Layanan BPJS Kesehatan Jangkau Penduduk Daerah 3T
Jakarta
Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS
Kesehatan berkomitmen menghadirkan akses layanan JKN yang mudah diakses oleh penduduk Indonesia di manapun berada. Demi mengatasi keterbatasan akses layanan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), BPJS Kesehatan pun telah menghadirkan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) dan layanan jemput bola BPJS Keliling.
VIOLA merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis video conference yang menghubungkan masyarakat dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time, untuk pengurusan administrasi kepesertaan JKN, informasi, dan penanganan pengaduan. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan stakeholders di daerah 3T, untuk memfasilitasi video conference di fasilitas kesehatan, kantor desa/kelurahan/kecamatan, sekolah, dan tempat lainnya.
Selama Januari-Mei 2026, terdapat 218.729 pemanfaatan VIOLA. Lokasi pelaksanaan VIOLA terbanyak dilakukan di Puskesmas, sementara jenis layanan yang paling banyak dimanfaatkan ialah
layanan informasi dan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Adapun segmen peserta JKN yang paling banyak memanfaatkan VIOLA ialah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa tidak semua wilayah di Indonesia mampu mengadopsi layanan digital karena berbagai alasan, seperti keterbatasan jarkomdat, kondisi geografis, dan belum semua lapisan masyarakat familier dengan teknologi digital. Karena itu, selain menggalakkan kanal digital, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput bola BPJS Keliling. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses informasi, mengurus administrasi, hingga menyampaikan aduan seputar JKN.
Layanan VIOLA dan BPJS Keliling juga berlangsung di Wilayah Kantor Cabang Baubau, dengan membuka 8 titik layanan, dimana 1 titik layanan BPJS Keliling berlokasi di Kota Baubau, tepatnya di Batalyon Infanteri TP 823/Raja Wakaaka dengan melayani sebanyak 48 Peserta.
Sementara 7 titik lainnya berlangsung layanan VIOLA di Kabupaten Wilayah Kantor Cabang Baubau yakni, Kabupaten Muna Barat yang berlokasi Puskesmas Tiworo Tengah sebanyak 20 Peserta, Kabupaten Buton yang berlokasi di Puskesmas Waoleona sebanyak 1 Peserta, Kabupaten Muna yang berlokasi di Puskesmas Labasa sebanyak 13 Peserta, Kabupaten Wakatobi yang berlokasi di Puskesmas Tampara sebanyak 18 Peserta, Kabupaten Buton Selatan yang berlokasi di Puskesmas Lapandewa sebanyak 11 Peserta, Kabupaten Buton Tengah yang berlokasi di Puskesmas Talaga sebanyak 24 Peserta, dan di Kabupaten Buton Utara yang berlokasi di Puskesmas Soloy Agung sebanyak 8 Peserta.
“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling tersebut merupakan wujud implementasi Layanan Ujung Negeri (LANURI), salah satu dari Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Hari ini kita laksanakan LANURI serentak di 558 titik kabupaten/kota se-Indonesia, dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Dari ke-558 titik tersebut, sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sementara di 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA. Harapan kami, LANURI dapat memudahkan akses layanan JKN bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau aksesnya terbatas karena kondisi geografis,” ujar Pujo, yang didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan,
Akmal Budi Yulianto dalam acara Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi, Senin 13 Juli 2026.
Pada kesempatan yang sama, Pujo juga menyampaikan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang menyentuh angka 91,53 %. Sebagai informasi, Quick Wins tersebut terdiri atas 4 Program Customer Centric dan 4 Program Collaborative.
Program Customer Centric dikembangkan secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan
menjaring aspirasi masyarakat. Sementara, secara paralel, BPJS Kesehatan juga menjalankan
Program Collaborative untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, sehingga melibatkan sinergi
dengan berbagai stakeholders dalam implementasinya.
“Adapun beberapa program utama yang telah tercapai adalah JKN 3T (kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit ke daerah 3T serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T), P-Care MBG (petugas SPPG menjadi peserta JKN dan terpantau kesehatannya, serta tumbuh kembang siswa penerima MBG
terpantau), dan Eliminasi Inefisiensi (intelligence claim untuk upaya efisiensi biaya JKN, serta pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi termasuk potensi fraud). Ada pula sejumlah poin yang masih terus berproses bersama pemangku kepentingan terkait,” jelas Pujo.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus mengapresiasi inisiatif BPJS Kesehatan dalam memperluas akses JKN bagi masyarakat 3T. Menurutnya, kehadiran layanan VIOLA dan BPJS Keliling ini merupakan terobosan yang mampu
mendekatkan layanan administrasi JKN bagi masyarakat yang masih mengalami keterbatasan transportasi ataupun infrastruktur digital.
“Kementerian Koperasi menyambut baik kolaborasi ini, mengingat jaringan Koperasi Desa Merah Putih memiliki jaringan yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia, serta memiliki akses internet untuk mendukung penyelenggaraan VIOLA maupun BPJS Keliling. Kami akan mendorong jajaran pengurus Koperasi di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan LANURI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Sementara, Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda mengatakan, bahwa pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu tantangan Indonesia, terutama di wilayah 3T yang masih mengalami keterbatasan akses, infrastruktur dan sumber daya manusia. Kehadiran LANURI pun diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.
“Jaringan pelayanan kesehatan TNI yang tersebar di seluruh negeri dapat dimanfaatkan untuk mendukung LANURI, misalnya mobilisasi personil di bidang kesehatan ke daerah terpencil, pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI sebagai titik layanan tambahan, serta pengoperasian kapal rumah sakit yang bisa digunakan untuk layanan di pulau-pulau terpencil. Termasuk dengan mengerahkan sekitar 76.000 personil Babinsa yang tersebar di Indonesia,” katanya.
Komentar