Sepaham, Pemda dan DPRD Dorong APBDP 2025 Konawe Lebih Adaptif dan Responsif

Konawe

Wakil Bupati Syamsul Ibrahim dan Ketua DPRD I Made Asmaya, menandatangani Nota Kesepahaman Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman menandai kesamaan arah pandang, serta orientasi lembaga eksekutif dan legislatif Konawe, dalam merealisasikan program-program yang lebih adaptif, lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Serta mampu mendorong percepatan pencapaian target-target strategis daerah.

Dalam pidato sambutannya, Ismaya menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman  merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan APBDP Tahun Anggaran 2025. Dengan menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, dalam merespon dinamika pembangunan, dan kebutuhan masyarakat.


“Pembahasan yang kami lakukan sampai tengah malam adalah sebuah komitmen nyata untuk mempercepat perubahan APBD. Agar secepatnya bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Syamsul Ibrahim mengungkapkan hal yang sama, mengapresiasi kerja sama yang solid antara DPRD dan Pemda.

Ia menyebutkan bahwa perubahan KUA dan PPAS dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan pelaksanaan program prioritas daerah.

“Melalui kesepahaman ini, kita harapkan APBD Perubahan 2025 dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Serta mampu mendorong percepatan pencapaian target-target strategis daerah,” tegasnya.

Penandatanganan nota kesepahaman menjadi landasan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang akan segera dibahas lebih lanjut dalam tahapan berikutnya.

Rapat penandatanganan kesepahaman,mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rapat paripurna berlangsung diruang rapat H Abdul Samad DPRD Konawe, dipimpin I Made Asmaya. Dihadiri Wakil Bupati  Samsul Ibrahim, Sekretaris Daerah, Forkopimda, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

(Redaksi) 

Komentar