oleh

Wakil Ketua DPRD Baubau “Disentil” Caleg PDIP

Baubau

Wakil Ketua DPRD Kota Baubau La Bara AMKL mendapat “sentilan” dari Dedi Ferianto SH. Ini terkait pernyataan La Bara tentang pelantikan mantan Sekretaris DPRD Kota Baubau Wa Radja sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau.

Dedi yang merupakan salah seorang calon anggota legislatif (Caleg) PDIP daerah pemilihan I Kota Baubau ini menegaskan, pernyataan La Bara, bahwa Pemerintah Kota Baubau mencederai muruah lembaga legislatif adalah tidak benar, terlalu berlebihan. Bahkan terkesan hanya semata-mata mencari celah atas tindakan Pemerintah.

“Kita tahu bersama bahwa pelantikan Sekwan Kota Baubau Wa Radja menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Pemerintah Kota Baubau adalah dalam rangka evaluasi dan pembenahan OPD, sebagai upaya menciptakan pemerintah yang baik dan bersih. Seharusnya La Bara sebagai Wakil Ketua DPRD mendukung tindakan Pemerintah tersebut,” kata Dedi.

Pengacara yang juga pengurus DPC PDIP Kota Baubau ini mendukung Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Moniase, yang menyatakan, proses pelantikan Wa Radja telah sesuai aturan yang berlaku.

Oleh karenanya menurut Dedi, tak sepantasnya La Bara menyebut Pemerintah Kota Baubau, khususnya Wakil Walikota Baubau terkesan tidak memahami aturan.

“Perlu saya tegaskan Bapak Wakil Walikota La Ode Ahmad Monianse sudah terlebih dahulu menjadi Anggota DPRD sebelum La Bara. Jadi tidak perlulah mengeluarkan pernyataan yang berlebihan dan tendesius, menyudutkan, seolah-olah hanya anda (La Bara) sendiri yang tahu aturan,” katanya.

Menurut Dedi, La Bara hanya menafsirkan secara pribadi, dan menganggap pelantikan Wa Radja tidak sesuai aturan. Penafsiran serta anggapan La Bara kata Dedi, belum tentu benar. Terlebih lagi, pernyataan La Bara tidak mewakili DPRD Kota Baubau secara kelembagaan.

Lanjut Dedi menjelaskan, dalam kelembagaan DPRD Kota Baubau saat ini juga diisi Partai pendukung Pemerintah, yakni PAN dan PDIP, yang belum tentu sejalan dengan pernyataan La Bara.

Iapun meminta DPRD Kota Baubau, khususnya La Bara, untuk fokus pada subtansi tupoksi, DPRD melayani rakyat, membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada kepentingan rakyat. Menyusun anggaran dan program APBD, yang berpihak pada masyarakat Kota Baubau, dan melakukan pengawasan terhadap impelementasi program Pemerintah.

Salah satu contoh kata Dedi, Perda yang tidak pernah dibahas atau mungkin dianggap tidak penting oleh DPRD Kota Baubau saat ini, adalah Perda Bantuan Hukum Gratis untuk rakyat miskin di Kota Baubau.

“Ini sejak 2016 saya dalam kapasitas sebagai Direktur Eksekutif LBH Buton Raya, pada saat itu turut menghadirkan Ketua Komnas HAM mengusulkan agar Perda bantuan hukum dilahirkan. Namun, hingga hari ini usulan tersebut tidak pernah dibahas, padahal jika disadari Perda ini tidak terlepas dari kepentingan semua konstituen anggota DPRD juga,” bebernya.

Dalam Perda tersebut lanjut Dedi, juga terdapat klausul yang mengatur upaya pencegahan, melalui sosialisasi-sosialisasi kadarkum, secara intens, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan kriminal dan melawan hukum.

“Kita tahu bahwa hingga saat ini dibeberapa wilayah Kota Baubau masih rentan terjadi konflik, baik itu antar daerah, terjadinya tindakan salah tangkap, kesewenang-wenangan pada rakyat yang tidak mampu, dan lain sebagainya,” tutur mantan aktivis vokal ini.

Menurutnya, menggagas Perda lebih penting daripada sibuk mempermasalahkan hal-hal yang remeh temeh, dan tidak berkaitan langsung dengan kepentingan maayarakat Kota Baubau.

Sebelumnya, dalam komentarnya disalah satu media beberapa waktu lalu, La Bara menilai Pemerintah Kota Baubau tidak menghargai lembaga legislatif. Menurutnya, dalam tata tertib DPRD Pasal 190 ayat (4) mengatur, bahwa Sekwan (Sekretaris DPRD) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD, setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi. Namun dalam hal ini, Pemerintah Kota Baubau hanya mengirimkan surat tembusan ke DPRD Kota Baubau, tanpa menunggu hasil rapat dan persetujuan pimpinan.

La Bara juga menyayangkan Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse yang menganggap pelantikan Wa Radja sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

La Bara yang merupakan politisi PBB mengatakan, DPRD akan menggelar rapat internal, menindaklanjuti pelantikan Wa Radja yang dianggap mencederai muruah dan kewibawaan DPRD secara kelembagaan.

Ia menjelaskan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah.

Wa Radja sendiri, sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Baubau, dan pada Senin 18/3/2019, dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau. Posisinya sebagai Sekretaris DPRD Kota Baubau digantikan Pelaksana Tugas, Yaya Wirayahman.

~ Vonizz report ~

Komentar

News Feed