Aktivis di Jakarta: “Kepton Ditangan Gubernur Sultra”

La Ode Muhammad Syai Roziq Arifin (memegang korek api menandai kesiapannya menyalakan semangat gotong royong dalam pergerakan memperjuangkan Kepton)

Kasamea.com Jakarta

“Kepala Daerah induk eksekutornya. Jadi kalau mau bicara progres, sampai dengan percepatan terbentuknya Provinsi Kepton, remot kontrolnya ada ditangan Gubernur Sultra, Bapak Ali Mazi” La Ode Muhammad Syai Roziq Arifin.

Banyak pihak terus mendorong percepatan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), salah satunya ditandai dengan berdirinya beberapa Lembaga tempat berhimpunnya masyarakat, yang tak surut semangatnya menyuarakan, termasuk berbagai cara, langkah strategis dilakukan, sebagai upaya dalam melahirkan daerah otonomi baru, sebuah Provinsi dijagat eks wilayah Kesultanan Buton ini.

Salah seorang aktivis Kepton yang tengah berada di Jakarta, La Ode Muhammad Syai Roziq Arifin, berpendapat, bahwa untuk membentuk sebuah daerah otonomi baru, tak cukup hanya dengan keinginan kuat dari masyarakat. Justru “political will”, kiat dan giat Kepala Daerah Induk lah yang menjadi penentu utama.

“Kepala Daerah induk eksekutornya. Jadi kalau mau bicara progres, sampai dengan percepatan terbentuknya Provinsi Kepton, remot kontrolnya ada ditangan Gubernur Sultra, Bapak Ali Mazi,” kata La Ode Muhammad Syai Roziq Arifin, yang masih terngiang-ngiang akan sebuah janji kampanye saat perhelatan Pemilihan Gubernur Sultra.

Roziq yang mengikuti jenjang pendidikan LK II di HMI Cabang Jakarta Raya Korkom Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Raya, 2019 lalu, berkomitmen mendukung penuh. Bahkan, menyatakan dirinya siap bersatu dalam pergerakan di Ibu Kota Jakarta, guna percepatan pembentukan Provinsi Kepton.

Baginya, pembentukan Provinsi Kepton merupakan langkah tepat untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai lini kehidupan. Baik pembangunan infrastruktur, pertambangan, pariwisata, industri, perikanan/kelautan, pertanian dan peternakan, serta lini lainnya.

Pastinya, kata Roziq, akan meningkatkan, dan menunjang perputaran ekonomi di wilayah jazirah Kepton.

Ketua LSM Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton (BOM Kepton) ini berpendapat, gerakan pencabutan Moratorium adalah langkah tepat yang harus diambil, dan dilakukan. Dengan asas persatuan dan gotong royong, bersama-sama turun kejalan.

Termasuk dengan langkah diplomasi, kata Roziq, merupakan langkah yang efektif dan strategis, untuk terus menggelorakan dinamika pergerakan menuju pembentukan Provinsi Kepton.

“Kami generasi muda Kepton berharap Bapak Presiden, pemerintah pusat segera mencabut Moratorium. Sehingga daerah-daerah yang mau berkembang menjadi Provinsi baru atau DOB dapat segera terakomodir, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Roziq.

Menurut Aktivis yang lantang menyuarakan kepentingan masyarakat ini, Kepton yang terdiri atas 6 Kabupaten/Kota, adalah salah satu Daerah yang harus diprioritaskan. Bahkan mutlak diakomodir menjadi Provinsi oleh Pemerintah Pusat. Kepton secara administrasi sudah lengkap, memiliki sumber daya alam yang memadai, seperti aspal, emas, nikel, dan memiliki ikatan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Bahwa Kepton merupakan daerah eks Kesultanan yang pada saat itu diminta untuk bergabung dengan NKRI.

“Jadi biarkan kami mengurusi daerah kami sendiri, yang nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat Kepulauan Buton dan NKRI kedepan,” pungkas Roziq, yang juga populer dengan nama La Ode Pendemo, Minggu (10/4) jelang dini hari.

[Red]