oleh

Teguran Ketiga Akan Ditutup, Pemkot Baubau Warning THM

Suarmawati, S.Sos,. M.Si

Kasamea.com Baubau

Tak hanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dan sejumlah aktivis organisasi, dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam (THM) juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), bahkan tak segan akan menutup usaha THM, khususnya THM yang tidak mengindahkan kelengkapan izin usaha.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMPTSP Baubau, Suarmawati, menegaskan, pihaknya tak segan menutup THM yang tak patuh dengan pemenuhan Perizinan Usaha THM, dengan interval pemberian teguran selama tiga bulan.

“Interval surat teguran per satu bulan, bila sudah teguran ketiga, maka akan kami tutup, supaya menjadi warning untuk THM lainnya untuk melengkapi izinnya. Teguran pertama dibulan pertama, teguran kedua bulan kedua, dan teguran ketiga pada bulan ketiga. Sampai teguran ketiga saya tutup dulu,” tegas Suarmawati kepada sejumlah awak media saat ditemui di ruang kerjanya.

Suarmawati didampingi seorang Kepala Bidang Dinas PMPTSP Baubau, merinci, sedikitnya ada lima dari 17 THM yang menjalankan usaha di Baubau, yang kelengkapan izin usahanya sudah berakhir, dan hingga saat ini belum merampungkan pengurusan perpanjangan izin usaha. Khususnya, SKPL (surat keterangan penjualan langsung) dari Kementerian Perdagangan RI. Dan ada THM yang sudah diberi teguran kedua karena masa berlaku izinnya sudah berakhir, namun belum melakukan perpanjangan.

Lebih lanjut Suarmawati menuturkan, sejak 2019 – 2020 diantara 17 THM tersebut, ada yang patuh, dan sebagian sudah menyelesaikan pengurusan izin, melalui aplikasi OSS.

“Mereka kan sudah mati izinnya ini, hampir semua mati. Yang mengurus perpanjangan baru empat THM. Yang sementara mengurus proses perizinan OSS diantaranya Kafe Mayway, Dinasty, Delta, dan Kemuning. Ada juga yang sebelumnya sudah mengantongi izin,” beber Suarmawati.

Suarmawati menjelaskan, ada dua izin yang harus dikantongi THM, yang petama terkait minuman beralkohol, dan kedua terkait operasional THM. Terkait minuman beralkohol adalah ranah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sedangkan untuk operasional THM, OPD teknisnya Dinas Pariwisata. Dinas PMPTSP sendiri, menunggu pertimbangan teknis OPD teknis, dalam memproses izin dimaksud.

Suarmawati menambahkan, bahwa pengawasan penegakkan Perda, adalah kewenangan, tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

“THM Kafe kalau tidak ada izinnya pasti kami tutup. Tetapi tidak serta merta, misalnya Juni mati izinnya, otomatis langsung kita tutup, tidak. Jadi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan, mereka melihat masa berlaku izin, tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir, disampaikan ke pelaku usaha THM. Dalam Perda itu satu bulan, tapi saya karena pengalaman ini dari Kementerian Perdagangan agak lama keluarnya, makanya saya sampaikan tiga bulan,” pungkasnya.

[Red]

Komentar

News Feed