oleh

Najwa Shihab Wawancara Kursi Kosong, Dewan Pers Anggap Bukan Sesuatu yang Baru

kasamea.com JAKARTA

Wawancara kursi kosong yang dilakukan presenter kondang Najwa Shihab dalam program “Mata Najwa” di sebuah stasiun televisi swasta, belum diadukan secara resmi kepada Dewan Pers. Hal ini diungkapkan oleh
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli.

Arif Zulkifli mengatakan, Ia baru mengetahui persoalan wawancara kursi kosong dalam program “Mata Najwa” sebatas dari pemberitaan media.

“Kita menunggu aja laporannya. Nanti kalau laporannya masuk, baru kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Arif Zulkifli kepada redaksi kasamea.com, Rabu (7/10/20).

Ia pun menuturkan, pada dasarnya setiap orang berhak melaporkan (mengadukan) media yang mungkin dianggap melanggar kode etik. Namun demikian, Dewan Pers akan melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan tersebut meliputi, dari sisi media, apakah media yang diadukan berbadan hukum atau tidak, karena itu syaratnya,”dari sisi pelaporannya, apakah si pelapor itu terdampak langsung dari sebuah liputan, atau tidak,” ungkapnya.

Arif Zulkifli menekankan, dari sisi konten, pihaknya belum bisa memberikan penilaian secara lengkap, karena Dewan Pers sendiri belum melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dimaksud, yakni memeriksa video, kemudian menanyakan hal itu kepada pengadu, dan teradu, dalam hal ini manajemen “Mata Najwa”.

Menyinggung tentang adanya unsur dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, dan lebih tinggi lagi UU Pers, Arif Zulkifli berpandangan, semua tergantung dari apa yang dimaksudkan “Mata Najwa” dalam tayangan yang dipersoalkan tersebut.

Kata Arif Zulkifli, bila maksud “Mata Najwa” memberikan sesuatu yang sifatnya satir, tentu tidak ada masalah. Bila yang dimaksud ingin menyampaikan editorial, atau sikap dari redaksi, juga tidak ada masalah.

Wartawan senior yang mengawali karir sebagai Reporter di Pusat Data dan Analisa Tempo pada tahun 1994, yang kemudian menjabat sebagai Pemimpin Redaksi majalah Tempo ini menjelaskan, bahwa semua media punya ruang untuk menyampaikan pendapat didalam medianya masing-masing.

“Tau kan ya, tajuk rencana dan editorial ya. Begitu. Jadi kalau dimaksudkan sebagai editorial, atau satir, ya silahkan silahkan saja,” sebut Arif Zulkifli.

Pria peraih penghargaan O’Neil Journalism Award dari Pemerintah Australia pada tahun 2010 ini mengingatkan, bahwa wawancara kursi kosong bukan sesuatu yang baru. Kata dia, di Indonesia mungkin baru, tetapi diluar negeri sudah pernah dilakukan.

“Jadi tidak ada persoalan sama sekali,” tegas Arif Zulkifli.

Menyinggung tentang adanya pihak yang mempersoalkan wawancara kursi kosong yang dilakukan Nadjwa Sihab serta kaitannya dengan UU ITE, Arif Zulkifli menjelaskan, bahwa UU ITE bukan urusan Dewan Pers. Dewan Pers tidak menggunakan UU ITE atau KUHP.

“Dewan Pers menggunakan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Jadi clear,” pungkas Arif Zulkifli.

“Najwa Shihab Dilaporkan”

Seperti diketahui, Selasa 6 Oktober 2020, Najwa Shihab dilaporkan Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya, karena diduga melakukan wawancara monolog dengan kursi kosong yang dipresentasikan sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan. Dalam tayangan “Mata Najwa” tersebut diduga terjadi cyber bullying, karena narasumber (Menkes Terawan,  red) tidak hadir, kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi. Relawan Jokowi Bersatu menganggap parodi tersebut merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara, khususnya Menteri.

Dikhawatirkan, jika tindakan Najwa Shihab dibiarkan akan berulang dan berpotensi ditiru oleh wartawan lainnya. Relawan Jokowi Bersatu juga menilai, melakukan wawancara kosong kepada narasumber, memberikan preseden buruk kepada wartawan sendiri (Sumber: Republika.co.id).

[RED]

Komentar

News Feed