Jakarta
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi, agar melakukan terobosan kreatif. Sejumlah terobosan bisa dilakukan, misalnya melakukan gerakan urban farming, disamping tetap melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi.
Adapun sembilan langkah tersebut diantaranya, rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), operasi pasar murah, pemberian bantuan sosial (bansos), subsidi transportasi, hingga menjalin kerja sama antar daerah.
“Banyak terobosan kreatif, cuma mau bekerja atau tidak. Di daerah yang inflasinya tinggi saya sudah turun hampir mungkin 8 provinsi kumpul dengan seluruh kepala daerahnya, gubernur, bupati. Dan bisik-bisik bupati/ wali kota ‘terima kasih, Pak baru kali ini kami rapat inflasi daerah ini’. Artinya tidak pernah ada rapat inflasi tingkat provinsi di daerah itu. Saya tidak mau sebutkan saja,” kata Mendagri dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah.
Digelar secara hyrbid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Senin (27/3/2023), Mendagri menegaskan, berbagai terobosan tersebut sangat diperlukan. Apalagi saat ini terjadi kenaikan harga musiman, karena tingginya permintaan barang/jasa, pada bulan Ramadan dan menjelang Idul fitri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komoditas yang perlu diwaspadai diantaranya beras, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih.
Untuk mengatasi hal tersebut, Mendagri terus mendorong Pemda bersama masyarakat untuk melakukan gerakan menanam.
“Di kota pun bisa dibuat gerakan menanam cabai. Saya paham beberapa kota melaksanakan urban farming, perkebunan di perkotaan, memanfaatkan lahan-lahan yang ada, gang-gang, dibuat polibag-polibag untuk produksi menanam cabai. Sebetulnya kalau gerakan menanam cabai ini dilakukan secara masif dan sistematis cukup sebetulnya. Kita memiliki alam yang luar biasa,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah untuk rajin mengecek ketersediaan komoditas di wilayah masing-masing, sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan.
Kemudian data hasil pengawasan tersebut diminta agar disampaikan kepada pemerintah pusat. Harapannya, data dan angka yang dilaporkan benar-benar akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga pemerintah dapat menyiapkan intervensi kebijakan yang lebih tepat.
“Kepala daerahnya tolong cek, bupati tolong cek, betul tidak angka itu, jangan sampai nanti angka itu ada di pusatnya sudah begitu. Padahal disana terjadi hujan dan lain-lain, panennya gagal, berkurang. Sehingga akhirnya asumsi pemerintah pusat menjadi tidak akurat. Jangan sampai nanti angkanya meleset, kita anggap surplus ternyata minus,” tuturnya.
(Puspen Kemendagri – Redaksi)
Komentar