Catatan LM Irfan Mihzan
Pendiri-Pemimpin Redaksi Kasamea.com
Dihadapan awak media Pers Amirul Tamim tidak sekadar berbicara sebagai anggota DPD RI, melainkan sebagai “penjaga ingatan” kota. Ia merangkai Baubau doeloe, kini, dan nanti, dalam satu tarikan napas, tajam, reflektif, sekaligus menggugah.
Demikian kesan yang ditinggalkan mantan Walikota Baubau dua periode itu, saat wawancara doorstop berdurasi singkat. Saat dirinya usai menjadi pembicara dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Baubau tahun 2027, pekan lalu.
Bagi Amirul tahun 2027 bukan sekadar angka dalam dokumen RKPD. Itu adalah titik krusial. Tahun ketiga jalannya penyelenggaraan pemerintahan para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak.
Tahun 2027 adalah masa konsolidasi, masa dimana janji diuji, program disaring, dan arah pembangunan dipastikan tidak melenceng. Jika gagal dititik ini, maka tahun keempat hanya akan menjadi panggung evaluasi dari kegagalan yang tertunda.
Namun begitu qqqq11Amirul tidak ingin Baubau terjebak dalam rutinitas birokrasi yang dingin. Ia mengkritik cara berpikir pembangunan yang terlalu “anggaran-sentris”. Efisiensi memang penting, tetapi jika dijadikan alasan untuk tidak bergerak, maka yang terjadi adalah stagnasi yang dibungkus rasionalitas.
“Kita (Baubau) ini kaya potensi, bukan miskin peluang,” kira-kira begitu pesan yang ingin ia tegaskan.
Mantan anggota DPR RI itu lalu menghantar imaji mundur jauh kebelakang, kemasa ketika Baubau bahkan belum mengenal Indonesia. Era Kesultanan Buton, kota ini telah menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan ditimur Nusantara. Dengan sistem pemerintahan yang rapi dan hukum adat yang kuat, Baubau pernah berdiri sebagai kekuatan regional yang disegani.
Sejarah itu bukan romantisme kosong. Amirul menggunakannya sebagai “cermin”. Jika dulu Baubau bisa unggul tanpa negara modern, tanpa APBD, tanpa skema dana pusat, lalu mengapa hari ini ditengah segala fasilitas negara, Baubau justru berjalan ditempat?.
Pertanyaan itu ia lontarkan bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menggugah kesadaran kolektif.
Dititik inilah gagasan besarnya menguat, bahwa Baubau harus keluar dari cara pandang sempit sebagai kota administratif dengan delapan kecamatan dan 43 kelurahan. Baubau harus dilihat sebagai simpul strategi, bagian dari Sulawesi Tenggara, bagian dari Indonesia, dan bagian dari arus global. Jika cara pandangnya kecil, maka hasilnya juga akan kecil.
Menurut Amirul, realitas dilapangan sebenarnya sudah berbicara. Bandara Baubau tak pernah sepi dari pergerakan manusia lintas daerah, bahkan mancanegara. Pelabuhan hidup dengan arus barang dan penumpang yang menghubungkan pulau-pulau. Ini bukan kota pinggiran, ini adalah kota transit, kota perlintasan, kota peluang.
Namun, Amirul menegaskan, atas semua peluang itu, tidak akan berubah menjadi kekuatan, tanpa “rekayasa kebijakan”. Pemerintah daerah harus berani mendesain kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga provokati, dalam artian mampu menarik investasi, memancing pergerakan ekonomi, dan membuka ruang bagi pelaku usaha.
Ia memberi contoh sederhana tapi menggelitik: jika ada peluang pembiayaan dari pusat melalui perbankan, mengapa daerah tidak “menjemput bola”?. Mengapa tidak memberi kemudahan izin, bahkan insentif seperti pembebasan sementara pajak bumi dan bangunan, demi mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru?
“Jangan hanya jadi penonton dari uang yang lewat,” sindirnya.
Amirul bahkan menyinggung contoh kawasan besar yang tumbuh hanya dengan modal izin dan keberanian mengambil peluang. Pesannya jelas, pemerintah daerah harus menjadi enabler, bukan penghambat. Bila perlu, cukup dengan “satu lembar kertas izin” yang berpihak, sebuah kawasan bisa lahir dan menggerakkan ekonomi ribuan orang.
Dalam ilustrasi tentang “Baubau nanti”, pembangunan tidak berhenti di pesisir. Amirul membayangkan rekayasa kawasan yang menyentuh perbukitan, menata ruang kota yang bertingkat, seperti kota-kota dunia yang sukses memanfaatkan kontur geografisnya. Baubau, katanya, tidak kalah dari kota-kota seperti Hong Kong atau kota-kota di Selandia Baru, tinggal keberanian untuk mengolahnya.
Namun dibalik optimisme itu, Amirul tidak menutup mata pada realitas. Ia menyebut adanya tekanan kebijakan pusat, efisiensi anggaran, hingga dinamika kepegawaian yang kerap menjadi batu sandungan. Otonomi daerah, dalam praktiknya, kadang terasa “menyempit” oleh berbagai program nasional yang harus diakomodasi.
Meski begitu, Amirul menolak menjadikan kondisi itu sebagai alasan. Ia justru melihatnya sebagai tantangan untuk berinovasi. Menurutnya, kekuatan terbesar Baubau bukan pada APBD, tetapi pada masyarakatnya, pada pelaku ekonomi, yang jika diberi ruang dan dukungan, mampu menjadi mesin pertumbuhan yang sesungguhnya.
Diujung narasinya, Amirul kembali ke akar kultural. Ia mengingatkan bahaya “porambirambitaka”, perpecahan yang bisa menggerus energi kolektif. Jika Baubau ingin bangkit, kata kuncinya sederhana tapi berat “Bersatu”. Tanpa itu, semua rencana hanya akan tinggal diatas kertas.
“Imaji Baubau doeloe, kini, nanti” yang dibangun Amirul bukan sekadar retorika. Itu adalah ajakan terbuka: melihat sejarah sebagai energi, membaca realitas sebagai peluang, dan menata masa depan dengan keberanian. Sebab bagi Amirul, Baubau tidak kekurangan apa-apa, kecuali kemauan untuk percaya bahwa Baubau bisa kembali besar.
(Redaksi)
Baca juga:
Komentar