oleh

Amirul Tamim Tolak Pembahasan RUU Minerba

kasamea.com JAKARTA

Pembahasan rancangan undang-undang mineral dan batuan (RUU Minerba) dinilai kurang tepat dilakukan untuk saat ini, ditengah negara yang masih berkonsentrasi penuh menghadapi, fokus melakukan penanganan penyebaran virus corona (covid 19). Seperti diketahui bersama, bahwa tak hanya bencana yang melanda Indonesia, covid 19 merupakan pandemi global, yang sejak beberapa bulan ini seperti ‘menghantui’ hampir seluruh penjuru dunia.

Penolakan pembahasan RUU Minerba juga datang dari Dewan Pewakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), seperti ditegaskan anggota DPD RI perwakilan Sultra, Dr H MZ Amirul Tamim MSi, Jumat (3/420).

Amirul Tamim bersama beberapa rekan anggota DPD RI telah meminta kepada DPR RI, agar tidak membahas RUU Minerba saat ini. Selain itu, Amirul menekankan, pentingnya keterlibatan DPD RI untuk mengkaji lebih mendalam lagi, agar nantinya, pembahasan RUU Minerba bisa menghasilkan Undang-Undang Minerba yang sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat, juga daerah sendiri.

“Jangan sampai karena banyaknya persoalan dibidang minerba selama ini, mengkambinghitamkan daerah dan masyarakat di daerah,” tegas mantan Wali Kota Bau-Bau dua periode, yang juga pernah mewakili Rakyat Sultra di DPR RI selama satu periode ini.

Sebelumnya, dihari yang sama, Jumat 3 April 2020, Koalisi Masyarakat Peduli Minerba mengirimkan Surat Terbuka Kepada Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI, Perihal Pembahasan RUU Minerba Yang Cacat Hukum.

Dalam uraian pertimbangannya, termasuk dalil hukum, Koalisi Masyarakat Peduli Minerba tegas menolak pembahasan RUU Minerba.

“Apabila Pimpinan dan Anggota DPR RI tetap melanjutkan rapat pengambilan keputusan atas RUU Minerba, maka telah nyata melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, dan pelanggaran etik. Untuk itu, harus segera diproses secara hukum dan proses etik di Majelis Kehormatan DPR, serta akan dilaporkan kepada penegak hukum. DPR dan Pemerintah harus menghentikan proses pembahasan dan pengambilan keputusan atas RUU Minerba yang secara formil maupun materiil telah melanggar konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945, UU MD3, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Tata Tertib DPR RI,” demikian penegasan Koalisi Masyarakat Peduli Minerba dalam Surat Terbuka.

Koalisi Masyarakat Peduli Minerba digagas oleh beberapa Tokoh Nasional, antara lain: 1. Dr. Sonny Keraf (Ketua Panja RUU Minerba 2005-2009). 2. Dr. Simon Sembiring (Mantan Dirjen Minerba, Wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU Minerba 2005-2009). 3. Dr. Ryad Chairil (The Centre for Energy and Resources Law). 4. Dr. Ahmad Redi SH., MH (Kolegium Jurist Institute – KJI). 5. Dr. Marwan Batubara (Indonesia Resources Studies – IRESS). 6. Dr. Lukman Malanuang, M.Si (Lembaga Kajian Energi, Pertambangan, dan Industri Strategis – LKEPIS). 7. Emil Milawarman (Tokoh Senior Pertambangan Indonesia). 8. Ir. Budi Santoso (Centre For Indonesian Resources Strategic Studies – CIRRUS). 9. Djowamen Purba (Tokoh Senior Pertambangan Indonesia). 10. Yusri Usman (Center of Energy and Resources Indonesia – CERI).

[RED]

Komentar

News Feed