panitia MTQ tingkat Kecamatan. Panitia ini didalamnya terdiri atas beberapa unsur, diantaranya, Muspika, Kantor Urusan Agama Kecamatan, pemerintah Kelurahan, dan organisasi masyarakat.

Selanjutnya kata Hambali, digelar rapat, yang diantaranya membahas bagaimana mengantisipasi pendanaan, dalam partisipasi menyemarakkan MTQ.

“Pengalaman kami selalu rapat, membahas bagaimana untuk mengantisipasi, karena kita mau semarakkan juga kegiatan MTQ, kita berpartisipasi juga secara aktif, dan kita butuh dana. Harus ada rapat, harus ada berita acara yang dihadiri tokoh tokoh masyarakat, itulah yang menjadi dasar untuk meminta sumbangan dari masyarakat,” tuturnya.

Hambali menegaskan, mekanisme yang disebutkannya tersebut, seharusnya dilalui, dilakukan oleh Camat. Sebab menurutnya, ketika mekanisme tidak dilakukan, maka akan muncul pro kontra, seperti yang terjadi saat ini.

Ia juga menyebutkan, kepada pihak yang kontra bisa menempuh jalur hukum, melaporkan kepada penegak hukum.

“Orang yang kontra ada alasannya, orang yang pro menyatakan saya mau menyumbang, tidak ada masalah. Untuk benar dan tidaknya, silahkan mengadukan ke penegak hukum, kalau ada yang keberatan,” tegas Hambali.

Hambali menambahkan, saat melakukan pemeriksaan terhadap Camat Bungi, pihaknya mengingatkan, belum terlambat untuk membentuk Panitia, dan menggelar rapat tingkat Kecamatan, bersama perwakilan masyarakat, untuk menyampaikan keikutsertaan dalam menyemarakkan MTQ, yang tidak ada anggarannya.

“Sampaikan niatannya dalam rapat, bahwa kita butuh dana untuk ikut semarakkan MTQ, supaya ini sukses. Tidak ada masalah, tapi lewati prosedur itu,” ucapnya.

Surat permohonan bantuan dana MTQ tingkat Kota Bau-Bau Tahun 2020, yang diterbitkan Lurah Kalia-lia Kecamatan Lea-Lea

Saat Kasamea.com mempertanyakan kedudukan hukum warga atau organisasi kemasyarakatan / organisasi kepemudaan, yang membuat proposal atau permohonan bantuan dana atau meminta sumbangan dari warga, dengan kedudukan hukum Lurah melalui Ketua RT yang meminta sumbangan dari warga. Hambali menanggapi, kedudukan hukumnya berbeda.

Namun untuk kasus pungli, menurut Hambali, sama kedudukan hukum organisasi Pemerintahan dengan organisasi masyarakat.

“Sebenarnya sama saja secara hukum, siapapun yang melakukan pungli, sama organisasi masyarakat atau organisasi resmi kenegaraan. Sama saja kalau dia melakukan pungli. Tetapi kalau sumbangan harus diperlakukan juga sama. Harus dibedakan antara pungutan dan sumbangan, kalau pungutan itu nilainya sudah tertera, misalnya 100.000 satu orang, itu pungutan. Tapi kalau sumbangan, mau 5 rupiah, mau 1000 rupiah terserah, semampumu berdasarkan kerelaan, tidak ada perbedaan. Orang yang tidak mau juga, biar juga banyak uangnya kalau dia tidak mau, tidak ada masalah,” urainya.

Kata dia, bahasa pungli oleh masyarakat awam terkadang disamakan. Padahal menurut Hambali, dari aspek hukum, berbeda, antara pungutan dengan sumbangan. Tetapi sama-sama meminta dana dari pihak tertentu.

