Baubau
Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Baubau mematangkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan pendekatan strategi multi saluran. Strategi ini mengintegrasikan aspirasi masyarakat yang bersifat bottom up dengan arah kebijakan nasional dan daerah yang bersifat top down, guna memastikan pembangunan berjalan terarah, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Bapperida menilai, proses perencanaan tahunan tidak sekadar rutinitas administratif, melainkan tahapan strategis yang menggabungkan pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musrenbang tingkat kelurahan, forum perangkat daerah, serta masukan akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, dan instansi vertikal. Seluruh komponen tersebut diselaraskan dengan visi pembangunan nasional, provinsi, dan visi misi kepala daerah.
Kepala Bapperida, Mohamat Abduh mengungkapkan, pendekatan multi saluran diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga konsistensi arah pembangunan daerah menuju tahun 2027. Menurutnya, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci agar perencanaan pembangunan tidak berjalan parsial.
Abduh menguraikan, dari sisi ekonomi makro, Baubau menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, yakni dari 4,36 persen pada 2024 meningkat menjadi 4,48 persen pada 2025. Namun capaian tersebut masih berada dibawah target pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan mencapai delapan persen, sehingga pemerintah daerah dituntut melakukan akselerasi melalui kebijakan yang lebih inovatif dan adaptif.
“Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat secara bertahap, dengan skenario realistis mencapai kisaran enam persen hingga 6,7 persen dalam beberapa tahun mendatang. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat posisi Baubau sebagai pusat jasa, perdagangan, dan konektivitas kawasan Indonesia tengah dan timur,” urainya.
Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan dari 3,99 persen pada 2024 menjadi 3,95 persen pada 2025. Meski demikian, kompetensi tenaga kerja masih menjadi tantangan serius, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama seluruh organisasi perangkat daerah.
Sementara itu, dari sisi pemerataan pembangunan, gini rasio tercatat sebesar 0,440, yang masih menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan ditengah masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat secara agregat, tetapi juga lebih merata dan berkeadilan.
“Penurunan angka kemiskinan dari 7,41 persen pada 2024 menjadi 6,83 persen pada 2025 menunjukkan progres positif. Tetapi angka kemiskinan ekstrem justru mengalami peningkatan dari 0,8 persen menjadi 1,4 persen. Kondisi ini memerlukan intervensi program yang lebih tepat sasaran, berbasis data akar permasalahan kemiskinan,” sebutnya.
Abduh mengulas lebih lanjut, bahwa selain tantangan sosial ekonomi, Pemkot juga menghadapi tekanan fiskal akibat tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Jika pada 2023 transfer anggaran masih dikisaran Rp940 miliar, maka pada 2024 turun menjadi sekitar Rp850 miliar, kembali turun pada 2025, dan pada 2026 turun dikisaran Rp770 miliar.
Berdasarkan tren tersebut, kata Abduh, proyeksi kapasitas fiskal tahun 2027 diperkirakan berada pada kisaran Rp710 miliar hingga Rp720 miliar. Atas kondisi tersebut, mendorong Pemkot untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui penguatan basis data potensi pendapatan, digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah dan BUMD.
“Melalui strategi multi saluran, Bapperida berharap seluruh kebijakan pembangunan tahun 2027 mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan infrastruktur dasar, hingga transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Penekanannya adalah, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara sektoral, melainkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Abduh, memungkasi.
(Redaksi)
Komentar