Pemkot Baubau Temui Petani, Mitigasi El Nino Dipercepat
Baubau
Pemerintah Kota Baubau bergerak cepat mengantisipasi dampak fenomena El Nino dengan turun langsung menemui puluhan petani di Kecamatan Bungi dan Lealea, yang areal persawahannya mulai terdampak kekeringan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi mitigasi El Nino, yang sebelumnya dipimpin langsung Wali Kota Baubau Yusran Fahim, sebagai upaya mempercepat penanganan, sebelum puncak musim kering diperkirakan terjadi pada September mendatang.
Pertemuan lapangan itu dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Dahrul Dahlan bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ibnu Wahid, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Yudi Masril, unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta melibatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL), kelompok tani, unsur teknis pemerintah daerah, dan perangkat kecamatan juga Lurah wilayah terdampak.
Agenda utama difokuskan pada identifikasi kondisi riil lahan, pemetaan wilayah terdampak, serta penyusunan langkah mitigasi yang dapat segera dilaksanakan.
Tindak Lanjut Arahan Wali Kota
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Baubau, Dahrul Dahlan, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar peninjauan, melainkan bagian dari implementasi keputusan rapat koordinasi mitigasi El Nino yang telah digelar pemerintah kota.
“Hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Bapak Wali Kota. Kami turun langsung secara teknis ke lapangan, untuk mendengar kondisi yang dihadapi petani, sekaligus mengidentifikasi persoalan, yang berpotensi, maupun yang sudah mengalami kekeringan,” kata Dahrul.
Menurutnya, identifikasi lapangan menjadi tahap yang sangat penting, karena menjadi dasar pemerintah menentukan bentuk intervensi yang paling efektif sebelum dampak El Nino semakin meluas.
“BMKG memprakirakan puncak El Nino terjadi pada September. Karena itu kami berharap belum terlambat melakukan percepatan penanganan, agar risiko kekeringan terhadap masyarakat bisa ditekan sedini mungkin,” ujarnya.
Data Lapangan Menjadi Dasar Penanganan
Dahrul menegaskan, pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, yang telah diverifikasi bersama kelompok tani.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan bentuk bantuan secara lebih presisi, termasuk apabila diperlukan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan kawasan yang berpotensi mengalami kekeringan.
“Kalau persoalannya sudah teridentifikasi secara presisi, maka langkah mitigasi juga bisa dilakukan lebih cepat. BTT dapat dimanfaatkan apabila memang kondisi di lapangan memenuhi kriteria penanganan darurat,” jelasnya, Kamis (27/8/26).
Empat Kelompok Tani Jadi Prioritas
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Ibnu Wahid, mengungkapkan hasil identifikasi awal menunjukkan terdapat sekitar 15 kelompok tani yang tersebar di Kelurahan Waliabuku, Liabuku dan Ngkaring-Karing, yang dipantau karena berpotensi terdampak kekeringan.
Namun setelah dilakukan survei bersama penyuluh pertanian dan kelompok tani, pemerintah menetapkan empat kelompok tani sebagai prioritas penanganan, karena kondisinya paling membutuhkan intervensi cepat.
“Dari hasil identifikasi bersama PPL dan kelompok tani, ada sekitar 15 kelompok tani yang kami pantau. Tetapi setelah diverifikasi, yang paling membutuhkan penanganan segera ada empat kelompok tani dengan sekitar 20 petani,” ujar Ibnu.
Ia menjelaskan, tingkat kekeringan tidak terjadi merata pada seluruh lahan. Dalam satu hamparan sawah, hanya sebagian petak yang mengalami penurunan ketersediaan air, namun pemerintah tetap menyiapkan bantuan secara terintegrasi mengingat musim kemarau masih berpotensi berlangsung lebih panjang.
Bantuan Difokuskan pada Solusi Cepat
Menurut Ibnu, bentuk bantuan yang disiapkan pemerintah bukan pembangunan sumur bor, karena prosesnya membutuhkan waktu cukup lama, melainkan penyediaan pompa air (alkon) yang dapat segera dimanfaatkan, untuk mengalirkan air dari sungai menuju lahan pertanian.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah solusi yang cepat. Selama sumber air tersedia, pompa air bisa langsung dimanfaatkan untuk mengairi sawah, sehingga tanaman dapat diselamatkan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga memastikan setiap bantuan pompa air akan disesuaikan dengan ketersediaan sumber air di lokasi, agar penggunaannya benar-benar efektif.
Perkuat Infrastruktur Irigasi
Selain bantuan darurat, Pemerintah Kota Baubau juga terus memperkuat infrastruktur pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi air tanah.
Ibnu menyebutkan, pada tahun ini telah tersedia tujuh titik jaringan irigasi air tanah tahap pertama, sementara usulan tahap kedua sebanyak 13 titik telah diajukan sehingga total mencapai 20 titik.
Menurutnya, terdapat kelompok tani yang belum dapat ditangani melalui pompa air, karena tidak memiliki sumber air permukaan. Kelompok tersebut diprioritaskan memperoleh jaringan irigasi air tanah pada tahun anggaran berikutnya.
Koordinasi Lintas Sektor
Pemkot Baubau juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan penanganan dampak El Nino. Selain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, upaya mitigasi melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, aparat TNI, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya.
Koordinasi tersebut juga mencakup pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional pompa air, agar distribusi bantuan dapat berjalan tanpa hambatan.
Mitigasi Dilakukan Sebelum Dampak Meluas
Melalui identifikasi lapangan, dialog langsung bersama petani, serta penyusunan langkah penanganan berbasis data, Pemerintah Kota Baubau berharap dampak El Nino terhadap sektor pertanian dapat ditekan sedini mungkin.
Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari strategi mitigasi pemerintah daerah, untuk menjaga produktivitas pertanian, melindungi mata pencaharian petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah ancaman musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.
Komentar