“Terkait dengan pemberantasan korupsi, dimana pungli adalah merupakan bagian dari korupsi, kenapa gencar kita batasi itu kegiatan seperti itu, karena mencegah terjadinya penyalahgunaan, dengan dasar sumbangan, ternyata disalahgunakan.Ini yang perlu diawasi, walaupun sifatnya sumbangan, jangan sampai ada orang tertentu yang memanfaatkan momen untuk mengambil keuntungan. Itu yang ditakutkan, jangan sampai dana yang terkumpul 50juta, ternyata yang dipertanggungjawabkan hanya 20juta atau 30juta,” kata mantan Camat Batauga ini.

Permintaan sumbangan dari warga, yang dilakukan Lurah melalui Ketua-Ketua RT, kata Hambali, harus dipertanggungjawabkan kepada warga, oleh Panitia MTQ Kecamatan.

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bau-Bau, merekomendasikan, harus ada kehatihatian dalam melakukan permintaan sumbangan dari warga seperti ini. Untuk melakukan permintaan sumbangan dari warga harus melalui proses, sebagaimana seharusnya, yakni dengan membentuk panitia, menggelar rapat panitia, menyampaikan kepada masyarakat, stakeholder, kemudian apa yang telah disetujui dalam rapat, dibuatkan berita acara.

“Tetap secara obyektif ada kekeliruan dalam hal ini (permintaan sumbangan dari warga untuk keikutsertaan kontingen / kafilah Kecamatan, menyemarakkan MTQ, red). Memang ada kekeliruan, dan diakui oleh Camat. Dia terlambat melakukan rapat, alasannya karena menunggu proposal yang belum datang, kemudian ada kegiatan kegiatan lain, sementara waktu sudah mendesak. Sehingga penyampaian melalui apel pagi itu diharapkan para Lurah yang meneruskan kepada warga, menggelar rapat bersama warga,” kata Hambali.

Menjadi catatan Inspektorat Kota Bau-Bau kedepan,”kejadian ini menjadi pembelajaran, introspeksi bagi kami. Kemudian tim anggaran seharusnya sudah memikirkan hal seperti ini sebelumnya, tetapi namanya juga manusia kita ada kekhilafan dalam menyusun anggaran. Kepada teman-teman di lapangan, ditingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan, sebelum melakukan permintaan sumbangan harus melalui proses yang sebenarnya, supaya tidak menimbulkan kegaduhan seperti ini. Karena terus terang saja, masyarakat kita sekarang semakin kritis, jadi apalah salahnya kalau kita meluangkan waktu membentuk panitia,menggelar rapat, membuat berita acara kesepakatan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Supaya apa yang dilaksanakan tidak menimbulkan kegaduhan seperti saat ini,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun Kasamea.com, terjadi dibeberapa Kelurahan di Kota Bau-Bau, permintaan sumbangan langsung dilakukan Ketua-Ketua RT, tanpa adanya rapat bersama warga, atau tanpa melakukan sosialisasi sebelumnya kepada warga. Dan hingga saat ini, belum ada pertanggungjawaban atas permintaan sumbangan tersebut, terkait, berapa jumlah total sumbangan yang terkumpul, baik ditingkat RT, di masing-masing Kelurahan, maupun tingkat Kecamatan. Dan untuk apa saja keseluruhan uang sumbangan warga itu digunakan. Di Kelurahan Kalia-lia Kecamatan Lea-Lea diduga permintaan sumbangan dari warga didasarkan pada surat permohonan yang diterbitkan Pemerintah Kelurahan, dan ditandatangani oleh Lurah Kalia-lia.

Di Kelurahan Waruruma, Kelurahan Wangkanapi, Kelurahan Tomba, beberapa warga mempertanyakan permintaan sumbangan tersebut. Bahwa Ketua RT langsung ke rumah-rumah warga meminta sumbangan untuk menyukseskan MTQ.

Kasamea.com hendak mengkonfirmasi kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bau-Bau terkait penganggaran MTQ, termasuk anggaran keikutsertaan Kafilah / Kontingen 7 Kecamatan di Kota Bau-Bau, namun, kedua pejabat daerah tersebut sedang berada diluar daerah.

[RED]

Komentar

News Feed