oleh

Bela Wartawan Sadli, HIPPMIB-Jakarta Nyatakan Sikap

JAKARTA

Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Buton Bersatu-Jakarta (HIPPMIB-Jakarta) menyayangkan perkara hukum yang menimpa Wartawan M Sadli Saleh (33), yang dilaporkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng). HIPPMIB-Jakarta menilai, semestinya Bupati Buteng, Samahudin SE, tidak perlu mengambil langkah emosi dan reaksioner, dengan melaporkan Sadli ke Kepolisian, dan karena itu dia dipenjara.

Menurut HIPPMIB-Jakarta, tulisan Sadli hanya mengkritisi kebijakan Pemerintah Buteng, yang diduga telah menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan. Tidak sama sekali mencemarkan nama baik instansi Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah. Yang dilakukan Sadli merupakan bagian dari fungsi Wartawan, yang mestinya dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Buteng. Adalah tugas Wartawan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan Lembaga Pemerintahan melalui berita-berita yang ditulisnya.

Atas dasar tersebut, seharusnya Pemerintah tidak menjadi anti kritik. Feodalisme penguasa memperlihatkan kekejamannya, penguasa menjadi tendensius terhadap bentuk kritik. Seolah kritik itu menjadi bagian dari kebencian pada Pemerintah.

Dalam pernyataan sikap yang dikirim Ketua HIPPMIB-Jakarta, Sumardin, juga menegaskan, sebagai negara penganut paham demokrasi, kritik dan saran menjadi alarm pengingat bagi pemerintah agar berjalan lebih baik.

“Bukan untuk dibungkam dengan dugaan kriminalisasi. Dalam sistem negara demokrasi, adanya kritik menandakan proses demokrasi berjalan dengan lancar. Ada check and balance,” terang Sumardin, Senin (17/2/20).

Terlebih UUD 1945 Pasal 28E menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap rakyatnya.

Untuk itu, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Buton Bersatu-Jakarta (HIPPMIB-Jakarta) menyatakan sikap:

1.Mengutuk keras Bupati Buton Tengah sebagai pejabat yang anti kritik.

2.Bupati Buton Tengah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya yang diduga mengkiriminalisasi Sadli.

3.Kepada pembuat Undang-Undang agar menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE.

4.Dewan Pers selaku lembaga resmi melakukan telaah kembali atas pelaksanaan UU Pers sebagai rujukan hukum media massa dan jurnalis.

5.Jika yang disangkakan dinyatakan bersalah, maka hal ini sangat bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Sumber: Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Buton Bersatu-Jakarta / HIPPMIB-JAKARTA)

[RED]

Komentar

News Feed