Bedah Rumah Droping Material, Amalia Abibu Sebut Tim Kerja Baubau Diapresiasi

Baubau

Realisasi Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR, atau yang lebih populer dengan sebutan “bedah rumah” Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, kini sudah sampai pada tahap droping material.

Beberapa waktu lalu pihak Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Sultra, Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi III, didampingi langsung Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Baubau, Siti Amalia Abibu, turun memantau perkembangan pelaksanaan program Pro Rakyat Kecil yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut.

Amalia mengatakan, dari hasil pantauan di beberapa rumah di Kelurahan Sulaa, pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Tim kerja di Baubau bahkan mendapat apresiasi dari Satker, yang menilai progres kegiatan cukup cepat, dan terukur.

Di Baubau, kata Amaliyah, ada tujuh orang TFL yang telah ditunjuk Satker, merekalah yang mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan teknis di lapangan. Termasuk dalam perencanaan strategi pelaksanaan kegiatan, desiminasi, publikasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta koordinasi kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan.

“Jadi kita sudah tinjau, sudah masuk pada tahap droping material ke rumah-rumah. Sudah berjalan, dan lancar,” semangatnya.

Amalia melanjutkan, Baubau sendiri vertek sudah dilakukan sejak tahun lalu, dan sekarang sudah eksekusi pelaksanaan kegiatan. Kepala Satker mengharapkan agar bisa bekerja lebih cepat, minimal tepat jadwal, sebab nantinya akan memungkinan peluang Baubau bisa menambah kuota ditahun yang sama.

Tambahan kuota akan diambil dari daerah lain, yang lamban progres dalam melaksanakan kegiatan, atau tidak rampung sesuai waktu yang ditetapkan. Dimana secara teknis, waktu pekerjaan setiap rumah bervariasi, sebab ada rumah yang rusak berat dan harus dibongkar seluruhnya, dan ada pula rumah yang hanya dibongkar sebagian.

“Misal dibagian atap atau dinding. Jadi estimasi pekerjaannya sekitar tiga sampai lima bulan, karena memang kontraknya sampai lima bulan pelaksanaan. Jadi kalau dipercepat, kita bisa dapat kuota tambahan,” terangnya.

Amalia menyebutkan, program RTLH terakomodir dalam bantuan yang dianggarkan dari APBN. Sebanyak 205 rumah terdiri atas aspirasi (Perencanaan politis) anggota DPR RI Ridwan Bae dan perencanaan teknokrat oleh Dinas Perkimtan Baubau. Namun begitu, seluruhnya melalui verifikasi Dinas Perkimtan, yang menentukan sasaran bedah RTLH dimaksud.

Lebih jauh Amalia menjelaskan, RTLH dilihat dari kondisi rumah, mulai dari atap, dinding, lantai, termasuk sanitasi. Bila tidak layak, barulah dinyatakan RTLH.

Di Baubau, by name by adress, tercatat sekitar 7000 unit RTLH, dan yang sudah diintervensi sebanyak 30 unit dari DAK, kemudian 85 unit dari APBN (Aspirasi). Sehingga saat ini sudah berkurang, sekitar 6000an unit lebih. Untuk itu, Dinas Perkimtan sendiri hanya menyiapkan data, serta mendampingi pelaksanaannya.

“Nah dari 6000 lebih itu kita coba verifikasi rumah-rumah yang harus diintervensi, dan ini tentu secara merata di semua kecamatan harus ada. Kita lihat prioritas rumah yang sangat tidak layak,” jelasnya.

Dia menambahkan, bedah RTLH juga bisa dilakukan pada rumah panggung, misal disatu wilayah yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Rumah panggung yang rusak, dan tidak layak huni, misal pada atap atau dindingnya, yang harus diperbaiki.

Dijelaskan Amalia, bahwa bedah RTLH bersifat stimulan, bukan keseluruhan harus dibiayai oleh pemerintah, melainkan ada swadaya dari warga penerima, baik berbentuk material atau tukang. Dengan nominal Rp 20juta per unit rumah, Rp 17.500.000 untuk material, dan Rp 2.500.000 untuk upah tukang. Selebihnya disiapkan warga pemilik rumah.

“Dari 205 unit RTLH di Baubau, 70 unit masuk program pengentasan kemiskinan ekstrim, diperuntukan sasarannya bagi keluarga penderita stunting, dan rentan terkena stunting,” pungkasnya. (Redaksi)











Komentar