oleh

Begini Penyelesaian Sengketa Pers, Hak Jawab, dan Pengaduan di Dewan Pers


Ketentuan penyelesaian sengketa pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah jika pemberitaan hasil fungsi kontrol dinilai tidak tepat, akurat dan benar, berdasar pasal 5 ayat (2) UU Pers, media yang bersangkutan wajib melayani hak jawab.

Bila media tersebut tidak melayani hak jawab secara proporsional, berdasar pasal 18 ayat (2), media itu dapat dipidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Jika pemberitaan media menghakimi sebagaimana pasal 5 ayat (1)-pemberitaan seperti ini berkandungan penghinaan dan pencemaran nama baik–berdasar pasal 18 ayat (2) lewat jalur hukum media itu dapat dipidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Hak jawab sendiri memiliki sejumlah fungsi antara lain memenuhi hak masyarakat. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, menghargai martabat dan kehormatan orang yang dirugikan akibat pemberitaan pers, mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers. Juga merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

Adapun tujuan hak jawab antara lain untuk memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang, melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat, menyelesaikan sengketa pemberitaan pers, serta mewujudkan itikad baik pers.

Hak jawab sendiri harus berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan. Hak jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers. Hak jawab dilakukan secara proporsional dan tak bisa melampaui pemberitaan yang ingin dijawab.

Pengajuan hak jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggungjawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.

Pelayanan hak jawab tidak dikenakan biaya.

Yang banyak tak diketahui publik adalah pers berhak menyunting hak jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya tulis jurnalistik, namun tak boleh mengubah substansi atau makna hak jawab yang diajukan.

Hak jawab tidak berlaku lagi jika setelah dua bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan, pihak yang dirugikan tidak mengajukan hak jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. Dan yang terakhir, sengketa mengenai pelaksanaan hak jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Proses penanganan pengaduan di Dewan Pers

Dewan Pers akan memanggil pihak pengadu dan teradu untuk dimintai klarifikasi. Pada kesempatan ini Dewan Pers juga melakukan proses verifikasi kerja redaksi mulai perencanaan hingga muncul berita yang kemudian diadukan ke Dewan Pers.

Dalam sidang ajudikasi yang digelar Dewan Pers akan menyampaikan temuan-temuan dan rekomendasi terhadap reparasi yang harus dilakukan pihak media. Bila kedua pihak setuju akan dihasilkan risalah kesepakatan.

Namun, jika pihak teradu tidak datang hingga panggilan kedua atau tak terjadi kesepakatan antara pihak pengadu dan pihak teradu, maka pimpinan sidang ajudikasi akan meminta pendapat pada sidang pleno Dewan Pers.

Anggota Dewan Pers berjumlah sembilan orang dipimpin Ketua Dewan Pers akan bersidang dan membahasa pengaduan atas pelanggaran yang hasilnya akan diterbitkan surat Dewan Pers dalam bentuk penilaian, Pendapat, dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. PPR yang merupakan penilaian ini bersifat final dan harus ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Misalkan, pihak teradu tak menjalankan isi PPR, maka pihak pengadu dapat menindaklnjutinya dalam bentuk langkah hukum. Bisa dalam ranah pidana ataupun ranah perdata. (Sumber: Jurnal Dewan Pers Edisi 18 November 2018)


[RED]

Comments

News Feed