oleh

Masalah Ganti Rugi Tanah di Busel, Mantan Kabag Tapem Pastikan Sesuai Aturan

kasamea.com BUTON SELATAN

Mantan Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan (Kabag Tapem Setda Busel), La Ode Asri, memastikan, ganti rugi tanah untuk ruas jalan (akses Pasar Bandar Batauga, Batauga bagian dalam dengan Jalan Poros), di Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga, sudah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Menurutnya, tidak ada pelanggaran dalam pembebasan tanah, yang disebut-sebut milik Ketua DPRD Busel, La Ode Armada, yang tak lain adalah adik Bupati Busel (Kala itu, 2017, H La Ode Arusani masih menjabat Wakil Bupati Busel).

La Ode Asri mengatakan, ganti rugi tanah tersebut, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Jadi perlu diketahui bahwa NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak, red) itu bukan harga dasar tanah, melainkan dasar pengenaan pajak untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, red),” jelasnya.

Lebih lanjut Sekretaris Disnakertrans Busel ini menerangkan, ganti rugi tanah dimaksud, berawal dari Dinas PU Busel, yang pada 2017, kala itu, sudah terlanjur membuka ruas jalan di lokasi tersebut. Kemudian, telah adanya ploting wilayah, melalui Peraturan Bupati (Perbup) juga telah diatur tentang Penetapan Status Ruas Jalan, dan Dinas PU membuka jalan primer, dan jalan sekunder.

Dengan ruas jalan itu juga, kata La Ode Asri, guna membuka keterisoliran kawasan didalamnya. Selain itu, ruas jalan tersebut juga terkoneksi dengan Batauga dalam, dan Pasar Bandar Batauga.

“Dengan pertimbangan jalan ini sudah dibuka, maka mau tidak mau Bagian Tapem menyelesaikan. Kemudian saat itu diantara para pemilik tanah, ada yang bersedia untuk menghibahkan, ada yang hanya meminta ganti rugi tanaman, dan ada yang meminta ganti rugi harga tanah karena rencananya tanah itu akan dibangunkan tempat usaha, atau untuk berinvestasi. Karena sudah tidak ada jalur alternatif lagi, tanah yang terakhir inimi, maka mau tidak mau harus pembebasan tanah dengan harga,” katanya, saat dikonfirmasi, Rabu (25/3/20).

Terkait dengan negosiasi harga atau nominal ganti rugi tanah dimaksud, tanpa mengesampingkan NJOP, namun juga ditentukan dengan harga Pasar tanah di lokasi tersebut, dan dengan penguatan, adanya keterangan dari Lurah setempat.

“Saat itu juga sudah mendesak, bahwa saat itu sudah akhir tahun, dengan kondisi keuangan yang terbatas, sehingga dari negosiasi, akhirnya disepakati harganya Rp250.000 per meter. Itupun awalnya pemilik tanah meminta harga Rp400.000 per meter, namun karena memang harga pasar tanah disitu Rp100.000 sampai Rp300.000 per meter, maka disepakati ganti rugi Rp250.000. Dengan melihat NJOP dan harga pasar tadi,” ucapnya.

Pria yang pernah menjabat Camat Sampolawa ini memastikan, dia akan hadir memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan fakta, bila dibutuhkan DPRD Busel.

Permasalahan ganti rugi tanah ini sebelumnya disuarakan oleh elemen masyarakat, karena diduga terdapat pelanggaran dalam prosesnya, dan telah dibahas dalam rapat di kantor DPRD Busel beberapa waktu lalu.

[LM YAMIN G / editor LA MIM]

Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed