H Zahari SE
Kasamea.com, Baubau
Rencana penuntasan pekerjaan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Betoambari dari 1.800 meter menjadi 2.000 meter, rupanya terhambat karena persoaalan lahan. DPRD Kota Baubau pun harus turun tangan, memanggil para pihak terkait.
Kamis 15 Juli 2021 DPRD menggelar rapat bersama Pemkot Baubau dan Kantor Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Betoambari. Guna mengetahui permasalahan yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan pengembangan Bandara Betoambari. Termasuk langkah solutifnya, agar program strategis pemerintah pusat dapat berjalan lancar tanpa kendala.
Ketua DPRD, Zahari mengungkapkan, substansi persoalan yang menghambat pengembangan Bandara Betoambari yakni belum tuntasnya pembelian lahan yang masuk dalam perpanjangan runway, antara Pemkot dan pemilik lahan. Hingga saat ini lahan dimaksud masih milik seorang pengusaha.
“Belum klir (clear, red), dan menghambat kegiatan di Bandara sampai hari ini. Sehingga kami panggil pemerintah, juga kabandara,” ungkapnya ditemui usai rapat.
Pihak Pemkot, lanjut Zahari, menjelaskan bahwa kepemilikan lahan telah berpindah tangan, dari yang sebelumnya dimiliki Burhan, terakhir dimiliki Yandi Gunawan. Ironisnya, sejak awal sudah dipersilahkan untuk melakukan pekerjaan runway oleh Burhan, sembari menyusul urusan jual beli.
Waktu berjalan, ternyata Burhan yang sebelumnya mempersilahkan untuk dilakukan pekerjaan runway di lahan tersebut, sudah menjual lahan milknya kepada Yandi Gunawan.
“Artinya dipersilahkan untuk dilanjut dulu, ternyata dalam perjalanan lahan yang dimaksud itu sudah dijual sama yang menjamin tadi, sudah dilepas kepemilikannya kepada orang lain, tanpa diketahui oleh pemerintah. Sehingga inilah yang jadi masalah, dan kami mencoba memberikan solusi,” bebernya.
Hingga saat ini, Yandi Gunawan belum bertemu pihak Pemkot, meskipun Pemkot sudah berupaya untuk berkomunikasi. Yandi Gunawan memberikan kuasa kepada pihak ketiga.
Menempuh solusi bijak, Zahari menyatakan pihaknya mengarahkan untuk menempuh langkah musyawarah mufakat. Namun begitu, Ia menegaskan, bila upaya musyawarah mufakat buntu, maka Pemkot harus menempuh mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.
“Kan ada aturannya itu, kalau harga yang sudah ditetapkan oleh KJPP tidak disepakati oleh pemilik lahan, maka bisa dititipkan ke Pengadilan,” tegas Zahari.
Zahari kembali mengingatkan kepada Pemkot, juga pihak terkait, jangan menghambat pengembangan Bandara Betoambari. Sebab akan berdampak negatif bagi keberlangsungan pembangunan program pemerintah pusat di negeri Khalifatul Khamis.
Tak hanya menghambat pekerjaan pengembangan Bandara Betoambari saat ini, tetapi juga akan berimbas pada anggaran yang akan dialokasikan Pemerintah pusat ditahun-tahun berikutnya.
“Akan terhalang itu (pembangunan program pemerintah pusat, red). Karena kalau menghambat dan berhenti itu kegiatan di Bandara, tidak menutup kemungkinan program untuk tahun-tahun kedepan tidak akan turun lagi di kota Baubau,” tegasnya lagi.
DPRD serius mengawal persoalan yang terjadi di Bandara Betoambari, agar permasalahan yang terjadi bisa segera terselesaikan.
Zahari menambahkan, harga lahan telah ditetapkan KJPP, namun harga yang diminta oleh pemilik lahan diatas harga yang telah ditetapkan KJPP.
“Seakan-akan harga yang diminta pemilik lahan terlalu tinggi dari harga yang sudah ditetapkan KJPP. Ini kan bukan perorangan yang beli, tetapi Negara, tidak bisa seenaknya saja kita menentukan harga. Ada tim penilai, dalam hal ini KJPP. Kalau sudah sepakat pemerintah membayar, kalau tidak sepakat jangan menghalangi. Inikan program strategis nasional, tidak bisa terhalang, harus jalan itu kegiatan, kalau mereka tidak sepakat, ya kita titipkan saja di Pengadilan,” tambahnya.
Lahan tersebut sebelumnya dilmiliki oleh pengusaha bernama Burhan, yang kemudian beralih kepemilikan ke Yandi Gunawan. Zahari menyesalkan sikap Burhan yang tidak menyempaikan sejak awal, bahwa kepemilikan lahan tersebut telah berpidah tangan. Sudah bukan milik Burhan.
Terlebih lagi, sejak awal Burhan berani menjaminkan atau mempersilahkan dilakukan pekerjaan runway di lahan tersebut. Sementara saat ini pekerjaan terhambat karena pemilik lahan yang sebenarnya.
“Ini juga yang kami sesalkan dari pak Burhan ini, kenapa sejak awal tidak menyampaikan secara terus terang kepada pemerintah. Ternyata sejak tahun 2015 sudah beralih kepemilikan dari Burhan kepada Gunawan. Sedangkan yang mempersilahkan untuk jalannya kegiatan oleh Burhan pada tahun 2018. Inikan rancuh sebenarnya, kenapa tidak terus terang ini pak Burhan ini, membohongi Pemerintah. Seakan-akan memberikan keterangan yang tidak benar, menjaminkan sesuatu yang bukan miliknya (Lahan, red),” urai Zahari.
Seperti diketahui, pekerjaan runway Bandara Betoambari deadline waktunya sampai Oktober 2021, dan saat ini pekerjaan dimaksud baru berjalan sekitar 15 %. Sehingga DPRD mendesak pihak Pemkot untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Mengingat keberlangsungan pembangunan untuk kepentingan masyarakat, tak hanya Baubau, melainkan juga untuk masyarakat Kepulauan Buton.
[Red]
Komentar