Konawe
Mewujudkan irigasi berkeadilan, Bupati Konawe, Yusran Akbar, membuka secara resmi Temu Wicara Komisi Irigasi Konawe. Giat ini sejalan dengan program pemerintah pusat, sekaligus mendukung pelaksanaan Asta Cita nomor dua, yaitu penguatan sistem ketahanan nasional, serta kemandirian bangsa melalui sektor strategis, seperti energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Temu Wicara yang diselenggarakan di kantor bangunan BW I, Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, beragendakan evaluasi jadwal tanam, pola tanam, rencana pemberian air irigasi musim tanam 2025. Sekaligus penyusunan jadwal dan pola tanam, serta pemberian air irigasi musim tanam 2026.
Bupati Yusran Akbar menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada Ketua Komisi Irigasi Konawe, inisiator Temu Wicara, Senin (13/10/25).
Konawe memiliki 80 daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten Konawe, dengan luas fungsional 6.785 ha. Tiga daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah provinsi, dengan luas fungsional 3.326 Ha.
“Serta tiga daerah irigasi kewenangan pusat, dengan luas fungsional 16.590 Ha,” rincinya.
Dengan total luasan sawah potensial Konawe 26.701 Ha, tentunya merupakan potensi besar. Sehingga diperlukan kebersamaan semua pihak, baik itu petani, pemerintah daerah pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat, yang memiliki kewenangan.
Untuk mengelola irigasi, lanjut Bupati Yusran Akbar, harus bisa bersatupadu guna memastikan keberlanjutan jaringan irigasi tersebut. Serta memastikan pembagian yang berkeadilan dan merata.
“Tentunya ini semua untuk mewujudkan swasembada pangan, serta tujuan Konawe sebagai Lumbung Beras utama di Sulawesi Tenggara,” semangatnya.
Temu Wicara dihadiri Kepala BWS IV Kendari, Sekda Konawe, Forkopimda, OPD Konawe, beberapa Camat, Pengamat Irigasi, dan Koordinator Kantor Penyuluh Pertanian. Hadir pula para Lurah, Kepala Desa, Gapoktan 4 Kecamatan, serta 68 Ketua Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Kecamatan Konawe, Winggeduku, Winggeduku Barat, dan Pondidaha.
Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara Komisi Irigasi, Pemerintah Kecamatan dan Desa, serta Petani Pengguna Air Irigasi, guna mendukung pengelolaan irigasi yang efisien, adil dan berkelanjutan. Serta meminimalisir konflik antar petani, akibat pembagian air yang tidak berkeadilan.
(Redaksi)
Komentar