oleh

Bela Wartawan Sadli, PWI Pusat Minta Pembebasan

Ocktap: M Sadli Saleh Wartawan Anggota PWI

JAKARTA

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo, Buton, membebaskan Wartawan M Sadli Saleh dari jerat hukum. Sikap PWI Pusat ini konkrit secara Kelembagaan. PWI Pusat kini turun tangan langsung mengadvokasi melakukan pembelaan.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Pusat, H Ocktap Riyadi SH.

“Bukan mencampuri kewenangan Hakim, tetapi memberi masukan, harus diselesaikan melalui UU Pers,” terang Ocktap. Menurutnya, advokasi dan pembelaan ini dilakukan setelah melakukan cek fakta dan data.

Kata Ocktap, Dewan Pers menyatakan, liputanpersada.com, saat ini tengah dalam pemenuhan verivikasi media (Pendataan Dewan Pers). Media ini sudah meng up load data media mencapai 90% persyaratan yang ditentukan. Ocktap pun mengakui Sadli sebagai seorang Wartawan, anggota PWI, ditandai dengan Sertifikat, keikutsertaan Sadli dalam orientasi anggota PWI Baubau.

“Memang belum sepenuhnya
verified (up load administrasi pendataan Dewan Pers, red). Tapi, seperti Moh Sadli yang mau menjadi anggota PWI, dia sudah ikut orientasi dan dapat sertifikat. Tapi, belum diangkat jadi anggota (de jure). Defakto sebenarnya, saya tafsirkan, dia sudah jadi anggota PWI. Jadi, seyogianya jangan ditafsirkan kaku dia belum anggota PWI,” kata Ocktap.

Ocktap lantas menjelaskan singkat mekanisme advokasi PWI Pusat, yang menurutnya dapat dilakukan sejak awal bergulirnya pengaduan Pers, karya Jurnalistik. PWI dapat mengirim Surat meminta pihak Kepolisian menggunakan Undang-Undang Pers. Namun terkait kasus Sadli, Ocktap mengaku baru mengetahuinya saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu.

“Saya baru tahu kasus ini saat HPN di Banjarmasin. Tidak ada koordinasi dengan saya. Ini seingat saya. Cuma beberapa hari lalu PWI Pusat meminta saya aktif membela kasus ini. Tapi sebelumnya saya sudah koordinasi dengan teman-teman AJI. Jabatan saya Wakil Ketua Bidang Pembelaan/Advokasi Wartawan, jadi kasus ini mereka koordinasi,” tuturnya kepada Kasamea.com, Minggu (16/2/20).

Ocktap menambahkan, arti Wartawan sesuai Undang-Undang Pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Tidak tercantum dalam Undang-Undang Pers, bahwa seorang Wartawan harus bekerja di Perusahaan Pers berbadan hukum.

“Tertulis seperti itu, tidak dicantumkan dia harus berkerja di perusahaan yang berbadan hukum. Kalau Perusahaan Pers, wajib berbadan hukum,” terang Ocktap.

Berita terkait

Ocktap berharap Sadli dapat dibebaskan.

“Mudah mudahan saya bisa membantu. Nanti kita kirim Surat ke Majelis Hakim, meminta Majelis Hakim dalam putusannya nanti membebaskan Sadli,” doanya.

[RED]

Komentar

News Feed