Baubau
Sebanyak 11 perempuan resmi dilantik sebagai lurah di Kota Baubau dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat dan sarat makna. Pelantikan ini menjadi mengesankan karena mencerminkan langkah progresif pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender, sekaligus mempercayakan posisi strategis kepada perempuan dalam struktur pemerintahan.
Penunjukan 11 lurah perempuan tersebut bukan sekadar simbol representasi, melainkan bentuk kepercayaan atas kapasitas, integritas, dan profesionalitas yang telah mereka tunjukkan selama ini di lingkungan birokrasi.
Jabatan lurah merupakan posisi penting sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, figur yang dipilih harus memiliki kemampuan manajerial, kepekaan sosial, serta komitmen kuat terhadap pelayanan.
Pelantikan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kita percaya para lurah perempuan ini mampu menunjukkan kinerja terbaik, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Tidak seperti yang sudah sudah, yang menyisakan isu ditengah masyarakat tentang adanya dugaan oknum Lurah “Pemain dalam soal tanah, bantuan sosial, juga isu tak sedap lainnya”.
Bahwa perempuan memiliki keunggulan tersendiri dalam pendekatan sosial dan komunikasi, yang dinilai menjadi nilai tambah dalam mengelola wilayah kelurahan yang dinamis dengan beragam persoalan.
Kesebelas lurah perempuan yang dilantik tersebut masing-masing adalah Zamriah, S.IP sebagai Lurah Wameo, Harsa, S.Sos sebagai Lurah Katobengke, Dinarti, A.MK sebagai Lurah Sulaa, serta Waode Sitti Hadija, S.IP yang dipercaya memimpin Kelurahan Melai.
Selanjutnya, Faidah, S.IP dilantik sebagai Lurah Liwuto, Minarni, S.Sos sebagai Lurah Sukanayo, dan Nursanti, S.Sos sebagai Lurah Palabusa.
Sementara Rusmina Antji, S.Sos dipercaya sebagai Lurah Kolese, Muslimat, S.IP sebagai Lurah Liabuku, serta Ni Luh Dewinasih, SE sebagai Lurah Ngkari-ngkari, dan Jenny, S.IP sebagai Lurah Bataraguru.
Walikota Baubau Yusran Fahim menegaskan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan aparatur sipil negara. Tersirat khusus, bagi para lurah yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap masyarakat. Bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Jangan pernah menyalahgunakan kewenangan. Jadilah pemimpin yang hadir di tengah masyarakat, mampu mendengar, dan cepat merespons setiap persoalan yang muncul,” tegasnya.
Pelantikan 11 lurah perempuan bersamaan dengan pelantikan puluhan pejabat administrator dan pengawas lainnya, Sabtu 2 Mei 2026.
Walikota menjelaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari promosi dan rotasi jabatan sebagai strategi penyegaran organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah, mulai dari dinas hingga kelurahan, dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.
“Pelantikan ini adalah langkah penguatan agar setiap lini pemerintahan siap mencapai target kinerja,” jelasnya.
Yusran Fahim menekankan, memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dan mempercepat kinerja. Akselerasi program, penyerapan anggaran sesuai jadwal, serta penguatan konsolidasi internal menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan daerah.
Walikota juga mengingatkan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) tidak boleh menurunkan produktivitas. “WFH bukan penghalang. Dengan adaptasi dan inovasi, pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal,” pesannya.
Walikota berpesan agar seluruh pejabat menjaga etos kerja, disiplin, dan integritas dalam menjalankan amanah. Mengajak untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Baubau.
Pelantikan ini juga dinilai sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di Kota Baubau, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan peran aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan.
Sejumlah pihak menyambut positif langkah tersebut, dengan harapan kehadiran 11 lurah perempuan dapat membawa perspektif baru dalam penyelesaian masalah sosial, serta memperkuat pendekatan humanis dalam pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi para lurah perempuan ini tidak ringan. Mereka dituntut mampu beradaptasi cepat, memahami karakter wilayah, serta menjalin koordinasi lintas sektor guna memastikan program pemerintah berjalan efektif.
Meski demikian, optimisme tetap mengemuka bahwa dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, para lurah perempuan ini dapat menjawab ekspektasi publik, serta menjadi teladan dalam kepemimpinan yang inklusif dan berintegritas.
Pelantikan 11 lurah perempuan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa ruang kepemimpinan di sektor publik semakin terbuka bagi perempuan, selama didukung oleh kemampuan dan dedikasi yang teruji. Pemerintah Kota Baubau pun berharap momentum ini menjadi awal dari peningkatan kinerja pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penunjukan 11 perempuan sebagai lurah tidak hanya dimaknai sebagai representasi gender, melainkan juga sebagai ruang uji kepemimpinan yang sesungguhnya. Mereka kini berada pada titik pembuktian, bahwa kapasitas, ketegasan, dan kemampuan manajerial yang dimiliki, tidak hanya setara, tetapi berpotensi melahirkan legasi kepemimpinan yang kuat dan berdampak luas bagi masyarakat.
Di tengah ekspektasi publik, kepemimpinan mereka akan diukur dari kinerja nyata, bagaimana menghadirkan solusi, menjaga integritas, serta membangun kepercayaan warga, yang pada akhirnya menjadi tolok ukur bahwa kepemimpinan tidak ditentukan dia laki-laki atau dia perempuan, melainkan oleh kualitas dan hasil kerja yang ditinggalkan.
(Redaksi)
Komentar