oleh

Tiga Kesimpulan Raker DPR Bersama Pemerintah Soal Perjanjian Perdagangan

Jakarta

Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM membahas tentang perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Raker yang digelar di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin 11-02-2019 ini menghasilkan tiga kesimpulan:

Pertama, sesuai dengan penugasan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI melalui surat pimpinan DPR nomor: PW/00989/DPR RI/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, untuk melakukan pembahasan surat Presiden Nomor:  R-21/Pres/04/2018 tanggal 27 April 2018 mengenai pengesahan protokol perubahan perjanjian perdagangan preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, maka Komisi VI DPR RI akan mengundang pihak terkait, seperti kementerian teknis, Majelis Ulama Indonesia dan asosiasi.

Kedua, Komisi VI DPR RI menyetujui rencana pengesahan persetujuan perdagangan bebas antara ASEAN dan Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dilakukan dengan Peraturan Presiden, karena perjanjian perdagangan tersebut tidak menimbukan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, sesuai dengan penjelasan Menteri Perdagangan.

Ketiga, Komisi VI DPR RI meminta Menteri Perdagangan menyampaikan Peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan perdagangan bebas antara ASEAN dan Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, setelah diterbitkan kepada Komisi VI DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.(sumber: dpr.go.id)

~ Vonizz report ~

Komentar

News Feed