oleh

Buntut Putusan Pra Peradilan, Hakim PN Baubau Bakal Dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Dedi Ferianto SH CLMC

Kasamea.com BAUBAU

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Baubau Achmad Wahyu Utomo SH MH terancam dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Laporan ini buntut dari putusannya sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Pra Peradilan antara Risky Afif Ishak (Pemohon) melawan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Termohon), yang disidangkan di PN Baubau.

Hal ini diungkapkan Dedi Ferianto SH CMLC, Kuasa Hukum Wali Kota Baubau.

Diduga terjadi pelanggaran Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016. Putusan Pra Peradilan a quo Hakim Tunggal diduga tidak obyektif dan melampaui kewenangannya, karena kehilangan independensi dan imparsialitas akibat pengaruh dari tekanan massa didalam dan diluar pengadilan dari pihak Pemohon.

Olehnya itu, lanjut Dedi Ferianto, terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tunggal tersebut, pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum yang dianggap perlu, salah satunya akan melaporkan Hakim Tunggal Praperadilan yang mengadili perkara a quo di Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dedi Ferianto menguraikan bahwa pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Tunggal Pra Peradilan yang mengabulkan Permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan Polda Sultra selaku Termohon melampaui kewenangan/abuse of power.

Hal ini tercermin dalam putusannya, yakni sebagai berikut:

Dalam pertimbangannya Hakim Tunggal Pra Peradilan membatalkan Sprindik dan penetapan Tersangka Pemohon, karena didasarkan pada masa daluwarsa mengenai kapan terjadinya tindak pidana dan kapan dilakukan laporan oleh korban/pelapor di Polres Baubau, dan Polda Sulawesi Tenggara.

Sedangkan mengenai daluwarsa telah memasuki materi pokok perkara, dan bukan materi pemeriksaan dalam ruang lingkup Pra Peradilan.

Lebih lanjut Dedi Ferianto menegaskan, mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dalam pranata Pra Peradilan, telah ditegaskan dalam Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menyatakan:

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Putusan MK tersebut, telah ditegaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, yakni:

Pemeriksaan Pra Peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, dan tidak memasuki materi perkara.

“Berdasarkan kaidah tersebut sudah sangat jelas, dan tidak bisa ditafsirkan lagi bahwa pemeriksaan mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dalam pranata Praperadilan hanya terbatas menilai aspek formil, bukan memasuki materi perkara,” tegas Dedi Ferianto.

Apalagi kata Dedi Ferianto, berkas perkara Tersangka in casu Pemohon telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ini bermakna, penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dan telah melalui serangkaian penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga, secara formil tidak ada lagi keragu-raguan mengenai ada tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

“Namun faktanya, Hakim Tunggal Praperadilan a quo justru bukan memeriksa aspek formil ada tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah, tetapi telah memasuki materi perkara, dan mempertimbangkan dalil-dalil pemohon lainnya. Dimana secara yuridis bukanlah kewenangan Hakim Tunggal Praperadilan, atau bukan materi pemeriksaan dalam ruang lingkup Pra Peradilan,” jelas Dedi Ferianto.

Menurut Dedi Ferianto, jika Hakim Tunggal obyektif dan tegak lurus sebagaimana kaidah hukum tersebut diatas, semestinya permohonan Pemohon haruslah ditolak. Karena berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Polda Sultra selaku Termohon, telah dapat membuktikan secara detail, terperinci dan terang benderang mengenai alat-alat bukti yang sah dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Anehnya, kata Dedi Ferianto, Hakim Tunggal Pra Peradilan justru mengenyampingkan dan membatalkan Surat Kejaksaan Tinggi tentang (P-21), Alat Bukti yang sah tersebut, Sprindik, serta Surat Penetapan Tersangka Pemohon.

“Ini adalah terobosan hukum yang patut dipertanyakan dan merupakan preseden buruk dalam peradilan indonesia,” kata Dedi Ferianto.

Menyinggung adanya tekanan massa selama proses persidangan, Dedi Ferianto menilai,bahwa sejak awal persidangan hingga putusan Pra Peradilan, terdapat tekanan massa yang melakukan aksi pendudukan di depan kantor PN Baubau untuk mendukung Pemohon.

Pihaknya menduga, dalam mengadili perkara Pra Peradilan a quo Hakim Tunggal Praperadilan tidak obyektif, dan melampaui kewenangannya, karena kehilangan independensi dan imparsialitas akibat pengaruh dari tekanan massa didalam dan diluar pengadilan dari pihak Pemohon.

“Olehnya itu, terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tunggal tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum yang dianggap perlu, salah satunya akan melaporkan Hakim Tunggal Praperadilan yang mengadili perkara a quo di Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung,” tegas Dedi Ferianto, Selasa (29/12/20).

Terkait ini, dihari yang sama, Kasamea.com berupaya meminta tanggapan Humas PN Baubau, atau Hakim Achmad Wahyu Utomo, namun keduanya belum berhasil ditemui. Security PN Baubau mengatakan, Humas PN Baubau sedang cuti, sedangkan Achmad Wahyu Utomo sedang tidak berada di kantornya.

[RED]

Komentar

News Feed