oleh

Ternyata HOAX, Daftar Daerah yang Akan Dimekarkan

JAKARTA

Berita tentang adanya daftar Daerah yang akan dimekarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata adalah kebohongan alias hoax. Hal ini telah diklarifikasi oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar Baharudin.

Dikutib dari detik.com, Bahtiar menegaskan, pihaknya tak pernah membuat rilis pers daftar 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan. Iapun mengecam salah satu portal berita online yang membuat berita bohong (hoax) terkait rilis tersebut.

“Kami tidak pernah membuat rilis soal 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan, itu jelas-jelas hoax. Apalagi merugikan saya sebagai Kapuspen dengan mencatut nama dan foto saya,” kata Bahtiar kepada wartawan, Sabtu (21/6/2019).

Diberitakan detik.com, menurut Bahtiar, pembuatan berita hoax dalam portal tersebut merupakan fitnah kepada Kemendagri. Sebab, portal berita online tersebut telah membuat berita bohong atas nama Puspen Kemendagri, membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Pemerintah masih memberlakukan kebijakan Moratorium Daerah Pemekaran Baru (DOB), moratorium dilakukan atas dasar sejumlah pertimbangan. (sumber: detik.com).

Kabarbangka.com sendiri telah menayangkan permohonan maaf atas pemberitaan daftar Daerah yang akan dimekarkan tersebut.

Permohonan maaf Terbuka
Saya Romlan, selaku Pemimpin Redaksi Media Siber KABARBANGKA.COM, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati memohon maaf kepada publik, kepada DPR RI, kepada Kementerian Dalam Negeri, terkhusus kepada Bapak Bahtiar Baharudin selaku Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, atas terbitnya berita dengan judul “http://kabarbangka.com/2019/06/berikut-daftar-57-calon-kabupaten-baru-dan-8-calon-provinsi-baru-baru-yang-akan-dibahas-dpr/”.

Saya memohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan itu, yang sudah memuat berita sebelum mendapat konfirmasi resmi.

Penjelasan resmi dari Bapak Bahtiar Baharudin adalah, Puspen Kemendagri tidak pernah mengirim rilis soal daerah pemekaran. Kebijakan pemerintah hingga saat ini adalah moratorium pemekaran.

Demikian permohonan maaf terbuka ini saya sampaikan, untuk meluruskan berita sebelumnya yang keliru dan salah. Terima Kasih.

[editor LAMIM]

[editor LAMIM]

Komentar

News Feed