oleh

Begini Respon La Ode Arusani Soal Pansus DPRD Busel

kasamea.com BUTON SELATAN

Bupati Buton Selatan (Busel), H La Ode Arusani mulai merespon Panitia Khusus (Pansus) dugaan ijazah palsu, yang dibentuk sejumlah anggota DPRD Busel melalui hak angket. Melalui kuasa hukumnya, Imam Ridho Angga Yuwono SH, La Ode Arusani nampaknya bakal menempuh upaya-upaya hukum, langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hak sebagai warga negara Republik Indonesia.

Angga, sapaan akrab Imam Ridho Angga Yuwono, mengatakan, menyoal pembentukan Pansus bentukan DPRD Busel, tak menutup kemungkinan pihaknya akan menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab menurutnya, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara, obyek sengketa, Keputusan DPRD.

Angga menjelaskan, PTUN dalam memeriksa perkara dengan objek sengketa Keputusan DPRD, beberapa diantaranya memang tidak lolos dismissal proses atau pemeriksaan pendahuluan. Namun kata dia, saat ini dalam perkembangannya, ada perkara dengan obyek sengketa Keputusan DPRD, lolos dismissal proses. Seperti perkara yang tengah berproses di PTUN Bandung, yakni perkara nomor 22/G/2020/PTUN.BDG, tentang Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi.

Lebih lanjut Angga menegaskan, PTUN memiliki kewenangan memeriksa perkara dengan obyek perkara keputusan DPRD.

“Bila tidak lolos dismissal proses, perkara dihentikan. Tetapi, bila lolos dismissal proses, ya perkara dilanjutkan,” tegasnya.

Angga menyebutkan, dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 148 undang-undang pemerintah daerah, dan Pasal 364 undang-undang MD3, bahwa DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 4 ayat (1), Pasal 87 huruf b undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dinyatakan bahwa, ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan itu, termasuk pejabat pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif.

Hal Ini kata Angga, pihaknya telah menguraikannya dalam permohonan keberatan kliennya, H La Ode Arusani dan Dodi Hasri, atas Keputusan DPRD Busel nomor 03/DPRD/2020.

Dalam permohonan keberatan tersebut, lanjut Angga, pihaknya mempermasalahkan urgensi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh sejumlah angggota DPRD Busel, yang tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Juga mempermasalahkan prosedur paripurna yang tidak sesuai tata tertib (tatib), dan komposisi anggota Pansus yang harus diisi oleh anggota komisi terkait.

“”Kami sudah menjelaskan secara terperinci dalam nota keberatan yang kemarin kami ajukan kepada Sekretariat DPRD Busel,” tuturnya.

Seperti diketahui, La Ode Arusani dan salah seorang anggota DPRD Busel usungan PDIP, Dodi Hasri, telah mengajukan permohonan keberatan kepada Sekretariat DPRD Busel, Jumat 3 Juli 2020, melalui Kuasa Hukum keduanya, Imam Ridho Angga Yuwono SH. Permohonan keberatan atas Keputusan DPRD Busel nomor 03/DPRD/2020, tentang hak angket pembentukan Pansus dugaan ijazah palsu Bupati Busel.

Angga menjelaskan, permohonan keberatan tersebut, sebagaimana amanah pasal 75 ayat (1) undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Kata Angga, selain mempermasalahkan persoalan urgensi pembentukan Pansus, pihaknya juga mempermasalahkan persoalan prosedur penerbitan keputusan, dan komposisi Pansus.

Menurut Angga, permohonan keberatan sudah diterima pihak Sekretariat DPRD Busel.

Selanjutnya, pihaknya menunggu penyelesaian upaya keberatan tersebut, selama 10 hari kerja.

“Bila selama 10 hari kerja tidak diselesaikan berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014, permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan,” demikian ditegaskan Angga.

[RED]

Komentar

News Feed