oleh

Menangkal Salah Tafsir RUU-PKS

Jakarta

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) menjadi salah satu topik hangat yang banyak diperbincangkan sejak akhir tahun 2018. Namun, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Vennetia R Danes menilai, isu yang berkembang cenderung bernuansa negatif, karena adanya pihak yang kontra. 

Membuka sosialisasi RUU-PKS, Kamis (14/3/2019) Vennetia mengatakan, RUU-PKS makin simpang siur ketika banyak oknum menafsirkan sendiri bunyi pasal-pasal RUU PKS, dan menyebarkannya melalui media sosial. Pesan yang banyak diposting, diwarnai tendensi penolakan, dan menjadikan masyarakat terbelah dalam posisi pro dan kontra.

Kata dia, multitafsir yang banyak berkembang ditengah masyarakat tersebut, mendorong Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kemen PPPA, menginisiasi sosialisasi RUU-PKS dilingkungan Kemen PPPA. Sosialisasi dilakukan guna menangkal salah tafsir RUU-PKS, serta mendorong munculnya spoke person dilingkungan Kemen PPPA.

Vennetia melanjutkan, substansi yang sering dijadikan bahan penolakan oleh kalangan yang tidak mendukung, terkait definisi, tujuan, bentuk atau jenis kekerasan seksual, dan aspek lain yang ditafsirkan terlalu jauh dari konteks draft RUU-PKS. Sehingga, menjadi tanggung jawab bersama, untuk meluruskan dan menyampaikan substansi RUU-PKS yang benar kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi kala itu dihadiri narasumber dari berbagai unsur, seperti Nurherawati dari Komnas Perempuan, Kyai Husein Muhammad, Prof Topo Santoso pakar hukum dari Universitas Indonesia, juga aktivis Gender dan HAM.

Para narasumber memberikan pandangan yang lebih obyektif dan komprehensif. Narasumber berpandangan, RUU-PKS perlu dan memiliki urgensi besar untuk segera disahkan.

Dari segi hukum, Prof Topo Santoso menjelaskan, jika RUU-PKS mampu mengisi kekosongan hukum yang mengatur kekerasan seksual.RUU PKS ini mengatur satu jenis kejahatan seksual yang khusus pada kekerasan. RUU-PKS membahas tidak hanya soal perbuatan, pelaku dan korbannya, tapi juga mekanisme dan kelembagaan yang menyelesaikan itu. Karena kalau tidak diatur dalam satu Undang-Undang, kepastian hukumnya kurang. Sehingga dibutuhkan penanganan yang komprehensif melalui RUU PKS.

“Maka, saya mendukung RUU-PKS ini,” tegas Topo Santoso.

Disisi lain, Kyai Husein Muhammad mengungkapkan rasa senangnya, terkait seorang ulama yang mencabut pernyataannya yang salah tentang RUU-PKS.

“Saya senang sekali kemarin di Banyuwangi ada anggota MUI telah meralat dan meminta maaf atas pernyataan salah yang disampaikan sebelumnya. Yang saya heran mereka yang kontra dan menolak RUU-PKS mencurigai terus menerus dan menyampaikan sesuatu masalah yang tidak ada di dalam RUU-PKS. Maka itu jelas sekali berarti mereka tidak membaca, tidak paham dan tidak mengecek isi rancangan RUU-PKS. Padahal dalam Al-Quran jelas menganjurkan untuk melakukan klarifikasi kebenaran dari sumbernya,” jelas Kyai Husein Muhammad.

~ Vonizz report ~

Komentar

News Feed