Angka kemiskinan ekstrem yang naik di kota Baubau tidak dapat dilepaskan dari kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Dalam perspektif negara kesejahteraan, pelayanan publik merupakan instrumen utama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika angka kemiskinan ekstrem meningkat, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga sejauh mana pelayanan publik telah berjalan efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Badan Pusat Statistik mendefinisikan keluarga miskin ekstrem merupakan suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Interpretasi jumlah keluarga miskin ekstrem mencerminkan kondisi rumah tangga yang hidup dalam situasi kemiskinan yang paling parah, dimana mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal layak, pendidikan, dan kesehatan. Semakin tinggi jumlah keluarga miskin ekstrem di suatu wilayah, semakin serius tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
Kondisi makro kota Baubau, tingkat kemiskinan pada tahun 2024 7,41 persen, dan tahun 2025 6,83 persen, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Namun begitu ada yang terkesan paradoks statistik, sebab angka kemiskinan ekstrim justru disebut naik.
“Angka kemiskinan kita itu turun sebenarnya, tetapi ternyata diangka tersebut angka kemiskinan ekstrem naik dari 0,8 menjadi 1,4 kalau tidak salah. Ini menjadi PR kita, jadi kedepannya mungkin kita harus mencari sumber-sumber kemiskinan itu seperti apa, akar permasalahannya apa, untuk kita jawab melalui program kegiatan pemerintah. Itu yang menjadi harapan kita kedepan, bersama-sama dengan semua kepala OPD, tentunya dibawah arahan bapak Wali Kota, kita jawab semua yang menjadi permasalahan di kota Baubau,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Baubau, Mohamat Abduh, Rabu 8 April 2026.
Pelayanan Prima dan Standar Pelayanan
Kemiskinan ekstrem menunjukkan kondisi masyarakat yang mengalami keterbatasan serius dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan tempat tinggal layak. Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam memastikan pelayanan publik mampu menjangkau kelompok rentan. Pelayanan publik tidak sekadar aktivitas administratif, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak warga negara.
Konsep pelayanan publik menempatkan pemerintah daerah sebagai penyelenggara layanan yang wajib memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Pelayanan publik meliputi penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kualitas pelayanan publik sangat menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang memerlukan intervensi cepat dan tepat sasaran.
Dalam kerangka pelayanan publik modern, konsep pelayanan prima menjadi prinsip utama. Pelayanan prima menekankan kualitas layanan yang cepat, mudah, transparan, dan tidak diskriminatif. Masyarakat yang berada dalam kategori miskin ekstrem seringkali menghadapi hambatan administratif seperti kurangnya dokumen kependudukan, keterbatasan informasi, serta akses geografis yang sulit. Pelayanan prima menuntut pemerintah daerah untuk meminimalisasi hambatan tersebut melalui inovasi pelayanan yang adaptif.
Standar pelayanan publik menjadi indikator penting untuk memastikan layanan diberikan secara konsisten dan terukur. Standar pelayanan meliputi kepastian waktu pelayanan, kejelasan prosedur, biaya yang transparan, serta kualitas output layanan. Tanpa standar pelayanan yang jelas, masyarakat miskin berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, maupun program pemberdayaan ekonomi.
Kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur keberhasilan pelayanan publik. Ketika masyarakat merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, pelayanan yang lambat, tidak transparan, dan tidak responsif dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin karena memperpanjang waktu akses terhadap bantuan yang dibutuhkan.
Responsivitas dan Integrasi Kebijakan
Responsivitas pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam menghadapi peningkatan kemiskinan ekstrem. Responsivitas berarti kemampuan pemerintah untuk tanggap terhadap kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam konteks kemiskinan ekstrem, responsivitas tercermin dalam kecepatan pemerintah daerah melakukan pembaruan data kemiskinan, menyalurkan bantuan sosial, serta menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan.
Kemiskinan ekstrem seringkali berkaitan dengan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan akan lebih rentan terhadap risiko ekonomi akibat biaya pengobatan. Demikian pula masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan berkualitas akan kesulitan meningkatkan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dipandang sebagai instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah daerah yang bersifat imperatif. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia layanan (service provider). Fungsi pelayanan ini harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial. Ketika pelayanan publik berjalan optimal, maka risiko meningkatnya kemiskinan ekstrem dapat ditekan.
Peningkatan angka kemiskinan ekstrem di kota Baubau menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas standar pelayanan publik yang telah diterapkan. Apakah masyarakat miskin telah memperoleh akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi?. Pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif.
Pelayanan prima menuntut pemerintah daerah untuk melakukan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Digitalisasi layanan administrasi, integrasi data kemiskinan, serta pelayanan jemput bola bagi masyarakat rentan merupakan bentuk responsivitas yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan. Tanpa inovasi pelayanan, kelompok miskin ekstrem berpotensi tetap berada dalam posisi terpinggirkan.
Kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Kepuasan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan administratif, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial ekonomi masyarakat. Pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat akan meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah.
Responsivitas pemerintah daerah juga berkaitan dengan kemampuan membaca dinamika sosial ekonomi masyarakat. Ketika terjadi peningkatan harga kebutuhan pokok atau penurunan daya beli masyarakat, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan kebijakan pelayanan publik. Fleksibilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada kemiskinan ekstrem.
Pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan sinergi antara pelayanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial yang bersifat sementara harus diintegrasikan dengan program peningkatan keterampilan kerja, pengembangan usaha mikro, dan perluasan kesempatan kerja. Pelayanan publik yang terintegrasi akan memberikan dampak lebih signifikan dibandingkan program yang berjalan secara terpisah.
Simpulan
Kualitas pelayanan publik mencerminkan kualitas kehadiran negara ditengah masyarakat. Ketika pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, cepat, dan responsif, maka upaya pengentasan kemiskinan ekstrem akan lebih efektif. Peningkatan angka kemiskinan ekstrem di kota Baubau harus menjadi momentum perbaikan kualitas pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pelayanan prima, standar pelayanan yang jelas, kepuasan masyarakat, dan responsivitas kebijakan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Keberhasilan mengatasi kemiskinan ekstrem nantinya akan menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik itu sendiri.
(Redaksi)
Baca juga:
Komentar