PMII Sultra Dorong Dana Transfer ke Daerah Dikembalikan
Bandung
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Tenggara mendorong Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) PB PMII menghasilkan rekomendasi strategis terkait kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Sekretaris PKC PMII Sulawesi Tenggara, Masfandi, meminta pemerintah pusat mengembalikan alokasi Dana Transfer ke Daerah seperti sebelumnya tanpa pemotongan. Menurut dia, kebijakan terkait TKD tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan angka dalam APBN, karena berdampak langsung terhadap kemampuan daerah menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
Dorongan tersebut disampaikan Masfandi dalam momentum MUSPIMNAS PB PMII di Jawa Barat. Ia menilai forum nasional PMII harus mampu membaca persoalan daerah, dan menyampaikannya sebagai bagian dari rekomendasi organisasi
TKD Berkaitan dengan Pembangunan Daerah
Masfandi mengatakan, daerah dengan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas, membutuhkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat, agar program pembangunan tetap berjalan.
Kondisi tersebut, kata dia, semakin penting bagi daerah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara, yang memiliki karakter geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda dengan wilayah lain.
“Persoalan Dana Transfer ke Daerah bukan sekadar persoalan angka dalam APBN, tetapi menyangkut kemampuan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Masfandi.
Ia berharap MUSPIMNAS PB PMII mengambil sikap melalui rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat, agar kebijakan TKD kembali mempertimbangkan kebutuhan riil dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
PMII Diminta Kawal Kebijakan Fiskal
Menurut Masfandi, organisasi kemahasiswaan tidak cukup hanya membahas persoalan internal organisasi. PMII, kata dia, perlu ikut mengawal kebijakan negara yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“PMII harus hadir sebagai organisasi yang tidak hanya berbicara tentang persoalan internal, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam mengawal kebijakan negara,” ujarnya.
Ia mengingatkan, ruang fiskal daerah yang semakin terbatas dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan, apabila tidak diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai.
“Jangan sampai daerah terus dituntut meningkatkan pembangunan, sementara ruang fiskalnya justru semakin terbatas,” lanjutnya.
Lima Rekomendasi Didorong ke MUSPIMNAS
Masfandi menyebut terdapat sejumlah poin yang didorong untuk masuk dalam rekomendasi MUSPIMNAS PB PMII.
Pertama, mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah.
Kedua, mendorong pengembalian alokasi TKD seperti sebelumnya, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Ketiga, meminta pemerintah pusat menjamin keberlanjutan anggaran pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Keempat, mendorong PB PMII menyampaikan rekomendasi resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
Kelima, meminta kebijakan fiskal nasional memperhatikan kondisi geografis, kebutuhan pembangunan, serta ketimpangan kapasitas fiskal daerah, terutama wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
Kepentingan Daerah Harus Masuk Agenda Nasional
Masfandi menegaskan, MUSPIMNAS PB PMII seharusnya tidak berhenti sebagai forum pengambilan keputusan internal organisasi.
Menurutnya, forum tersebut juga dapat menjadi ruang konsolidasi gagasan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di berbagai daerah.
Ia berharap, rekomendasi terkait TKD dapat menjadi bagian dari sikap resmi organisasi, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat dan lembaga negara terkait.
“Kembalikan Dana Transfer ke Daerah seperti semula. Pembangunan daerah membutuhkan dukungan fiskal yang adil, proporsional, dan berkelanjutan,” tegas Masfandi.
“Daerah tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari kebijakan fiskal, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya,” pungkasnya.













Komentar